Bangkok, Thailand - Thailand diperkirakan akan segera mengesahkan undang-undang keamanan siber baru yang akan menciptakan sebuah badan pemerintah dengan kekuatan pencarian dan penyitaan, yang memicu kekhawatiran akan kebebasan berekspresi dan keamanan data di antara masyarakat sipil dan kelompok-kelompok bisnis saat pemilihan umum mulai berlangsung.

Tetapi para ahli yang terlibat dalam penyusunan RUU itu mengatakan mereka telah mempertimbangkan kekhawatiran mereka.

"Rancangan undang-undang itu dikritik karena memberi terlalu banyak kekuatan kepada satu orang," kata Bhume Bhumiratana, salah satu dari tujuh pakar keamanan siber di tim persiapan RUU itu.

"Kami telah menyusun ulang konsep untuk memindahkan kekuasaan itu ke sebuah komite," tambah Bhume, seorang penasihat Kementerian Ekonomi Digital dan Masyarakat Thailand.

"Kemampuan untuk menyita data telah diubah untuk sekarang memerlukan surat perintah pengadilan. Ruang lingkup undang-undang itu sendiri telah diubah dari bahasa luas menjadi fokus pada perlindungan infrastruktur informasi penting seperti server dan kabel serat optik."

Komite Keamanan Dunia Maya Nasional akan dibentuk setelah undang-undang disahkan - diharapkan segera bulan ini.

Diyakini bahwa itu akan terdiri hingga 15 anggota, termasuk perdana menteri dan wakil perdana menteri, dan hanya akan dapat menyita komputer dan data tanpa surat perintah pengadilan jika terjadi keadaan darurat.

Tapi apa yang merupakan keadaan darurat adalah titik tusuk.

"Kemungkinan setiap ancaman dunia maya akan dianggap darurat, membuat perintah pengadilan tidak relevan," kata Arthit Suriyawongkul, koordinator di Thailand Netizen Network - kelompok hak digital dan kelompok kebebasan sipil yang bermarkas di ibukota, Bangkok.

RUU Keamanan Siber pertama kali disusun pada tahun 2015 setelah kudeta militer tahun sebelumnya yang membawa Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban (NCPO) berkuasa. Itu ditangguhkan sampai parlemen stempel Thailand membuat amandemen pada tahun 2016 untuk memperkuat hukum yang ada terkait aktivitas online, Computer Crimes Act.

Pemerintah mempertahankan kedua undang-undang tersebut sebagai alat penegakan hukum dan kontrol pemerintah, dan diperlukan saat negara bersiap untuk pemilihan yang tertunda lama pada 24 Maret.

Dengan penobatan Raja Maha Vajiralonkorn yang akan berlangsung pada bulan Mei, ada kekhawatiran pemerintah militer mungkin akan mendorong kembali pemungutan suara, setelah menunda pemilihan empat kali selama lima tahun terakhir. Penobatan terakhir terjadi 69 tahun yang lalu untuk mendiang Raja Bhumibol Adulyadej.

Tetapi dengan tanggal 24 Maret diumumkan minggu sebelumnya, RUU keamanan siber diharapkan menjadi hukum sebelum para pemilih Thailand pergi ke tempat pemungutan suara.

"Kami tidak mengatakan kami tidak menginginkan undang-undang ini," kata Arthit di Thai Netizen Network. "Pertanyaannya lebih tentang akuntabilitas dan transparansi.

"Dalam lima tahun terakhir, ada penyalahgunaan kekuasaan. Jika Anda berbicara tentang monarki atau NCPO online, mereka menganggap itu sebagai ancaman dunia maya."