Ilustrasi. [IST]

DIALEKSIS.COM - Pemerintah Amerika Serikat, Jumat (15/1), menjatuhkan sanksi ke beberapa perusahaan Iran, China, dan Uni Emirat Arab (UAE) karena terlibat hubungan dagang dengan perusahaan kargo IRISL dan tiga entitas usaha lainnya untuk produksi senjata api konvensional.

Sanksi itu merupakan kebijakan terbaru yang diluncurkan AS demi menekan Iran pada hari-hari terakhir pemerintahan Presiden AS Donald Trump, yang akan berakhir Rabu minggu depan (20/1).

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan Washington menjatuhkan sanksi terhadap tujuh perusahaan, termasuk Jiangyin Mascot Special Steel Co, perusahaan asal China, dan Accenture Building Materials asal UAE, serta dua orang yang tidak disebutkan identitasnya. Kedua orang itu terkena sanksi karena terlibat distribusi baja dari dan ke Iran.

Pompeo mengatakan Organinasi Industri Kelautan Iran, Organisasi Industri Luar Angkasa Iran, serta Organisasi Industri Penerbangan Iran juga masuk dalam daftar hitam AS karena mereka diduga terlibat perdagangan senjata konvensional.

Mike Pompeo, lewat pernyataan tertulis yang siar Jumat, mengatakan Departemen Luar Negeri akan memperluas jangkauan pemberian sanksi terkait Iran.

Ia mengatakan siapa pun yang mengetahui ekspor 15 komoditas terkait pengembangan nuklir, militer, atau program rudal balistik Iran, termasuk beberapa jenis aluminium dan baja, akan kena sanksi.

Selama pemerintahan berkuasa selama empat tahun, Trump berusaha memaksa Iran untuk bernegosiasi membahas program nuklir dan rudal balistik serta aktivitas militernya di Timur Tengah. Namun, Trump memutuskan menarik AS keluar dari perjanjian nuklir pada 2018 karena kesepakatan itu dinilai kurang memadai.

Iran menyepakati perjanjian nuklir dengan beberapa negara, termasuk AS, pada 2015 untuk mendapat pelonggaran sanksi --dengan imbalan bahwa Teheran harus mengekang program nuklirnya. 

Presiden terpilih AS Joe Biden, yang akan mengganti Trump pada Rabu (20/1), mengatakan AS akan kembali bergabung dengan perjanjian nuklir itu apabila Iran mematuhi seluruh isi kesepakatan yang dibuat bersama. (Reuters/Antara)