DIALEKSIS.COM | Palermo, Italia - Sebuah konferensi internasional tentang Libya telah berakhir di kota Italia Palermo dengan komitmen tetapi tidak ada perjanjian yang mengikat dengan faksi-faksi yang bertikai ke peta jalan yang dipimpin Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membayangkan pemilihan tahun depan. 

Dalam konferensi pers bersama pada hari Selasa, Utusan Khusus PBB untuk Libya Ghassan Salame dan Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte menggambarkan pertemuan dua hari sebagai "sukses" dan "langkah pertama dalam arah yang benar" - tetapi dengan tidak lebih dari janji verbal.

"Palermo adalah tonggak sejarah bagi Libya untuk menetapkan kerangka kerja bersama," kata Salame, mengacu pada rencana untuk konferensi nasional dan pemilihan berikutnya yang akan diadakan pada bulan-bulan pertama 2019.

Utusan PBB itu mengatakan bahwa Jenderal Khalifa Haftar, yang paling enggan untuk terlibat dalam proses yang dipimpin PBB, "berkomitmen untuk mendukung" peta jalan yang diusulkan.

Namun, KTT berakhir tanpa perjanjian tertulis dan tanpa jadwal yang jelas baik untuk konferensi nasional atau proses pemilihan.

Juga tidak jelas apakah partai-partai itu menemukan kesamaan apa pun yang terkait dengan langkah-langkah ekonomi dan keamanan tambahan yang diperlukan untuk menstabilkan Libya yang dilanda perang dan memberikan kelonggaran bagi ekonomi yang merana mengingat konsultasi yang akan datang.

Lebih dari tujuh tahun sejak pemberontakan yang didukung NATO untuk menggulingkan penguasa lama Muammar Gaddafi, Libya tetap sangat terpecah-belah sepanjang garis suku dan etnis dan terperangkap dalam spiral kekerasan di tangan kelompok-kelompok milisi.

Selain itu, kesulitan untuk melaksanakan reformasi diperparah oleh adanya dua parlemen yang bersaing - Pemerintah Persetujuan Nasional yang diakui secara internasional di ibukota, Tripoli, dan House of Representatives (HOR) yang berpusat di timur.

PBB dan sebagian besar komunitas internasional mendukung Fayez al-Serraj, kepala GNA. Al-Serraj, yang pemerintahannya telah bergulat dengan krisis keamanan dan ekonomi yang berkepanjangan, telah berusaha memperluas basis konsensus politiknya dalam upaya untuk menyelamatkan eksekutifnya.

Sisi lain, yang dipimpin oleh HOR dan Haftar, yang memiliki pasukan nasional Libya yang mengendalikan Libya timur, menganggap al-Sarraj tidak mampu mengembalikan keamanan ke Tripoli dan juga ke seluruh negara, di mana milisi dan geng kriminal yang bersaing terus memerintah tanpa gangguan.

Namun, Haftar pada hari Selasa tampaknya menyatakan niatnya untuk menunggu konferensi nasional dan pemilihan umum berlangsung, sebelum mencari perubahan secara paksa di Tripoli.

"Anda tidak bisa mengubah kuda di tengah jalan," ia dilaporkan mengatakan itu kepada saingannya al-Sarraj pada pertemuan informal di sela-sela konferensi.

Jika dikonfirmasi, keputusan Haftar mungkin memberi waktu untuk GNA dan misi PBB untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan di Tripoli dan di seluruh Libya mengingat pemilihan yang diusulkan di musim semi.

"Kami perlu mendukung gencatan senjata saat ini dan memperpanjangnya jika kami ingin menggerakkan proses politik ke depan," kata Salame dalam konferensi pers hari Selasa. Pada bulan September, utusan itu menengahi gencatan senjata setelah berminggu-minggu bentrokan antara milisi di dalam dan di luar ibukota. Al Jazeera