Ratusan ribu pengunjuk rasa melakukan march di jalan untuk menolak RUU Ekstradisi, Minggu (9/6/2019) di Hongkong. [Foto: Anthony Kwan/Getty Images]

DIALEKSIS.COM | Hongkong - Hongkong bersiap untuk pemogokan massal pada hari Rabu (12/6/2019) setelah ribuan demonstran berani menggelar protes terhadap RUU ekstradisi yang diusulkan sehingga memungkinkan orang dikirim ke daratan Cina untuk diadili.

Kepala Eksekutif Hongkong Carrie Lam mengatakan dia akan terus maju dengan undang-undang tersebut meskipun ada kekhawatiran mendalam di sebagian besar pusat keuangan Asia, saat hari Minggu kemarin (9/6/2019) memicu demonstrasi politik terbesar sejak penyerahannya dari Inggris ke pemerintah Cina pada tahun 1997.

Ribuan warga lainnya dari berbagai sektor di Hongkong diperkirakan akan bergabung dengan para pengunjukrasa, Rabu (12/6/2019) pagi sehingga bisnis di seluruh kota bersiap untuk mogok.

RUU itu telah menghasilkan pertentangan luar biasa luas, baik di dalam maupun luar negeri, dijadwalkan untuk debat putaran kedua pada hari Rabu di Dewan Legislatif dengan 70 kursi Hongkong. Legislatif dikendalikan oleh mayoritas pro-Beijing.

"Ketika RUU ekstradisi buron disahkan, Hongkong akan menjadi Hongkong yang tidak berguna'," kata Jimmy Sham, pendiri Front Hak Asasi Manusia Sipil, penyelenggara utama demonstrasi hari Minggu kemarin.

"Kami akan berada jauh di tempat di mana investor asing takut untuk berinvestasi dan wisatawan takut untuk pergi. Setelah itu, Hongkong tidak akan menjadi apa-apa." Lanjutnya.

Lam telah berusaha untuk menenangkan keprihatinan publik dan mengatakan pemerintahannya menciptakan amandemen tambahan pada RUU tersebut, termasuk menjaga hak asasi manusia.

Dalam langkah yang jarang terjadi, para pemimpin bisnis terkemuka memperingatkan mendorong melalui hukum ekstradisi dapat merusak kepercayaan investor di Hongkong dan mengikis keunggulan kompetitifnya.

Para pengunjuk rasa tetap menentang pada Rabu dini hari, melakukan aksi damai dekat dari jantung pusat keuangan tempat gedung pencakar langit yang menjadi tempat kantor beberapa perusahaan terbesar dunia, termasuk HSBC.

Seorang pengunjuk rasa duduk di bangku plastik kecil di luar gerbang kantor pemerintah mengibarkan bendera era kolonial tua Hongkong yang menampilkan Union Jack, ditonton oleh selusin petugas polisi.

HSBC dan Standard Chartered, di samping firma akuntansi Big Four, semuanya sepakat untuk pengaturan kerja yang fleksibel untuk staf pada hari Rabu, media lokal melaporkan. (Reuters)