Anggota Dewan Keamanan PBB memberikan suaranya terkait resolusi tentang keamanan Yaman di Markas Besar PBB, New York, Jumat (21/12). (Foto: Reuters/Carlo Allegri)

DIALEKSIS.COM | Yaman - Kepala misi PBB yang bertugas memantau gencatan senjata yang rapuh di kota pelabuhan strategis Yaman, Hodeidah, telah tiba di Aden.

Patrick Cammaert, seorang pensiunan jenderal Belanda, dengan pengalaman di Sri Lanka, Kamboja dan DRC, tiba di kota selatan Aden pada hari Sabtu (22/12) dan akan bertemu dengan perwakilan pemerintah sebelum melakukan perjalanan ke ibukota yang dikuasai pemberontak Sanaa dan selanjutnya ke Hodeidah.

Tim Cammaert akan mengamankan fungsi pelabuhan Hodeidah, pintu gerbang utama untuk bantuan dan impor makanan di negara miskin, serta mengawasi penarikan pejuang dari kota flashpoint.

Kedatangan tim sehari setelah Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat menyetujui resolusi yang mengizinkan penyebaran pengamat ke Hodeidah, setelah perundingan di Swedia pekan lalu.

Gencatan senjata di Hodeidah, antara pasukan pemerintah yang didukung Saudi dan pemberontak Houthi, dipandang sebagai terobosan signifikan pertama dalam upaya perdamaian sejak perang meletus pada 2014.

Perjanjian itu diperantarai pada pembicaraan di Rimbo, sekitar 60km utara ibukota Swedia Stockholm, di mana sejumlah langkah pembangunan kepercayaan lainnya disepakati untuk meningkatkan kepercayaan antara pihak yang bertikai.

Ini termasuk pertukaran tahanan yang direncanakan melibatkan sekitar 16.000 tahanan.

Negara-negara Barat telah mendesak koalisi Saudi-UEA untuk mengakhiri perang hampir empat tahun di Yaman yang telah menewaskan sekitar 60.000 orang.

Menurut Save The Children, sebanyak 85.000 anak mungkin kelaparan sampai mati.

Pada 8 Desember, PBB mengatakan bahwa sebanyak 20 juta orang di Yaman adalah "rawan pangan," menyebut situasi itu "krisis kemanusiaan terburuk di dunia".

Louis Charbonneau, direktur PBB untuk Human Rights Watch, mengatakan resolusi itu "mengirim pesan penting kepada orang-orang Yaman yang menderita bahwa mereka belum dilupakan."

Charbonneau juga meminta Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan penerapan "sanksi yang ditargetkan" pada mereka yang melanggar hukum perang di Yaman, termasuk "pejabat senior Saudi, Emirati dan Houthi

Koalisi Saudi-UEA, yang menerima senjata dan intelijen dari Barat, melakukan intervensi pada Maret 2015 untuk memulihkan pemerintahan Hadi yang digulingkan oleh Houthi beberapa bulan sebelumny. (Al Jazeera/news agencies)