DIALEKSIS.COM | Dunia - Pemerintah Peru telah memberlakukan jam malam untuk membantu memadamkan kerusuhan di wilayah selatan Puno setelah sedikitnya 17 orang tewas dalam bentrokan antara pengunjuk rasa anti-pemerintah dan pasukan keamanan.

Jam malam, yang diumumkan pada hari Selasa (10/1/2023) oleh Perdana Menteri Alberto Otarola, akan berlangsung selama tiga hari dan berlangsung dari pukul 20.00 hingga 04.00 waktu setempat (01:00-09:00 GMT).

Protes baru di Puno terhadap pemerintahan Presiden Dina Boluarte, yang ditunjuk oleh Kongres pada awal Desember setelah pencopotan dan penangkapan pendahulunya Pedro Castillo.

Para demonstran menyerukan pengunduran diri Boluarte serta pemilihan awal dan pembebasan Castillo, yang menjalani 18 bulan penahanan pra-sidang atas tuduhan "konspirasi" dan "pemberontakan", yang dibantahnya.

Legislator memilih untuk mencopot mantan presiden dari jabatannya pada 7 Desember, tak lama setelah dia mengumumkan rencana untuk "sementara" membubarkan Kongres dan memerintah dengan keputusan dalam apa yang dia katakan sebagai upaya untuk "membangun kembali supremasi hukum dan demokrasi".

Para pengkritiknya, termasuk Boluarte, yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden Castillo, menolak langkah tersebut sebagai percobaan kudeta.

Seorang mantan guru pedesaan sayap kiri, Castillo menghadapi berbagai tuduhan korupsi dan pertikaian politik dengan Kongres yang didominasi oposisi Peru selama masa jabatannya yang singkat sebagai presiden.

Banyak protes sejak pemecatannya terjadi di benteng pedesaannya, di mana penduduk mengatakan mereka telah diabaikan selama bertahun-tahun.

Pada hari Selasa (10/1/2023), Amnesty International mendesak pihak berwenang Peru untuk mengakhiri apa yang disebutnya "penggunaan kekuatan yang tidak perlu dan tidak proporsional" terhadap warga sipil setelah kematian di selatan negara itu.

“Eskalasi kekerasan yang terjadi di Peru tidak dapat diterima. Penindasan negara terhadap demonstran dan hilangnya nyawa manusia memperburuk krisis,” kata Marina Navarro, direktur eksekutif Amnesty International Peru, dalam sebuah pernyataan.

“Kami mengulangi seruan kami kepada pihak berwenang untuk menghormati hak asasi manusia sepenuhnya. Pasukan keamanan harus mematuhi standar internasional tentang penggunaan kekuatan. Orang-orang seharusnya tidak harus membayar harga dari krisis politik yang sedang dialami negara ini.” [Aljazeera]