kip lhok
Beranda / Berita / Dunia / Mega-protes Brasil Gagal di tengah Kekhawatiran Pihak Berwenang

Mega-protes Brasil Gagal di tengah Kekhawatiran Pihak Berwenang

Kamis, 12 Januari 2023 12:30 WIB

Font: Ukuran: - +

Ribuan warga pendukung mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro menyerang gedung kongres, Mahkamah Agung dan Istana Presiden Brasil. [Foto: AP/Eraldo Peres]


DIALEKSIS.COM | Dunia - Pihak berwenang Brasil yang gelisah pada hari Rabu (11/1/2022) berusaha keras untuk meningkatkan keamanan dalam menghadapi selebaran media sosial yang mempromosikan "protes besar untuk merebut kembali kekuasaan" di dua lusin kota. 

Kurang dari 10 pengunjuk rasa muncul di sepanjang pantai Copacabana Rio de Janeiro; ada lebih banyak wartawan yang hadir, ditambah 29 kendaraan polisi. Di lapangan terbuka Brasilia yang dikelilingi oleh gedung-gedung pemerintah federal, pihak berwenang telah menetapkan area untuk protes dan menempatkan polisi serta pasukan penjaga nasional. Hanya satu pasangan yang terlihat, mengenakan kaus sepak bola Brasil yang sama dengan yang dikenakan ribuan perusuh empat hari sebelumnya.

“Kami terkejut menjadi satu-satunya yang ada di sini hari ini,” kata Eunice Carvalho, seorang ibu rumah tangga berusia 58 tahun yang didampingi oleh suaminya. “Orang-orang menjadi takut setelah pemenjaraan, yang berlebihan.”

Berbicara kepada wartawan di Brasilia sebelumnya, pejabat federal yang mengambil alih kendali keamanan ibu kota mengatakan polisi menutup jalan utama lalu lintas, membatasi akses pejalan kaki dengan barikade dan memblokir semua akses ke alun-alun yang menjadi lokasi kekacauan hari Minggu.

“Hak untuk memprotes secara bebas akan selalu dihormati dan tidak bisa disamakan dengan terorisme,” kata pejabat Ricarado Cappelli.

Mengutip seruan untuk memprotes, seorang hakim Mahkamah Agung memerintahkan otoritas lokal di kota-kota di seluruh Brasil untuk mencegah pengunjuk rasa memblokir jalan atau menduduki ruang dan bangunan publik. Hakim Alexandre de Moraes juga memerintahkan penangkapan dan denda bagi orang dan perusahaan yang berpartisipasi atau membantu logistik dan pendanaan.

Memenjarakan perusuh hanya mewakili sebagian dari upaya pemerintah untuk meminta pertanggungjawaban orang-orang, dengan pihak berwenang juga berusaha melacak mereka yang memungkinkan pemberontakan. Itu termasuk penyelenggara yang memanggil pengunjuk rasa ke ibukota dan membayar mereka serta petugas keamanan lokal yang dituduh berdiri dan membiarkan kehancuran terjadi, atau bahkan bekerja sama.

Menteri Kehakiman Flávio Dino mengatakan kepada pers lokal minggu ini bahwa pihak berwenang telah mengidentifikasi beberapa penyandang dana protes. Dia mengatakan mereka berbasis di wilayah selatan dan barat tengah yang diusung Bolsonaro dalam pemilihan. Tanpa mengidentifikasi individu, dia mengatakan mereka adalah anggota sektor agribisnis, pemilik bisnis lokal, dan orang-orang yang terdaftar memiliki senjata api.

Dino sebelumnya mengatakan kerusuhan itu tampaknya dimaksudkan untuk memicu efek domino di seluruh negeri. Dia menyebut perkemahan yang telah didirikan oleh pendukung Bolsonaro di luar gedung militer untuk meminta angkatan bersenjata membatalkan hasil pemilu sebagai "inkubator teroris". Pihak berwenang membersihkan kamp-kamp di Brasilia dan kota-kota lain setelah kerusuhan.

Pada bulan November, Mahkamah Agung membekukan 43 rekening bank orang-orang yang dituduh mendanai pemblokiran jalan yang mengganggu lalu lintas jalan raya setelah kemenangan Lula. Setidaknya 30 berada di negara bagian barat tengah Mato Grosso, produsen kedelai utama Brasil.

De Moraes, hakim Mahkamah Agung, juga memerintahkan penahanan preventif, antara lain kepala keamanan distrik federal dan kepala polisi militer, serta penggeledahan tempat tinggal mereka. Keduanya telah dipecat sejak kerusuhan.

“Sama sekali TIDAK ADA yang membenarkan kelalaian dan kolusi sekretaris keamanan dan komandan polisi militer,” tulis de Moraes dalam keputusannya, yang diumumkan Selasa malam.

Mahkamah juga mengecam perkemahan protes yang disponsori oleh berbagai pemodal.

“Ada indikasi kuat bahwa tindakan teroris kriminal hanya dapat terjadi dengan partisipasi atau kelalaian yang disengaja, yang akan ditentukan dalam penyelidikan ini, dari otoritas publik tersebut,” tulis de Moraes. [ABC News]

Keyword:


Editor :
Indri

riset-JSI
Komentar Anda