DIALEKSIS.COM | Dunia - Pengawas perusahaan Kanada akan menyelidiki Walmart, Hugo Boss, dan merek pakaian Diesel menyusul tuduhan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut mengeksploitasi kerja etnis minoritas Uighur di Tiongkok.

Ombudsman Kanada (CORE) mengumumkan penyelidikannya pada hari Kamis (24/8/2023) setelah kelompok masyarakat sipil tahun lalu menuduh perusahaan tersebut menggunakan pemasok Tiongkok yang terlibat dalam kerja paksa di Xinjiang.

Penyelidikan ini dilakukan setelah ketiga perusahaan tersebut, yang membantah tuduhan menggunakan kerja paksa, menolak untuk berpartisipasi dalam penilaian awal atas klaim tersebut.

“Karena mediasi antara para pihak saat ini tidak dapat dilakukan, kami akan melakukan penyelidikan atas tuduhan yang diuraikan dalam laporan ini,” kata juru bicara CORE Sheri Meyerhoffer dalam sebuah pernyataan.

“Investigasi akan memberikan kesempatan berkelanjutan bagi ketiga perusahaan untuk memberikan informasi relevan lebih lanjut dan mediasi atas tuduhan tersebut tetap terbuka. Kami berharap temuan investigasi ini akan memberikan informasi kepada perusahaan untuk mendukung kemampuan mereka memperkuat praktik uji tuntas mereka," lanjut Meyerhoffer.

Juru bicara Hugo Boss mengatakan tuduhan terhadap perusahaan tersebut “tidak berdasar” dan penyelidikan diluncurkan berdasarkan hubungan pemasok yang dihentikan tahun lalu.

“HUGO BOSS tidak mengambil barang apa pun dalam hubungan pasokan langsungnya yang berasal dari wilayah Xinjiang. Secara prinsip, kami tidak menoleransi kerja paksa atau wajib kerja atau segala bentuk perbudakan modern,” kata juru bicara tersebut.

“Kami yakin melakukan penyelidikan berdasarkan dugaan hubungan pemasok yang sudah tidak ada lagi adalah tindakan yang salah,” tambah juru bicara tersebut.

Sementara Walmart dan Diesel tidak menanggapi permintaan komentar.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan lebih dari satu juta warga Uighur dan kelompok minoritas Muslim lainnya dikebumikan di kamp-kamp di Xinjiang, Tiongkok barat, tempat mereka menghadapi pelanggaran, termasuk kerja paksa, sterilisasi paksa, pemukulan dan pemerkosaan.

Beijing membantah melakukan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk genosida, dan berpendapat bahwa “pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan” mereka telah secara signifikan mengurangi ekstremisme kekerasan dan kemiskinan. [Aljazeera]