Seorang pria membawa, Fares Sersawi (12 tahun), yang terluka parah akibat tembakan pasukan Israel dan kemudian meninggal, dalam aksi protes di perbatasan Gaza dengan Israel, 5 Oktober 2018. (Foto: AP)

DIALEKSIS.COM | Palestina - Bukti menunjukkan Israel melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam menanggapi protes 2018 di Gaza, ketika penembak jitu menargetkan orang-orang yang dengan jelas dapat diidentifikasi sebagai anak-anak, pekerja kesehatan dan jurnalis, menurut laporan PBB.

Santiago Canton, ketua Komisi Penyelidikan Independen PBB tentang protes di Wilayah Pendudukan Palestina, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis, "Tentara Israel melakukan pelanggaran hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter. Beberapa dari pelanggaran itu mungkin merupakan kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan."

Penyelidikan, yang dibentuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB, menyelidiki kemungkinan pelanggaran sejak awal protes pada 30 Maret 2018 hingga 31 Desember.

"Lebih dari 6.000 demonstran tidak bersenjata ditembak oleh penembak jitu militer, minggu demi minggu di lokasi-lokasi protes," katanya. "Komisi menemukan alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa penembak jitu Israel menembak wartawan, petugas kesehatan, anak-anak dan orang-orang cacat, mengetahui bahwa mereka jelas dikenali seperti itu."

Tim PBB juga menolak klaim oleh Israel bahwa protes itu bertujuan untuk menyembunyikan aksi terorisme.

"Demonstrasi itu sifatnya sipil, dengan tujuan politik yang jelas," kata pernyataan itu.

"Meskipun ada beberapa tindakan kekerasan yang signifikan, Komisi menemukan bahwa demonstrasi itu bukan merupakan pertempuran atau kampanye militer."

Komisi itu mengatakan melakukan 325 wawancara dengan para korban, saksi dan sumber-sumber lain, sambil meninjau lebih dari 8.000 dokumen.

Penyelidik melihat rekaman drone dan materi audiovisual lainnya, kata komisi itu.

Dikatakan pihaknya mendengar dari 15 kontributor dari pihak Israel, termasuk organisasi non-pemerintah, tetapi tidak mendapat kerjasama dari pemerintah Israel.

"Pihak berwenang Israel tidak menanggapi permintaan berulang kali oleh Komisi untuk informasi dan akses ke Israel dan ke Wilayah Pendudukan Palestina," kata laporan itu.

Menanggapi temuan tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam dewan karena "membuat catatan baru untuk kemunafikan dan kebodohan, karena kebencian yang berlebihan pada Israel".

Israel mengatakan tentaranya membela perbatasan negara itu dari upaya infiltrasi dengan kekerasan dan menuduh gerakan Hamas, yang menjalankan Gaza, menggunakan massa yang besar sebagai kedok untuk melakukan serangan.

"Israel tidak akan membiarkan Hamas menyerang kedaulatan Israel dan rakyatnya, dan akan mempertahankan hak membela diri," kata Netanyahu.

Tidak ada reaksi langsung dari Hamas. Otoritas Palestina saingan, yang berbasis di Tepi Barat, menyambut baik temuan tersebut.

"Temuan dan tuntutan untuk membuka penyelidikan segera oleh Israel, kekuatan pendudukan, merupakan langkah ke arah yang benar, namun tidak cukup untuk membangun akuntabilitas yang komprehensif," kata Ahmad Shami, juru bicara perdana menteri Palestina.

"Komunitas internasional harus mengambil tanggung jawabnya dan memberikan perlindungan internasional bagi warga Palestina di setiap jengkal Palestina yang Diduduki."

Panel PBB mengatakan mandatnya adalah untuk mengidentifikasi mereka yang diyakini bertanggung jawab atas pelanggaran, dan berencana untuk menyerahkan file rahasia dengan informasi tersebut kepada Michele Bachelet, kepala hak asasi manusia PBB, yang dapat menyerahkannya ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) ) dan otoritas nasional. (Al Jazeera)