Duta Besar RI untuk Kamboja, Santo Darmosumarto, pada Rabu malam (21/1/2026) turun langsung menemui sekitar 100 WNI yang berada di sekitar lingkungan KBRI Phnom Penh. [Foto: Humas Kemlu/KBRI Phnom Penh]
DIALEKSIS.COM | Phnom Penh - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh mencatat lonjakan signifikan jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang datang secara langsung ke kantor perwakilan RI setelah berhasil keluar dari sindikat penipuan daring di Kamboja. Namun, dalam beberapa hari terakhir, laju kedatangan WNI mulai menunjukkan tren penurunan.
Sejak 16 hingga 21 Januari 2026 pukul 23.00 waktu setempat, sebanyak 1.726 WNI tercatat datang secara walk-in ke KBRI Phnom Penh. Pada 21 Januari, jumlah kedatangan mencapai 269 orang, menurun dibandingkan hari sebelumnya yang mencapai 344 orang, serta 520 orang pada 19 Januari 2026.
Penurunan ini terjadi seiring dengan operasi besar-besaran Pemerintah Kamboja dalam memberantas praktik penipuan daring sejak 16 Januari 2026. Operasi tersebut menyebabkan sejumlah lokasi sindikat dibubarkan dan ribuan warga negara asing, termasuk WNI, keluar dari tempat-tempat tersebut.
Duta Besar RI untuk Kamboja, Santo Darmosumarto, pada Rabu malam (21/1/2026) turun langsung menemui sekitar 100 WNI yang berada di sekitar lingkungan KBRI Phnom Penh. Dalam pertemuan itu, Dubes mendengarkan keluhan para WNI sekaligus menjelaskan langkah-langkah pelindungan yang tengah dan akan dilakukan pemerintah.
“Pemerintah Indonesia berkomitmen memberikan fasilitasi dan bantuan kepada seluruh WNI yang membutuhkan,” kata Santo dalam keterangannya.
Untuk menangani lonjakan kasus tersebut, KBRI Phnom Penh bersama instansi terkait di Indonesia telah melakukan sejumlah langkah, mulai dari pendataan WNI, penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi mereka yang tidak memiliki dokumen, hingga asesmen untuk mengidentifikasi kemungkinan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Selain itu, perhatian khusus diberikan kepada WNI rentan, termasuk fasilitasi perawatan medis, bantuan penginapan sementara, serta dukungan komunikasi dengan keluarga di Indonesia sambil menunggu proses pemulangan.
Di sisi lain, KBRI juga mengintensifkan koordinasi dengan otoritas Kamboja. Pemerintah Kamboja telah menyatakan komitmennya untuk mempercepat proses deportasi WNI, termasuk memberikan keringanan prosedur keimigrasian.
Komitmen tersebut diperoleh melalui pertemuan Dubes RI dengan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn, serta Senior Minister dan Ketua Komisi Pemberantasan Penipuan Daring Kamboja (CCOS) Chhay Sinarith.
KBRI Phnom Penh memastikan akan terus memantau perkembangan situasi dan memberikan pelindungan serta bantuan kekonsuleran kepada seluruh WNI terdampak sesuai ketentuan yang berlaku. [*]
Sebelumnya
