DIALEKSIS.COM | New York - Kepala Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyerukan Arab Saudi untuk membebaskan aktivis perempuan yang diduga disiksa di tahanan setelah pihak berwenang Saudi menuduh mereka merugikan kepentingan negara. 

Dalam pidatonya yang meluas pada hari Rabu, Michelle Bachelet membahas klaim para aktivis bahwa 10 wanita Saudi ditahan karena aktivisme mereka.

"Hari ini, izinkan saya untuk menyuarakan keprihatinan saya pada penangkapan dan penahanan yang tampaknya sewenang-wenang serta dugaan perlakuan buruk dan penyiksaan beberapa pembela hak asasi manusia perempuan di Arab Saudi," Bachelet - yang dirinya adalah korban penyiksaan di bawah rezim Augusto Pinochet di Chile - kepada Dewan HAM PBB pada pertemuan di Jenewa, Swiss.

"Penganiayaan terhadap aktivis damai jelas akan bertentangan dengan semangat reformasi baru yang diproklamirkan negara itu. Jadi kami mendesak agar para wanita ini dibebaskan," katanya.

Jaksa penuntut umum Arab Saudi sedang mempersiapkan persidangan para perempuan, yang diidentifikasi oleh kelompok pengawas sebagai aktivis hak-hak perempuan, setelah menyelesaikan penyelidikannya, kata kantor berita pemerintah SPA Jumat lalu.

Kantor Saudi membantah klaim penyiksaan, menyebut laporan itu "salah".

Pada hari Kamis, negara-negara Eropa akan mendesak Arab Saudi untuk membebaskan para aktivis dan bekerja sama dengan penyelidikan yang dipimpin oleh PBB atas pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi dalam sebuah teguran kerajaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Dewan Hak Asasi Manusia.

Dalam pidato hari Rabu, yang mengikuti publikasi laporan tahunannya, Bachelet mengatakan dia menyesali "pemberhentian segera" Israel atas laporan PBB baru-baru ini tentang pasukan keamanannya yang membunuh para pengunjuk rasa di Gaza "tanpa menangani salah satu masalah yang sangat serius yang diangkat".

Membidik blokade Israel yang sedang berlangsung di Gaza, sekarang di tahun ke-12, Bachelet menunjukkan tingginya tingkat pengangguran dan ketergantungan pada bantuan kemanusiaan di antara penduduk Gaza. Dia menyerukan "pengekangan" di semua pihak menjelang peringatan 30 Maret dimulainya protes mingguan oleh Palestina untuk menuntut hak untuk kembali ke tanah leluhur mereka.

Dia juga menyampaikan keprihatinan yang diangkat oleh permukiman ilegal di Tepi Barat, yang katanya "mempengaruhi semua aspek kehidupan sehari-hari Palestina, termasuk dampak negatif yang signifikan terhadap kebebasan bergerak dan akses ke pekerjaan, pendidikan dan perawatan kesehatan".

"Memaksakan kesulitan ekonomi pada Palestina tidak membuat Israel lebih aman," katanya.

Menyikapi masalah di tempat lain di Timur Tengah, Bachelet mengutuk penindasan berkepanjangan Turki pada perbedaan pendapat setelah upaya kudeta yang gagal pada tahun 2016 dan dampak dari konflik yang sedang berlangsung di Suriah dan Yaman.

Beralih ke Amerika Latin, mantan presiden Chili itu membahas berbagai krisis "mengkhawatirkan" yang melanda Venezuela.

"Situasi di Venezuela dengan jelas menggambarkan cara pelanggaran hak-hak sipil dan politik - termasuk kegagalan untuk menegakkan kebebasan mendasar, dan independensi lembaga-lembaga utama - dapat menonjolkan penurunan hak ekonomi dan sosial," kata Bachelet.

"Situasi ini telah diperburuk oleh sanksi, dan krisis politik, ekonomi, sosial dan kelembagaan yang dihasilkan saat ini mengkhawatirkan."

Sinar harapan terlihat dalam komentar Bachelet di Nikaragua, di mana Presiden Daniel Ortega telah setuju untuk melanjutkan pembicaraan dengan kelompok-kelompok oposisi setelah berbulan-bulan penindasan negara yang keras.

"Pemerintah harus memastikan bahwa dialog itu hormat, aman dan inklusif bagi semua aktor politik dan kelompok masyarakat sipil," katanya.

"Ini adalah harapan saya bahwa hal ini akan mengarah pada langkah konkret untuk menegakkan lebih baik semua hak asasi manusia, termasuk kebebasan berekspresi, hak korban atas kebenaran, keadilan, reparasi dan jaminan tidak pengulangan dan hak ekonomi dan sosial."

Sepanjang sambutannya, Bachelet sering kembali ke tema ketidaksetaraan dan dampak negatifnya.

"Dalam beberapa bulan terakhir, kami telah melihat orang-orang di seluruh dunia turun ke jalan untuk memprotes ketidaksetaraan dan memburuknya kondisi ekonomi dan sosial.

"Mereka menuntut adanya dialog yang penuh hormat dan reformasi sejati. Namun, dalam beberapa kasus, mereka dihadapkan pada penggunaan kekerasan yang berlebihan, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan bahkan dugaan pembunuhan di luar proses hukum," kata Bachelet, merujuk pada beberapa kasus baru-baru ini pada gerakan protes yang meluas di Sudan, Haiti dan Prancis.

Menyikapi ketimpangan agama, Bachelet mengidentifikasi Cina dan India sebagai wilayah yang memprihatinkan tentang penindasan terhadap minoritas Muslim.

India telah melihat peningkatan serangan terhadap umat Islam di bawah Partai Nasionalis Bharatiya Janata yang beragama Hindu, sementara Cina menghadapi semakin banyak kritik atas perlakuannya terhadap kelompok etnis minoritas Muslim Uighur.

"Kantor saya berusaha untuk terlibat dalam masalah ini dengan pemerintah [Cina] untuk akses penuh untuk melakukan penilaian independen terhadap laporan yang berkelanjutan yang menunjuk pada pola luas penghilangan paksa dan penahanan sewenang-wenang, khususnya di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang," kata Bachelet. reuters