DIALEKSIS.COM | Cina - Gerakan kemerdekaan Taiwan ditakdirkan untuk "berbau busuk abadi", diplomat top Cina telah memperingatkan setelah Presiden pulau Taiwan, Tsai Ing-wen memenangkan pemilihan kembali dengan telak sebagai teguran keras ke Beijing.

Tsai, yang telah menarik kemarahan Beijing karena menolak mengakui bahwa Taiwan adalah bagian dari "satu Cina", memastikan kemenangan memecahkan rekor dalam pemungutan suara Sabtu. 

Tetapi Menteri Luar Negeri China Wang Yi menolak kemenangannya dan memperingatkan para pendukung kemerdekaan Taiwan selama tur selama seminggu di Afrika.

"Memecah negara ini ditakdirkan untuk meninggalkan nama yang akan berbau busuk abadi," kata Wang dalam sebuah pernyataan pada hari Senin (13/1/2020).

"Prinsip satu-Cina" adalah "konsensus universal" yang dipegang oleh komunitas internasional, katanya, yang "tidak akan terpengaruh sedikit pun oleh pemilihan lokal di Taiwan."

Beijing, yang pada suatu hari bersumpah untuk mengambil Taiwan dengan paksa jika perlu, tidak menyukai Tsai, yang telah menyatakan dirinya sebagai pembela nilai-nilai demokrasi liberal terhadap Cina yang semakin otoriter.

Selama empat tahun terakhir, pemerintah Cina telah meningkatkan tekanan ekonomi, militer dan diplomatik di pulau itu.

Tetapi taktik senjata-kuat mendorong pemilih untuk mendukung Partai Progresif Demokratik Tsai, sebagian didorong oleh respons garis keras China terhadap berbulan-bulan protes pro-demokrasi yang besar dan keras di Hong Kong.

Setelah kemenangan Tsai, Cina menggandakan "prinsip satu-Cina" -nya, juru bicara kementerian luar negeri Geng Shuang menekankan, "Hanya ada satu Cina di dunia dan Taiwan adalah bagian dari Cina."

Dia juga mengkritik negara-negara yang memberi selamat Tsai atas kemenangannya, termasuk AS, Inggris, dan Jepang.

"Kami menentang segala bentuk pertukaran resmi antara Taiwan dan negara-negara yang telah menjalin hubungan diplomatik dengan Cina," kata Geng dalam sebuah pernyataan.

Wang mengeluarkan peringatan itu selama perjalanannya ke Zimbabwe, Mesir, Djibouti, Eritrea dan Burundi, menyoroti kepentingan politik dan kekuatan ekonomi China yang meningkat di Afrika. (aljazeera)