(Foto: iStockphoto/nevodka)

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Negara-negara kaya di dunia saat ini telah memborong jutaan dosis vaksin corona hingga tiga kali lipat untuk memvaksinasi warganya. Hal itu berimbas pada negara-negara miskin yang kian tertinggal dalam berupaya mengakhiri pandemi Covid-19.

Aliansi Vaksin Rakyat (People's Vaccine Alliance/ PVA) pada Rabu (9/12) mengatakan di 67 negara miskin, hanya satu dari 10 orang yang bisa berharap menerima suntikan vaksin corona pada akhir tahun 2021.

Kesenjangan ini membuat aliansi mendesak perusahaan farmasi untuk berbagi teknologi dan kekayaan intelektual dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Pihaknya juga meminta pemerintah di dunia untuk berkomitmen mengirimkan vaksin Covid-19 ke negara miskin demi menutup kesenjangan ekonomi antarnegara, jika ingin bersama-sama keluar dari krisis virus corona.

"Tidak seorang pun boleh dilarang untuk mendapatkan vaksin penyelamat nyawa (hanya) karena negara mereka tinggal atau jumlah uang di kantong mereka," kata manajer kebijakan kesehatan di Oxfam, Anna Marriott seperti mengutip CNN.

Oxfam merupakan salah satu badan amal yang membentuk PVA, bersama dengan Amnesti Internasional, Global Justice Now, dan lembaga nirlaba lainnya.

"Tapi kecuali ada perubahan dramatis, miliaran orang di seluruh dunia tidak akan menerima vaksin yang aman dan efektif untuk Covid-19 untuk tahun-tahun mendatang," ujarnya menambahkan.

Pada Selasa (8/12), Inggris menjadi salah satu negara pertama yang mulai memvaksinasi warganya dengan vaksin Covid-19 buatan Pfizer/BioNTech yang sepenuhnya telah diperiksa dan disahkan.

Tapi 96 persen dari dosis vaksin buatan Pfizer/BioNTech juga telah dibeli oleh negara-negara kaya. Demikian pula setiap dosis vaksin buatan Moderna.

Hal sangat kontras justru terjadi di negara berkembang. Secara khusus, aliansi tersebut mengidentifikasi 67 negara yang paling berisiko termasuk Kenya, Myanmar, Nigeria, Pakistan, dan Ukraina. Jika ditotal, lima negara tersebut telah melaporkan lebih dari 1,5 juta kasus

"Penimbunan vaksin secara aktif merusak upaya global untuk memastikan bahwa setiap orang, di mana pun dapat dilindungi dari Covid-19," kata Steve Cockburn, Kepala Keadilan Ekonomi dan Sosial Amnesti Internasional.

"Dengan membeli sebagian besar pasokan vaksin dunia, negara-negara kaya melanggar kewajiban hak asasi manusia mereka," tambahnya.

Sementara itu, setidaknya 172 negara kaya telah dan sedang mempertimbangkan untuk berpartisipasi dalam COVAX, sebuah inisiatif yang dipimpin oleh WHO untuk memberikan akses vaksin Covid-19 yang efektif di seluruh dunia [cnnindonesia].