DIALEKSIS.COM | Manila, Filipina - Hampir tiga juta orang Filipina dari wilayah selatan yang berpenduduk mayoritas Muslim di negara itu akan memutuskan undang-undang baru yang akan menempatkan mereka di bawah pemerintah daerah yang jauh lebih otonom pada Senin (21/1). 

Hukum Organik Bangsamoro dapat membuat atau menghancurkan proses perdamaian yang telah berlangsung beberapa dekade antara pemerintah nasional dan Front Pembebasan Islam Moro (Front), yang dimulai sebagai gerakan bersenjata separatis di pulau selatan Mindanao pada akhir 1970-an.

Jika suara "ya" menang, Bangsamoro, yang berarti bangsa Moro, akan menggantikan Daerah Otonom yang ada di Muslim Mindanao (ARMM), yang telah dikritik hanya sebagai nominal, dan gagal mengakhiri konflik kekerasan yang telah menyebabkan sedikitnya 120.000 orang mati selama lima dekade terakhir.

Di atas kertas, Bangsamoro baru yang diusulkan adalah unit politik yang lebih kuat dan mungkin lebih besar dari ARMM. Ini akan memiliki parlemen sendiri, beberapa kekuatan eksklusif yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah di Manila, dan bagian yang lebih besar dari pendapatan lokal.

Di atas segalanya, ini akan berarti akhir dari perjuangan bersenjata Front, dengan penonaktifan 35.000 tentaranya dan para pemimpinnya mengambil posisi dalam pemerintahan sipil yang baru.

Undang-undang yang diusulkan ini juga mendapat dukungan dari Presiden Rodrigo Duterte dengan juru bicaranya menegaskannya sebagai "undang-undang bersejarah dalam upaya kami untuk perdamaian abadi di Mindanao karena ini akan memperbaiki ketidakadilan historis yang dilakukan terhadap orang-orang Moro".

Dengan jumlah kira-kira enam juta, orang Moro dianggap sebagai minoritas di antara populasi Filipina lebih dari 100 juta.

Mereka terdiri dari sekitar selusin kelompok etnolinguistik yang berasal dari wilayah barat daya Mindanao, diikat bersama oleh praktik Islam mereka di kepulauan yang didominasi Kristen.

Sejarah prasangka dan penelantaran oleh pemerintah arus utama telah mengurangi tanah air Moro menjadi salah satu daerah termiskin di negara itu. Lebih dari setengah populasi mereka hidup di bawah garis kemiskinan, menurut data pemerintah.

Pemberontakan Moro saat ini dimulai pada tahun 1969 dengan pembentukan Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF). Dipimpin oleh dosen universitas karismatik Nur Misuari, kelompok itu berjuang pemerintah untuk negara merdeka. Al Jazeera