DIALEKIS.COM | Jakarta - Mantan Duta Besar Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kyaw Moe Toen, meminta Amerika Serikat menjatuhkan sanksi untuk perusahaan minyak dan gas serta bank Myanmar yang dikelola junta militer.

Permintaan itu disampaikan Kyaw di depan Kongres Amerika Serikat pada Selasa (4/5). Dalam pertemuan itu, ia juga memperingatkan krisis politik akibat kudeta dapat mengancam keamanan wilayah.

"Saya ingin menekankan bahwa Myanmar tidak hanya menyaksikan kemunduran besar lainnya bagi demokrasi, tetapi juga krisis mengancam perdamaian dan keamanan kawasan," ujarnya, sebagaimana dilansir Reuters, Rabu (5/5).

Kepada Komisi Urusan Luar Negeri Kongres AS, Kyaw mengatakan selain bank Myawaddy dan Innwa yang dikelola junta militer, dia meminta pemerintah Negeri Paman Sam harus menjatuhkan sanksi kepada Bank Perdagangan Luar Negeri Myanmar (MFTB) dan Perusahaan Minyak dan Gas Myanmar (MOGE) yang dikelola negara.

MOGE mengoperasikan ladang gas lepas pantai dalam usaha bersama dengan perusahaan internasional, termasuk Chevron yang berbasis di AS dan Total asal Prancis.

Sementara, MFTB melakukan transaksi mata uang asing untuk pemerintah Myanmar.

Sebelumnya, AS menjatuhkan sanksi kepada junta militer Myanmar. Sanksi pertama berupa pembekuan aset senilai US$1 miliar, agar para jenderal Myanmar tak dapat mengakses uang itu.

Tak lama setelah Uni Eropa memberi sanksi penangguhan bantuan keuangan untuk program reformasi pemerintahan Myanmar, AS memberlakukan sanksi baru terhadap dua pemimpin junta militer Myanmar.

Tiga bulan sejak kudeta kekerasan tak kunjung reda. Menurut catatan Lembaga Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) militer Myanmar telah menewaskan 769 warga sipil dan 3.677 ditahan sejak kudeta berlangsung.[CNBC Indonesia]