Kolase foto Ketua DPD Gerindra Aceh, Fadhlullah (kiri) dan Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki (kanan). [Foto: Ist.]

DIALEKSIS.COM | Dialektika - Suasana perpolitikan di Aceh kini menghangat. Pemantiknya ketua DPD Gerindra Aceh, Fadhlullah alias Dek Fad telah menyulut polemik. Dia mengkritisi kinerja Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki.

Ada pro dan kontra soal kritikan yang disampaikan Ketua Gerindra Aceh yang menggantikan posisi T.A Khalid. Masing-masing pihak dengan argumennya. Sementara itu, Pj Gubernur Aceh sudah melaporkan pertanggungjawaban Triwulan II dalam Penilaian Kinerja Penjabat Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri.

Bagaimana hingar bingarnya soal kinerja Pj Gubernur Aceh yang kini menjadi polemik? Kita awali dengan kritikan Ketua DPD Partai Gerindra Aceh Fadhlullah. Menurutnya tidak ada keberhasilan pembangunan yang di bawah kepemimpinan Achmad Marzuki.

"Mungkin suatu hari kami akan menarik dukungan terhadap Pj Gubernur Aceh karena tidak bisa membawa manfaat bagi Aceh. Selama beliau menjabat saat ini tidak ada keberhasilan yang dibawa. Kemiskinan terus meningkat. Kami Gerindra tidak sepakat dengan visi misi Pj Gubernur," sebutnya.

Anggota DPR RI mengungkapkan bahwa saat ini Provinsi Aceh sedang krisis kepemimpinan. Dari semua unsur Forkopimda Aceh, seperti Kapolda, Pangdam, Kajati semua berasal dari luar Aceh, termasuk Pj Gubernur Aceh.

Padahal Aceh memiliki kekhususan dan keistimewaan dalam memberikan rekomendasi untuk pejabat vertikal yang bertugas di Aceh. Namun, pusat selalu mengabaikannya, sebut Dek Fad.

Pernyataan pedas dan menyentakkan ini menjadi polemik. Bak gayung bersambut, Jubir Pemerintah Aceh Aceh Muhammad MTA yang menyebut Ketua DPD Partai Gerindra Aceh Fadhlullah (Dek Fad) layaknya seorang buzzer partai.

"Kok sekaliber ketua partai tidak paham tanggung jawab kolektif pemerintahan, apalagi dia adalah Anggota DPR RI," kata MTA.

Sudah pasti kubu Gerindra Aceh tidak terima yang dinilainya sudah melecehkan Partai Gerinda. Pihak Gerindra justru balik menuding bahwa yang layaknya buzzer itu bukan pihaknya melainkan MTA, Jubir Pemerintah Aceh.

Menurut Agustian Putra SH, salah satu kader Partai Gerindra Banda Aceh, pihak Gerindra Aceh sedang mempertimbangkan untuk melaporkan MTA ke Polda Aceh atas dugaan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Ketua DPD Partai Gerindra Aceh.

Bagaimana tanggapan Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Aceh, Ridwan Hadi MH? Seperti dilansir Berita Merdeka, dia menilai kritikan yang disampaikan Dek Fad sudah benar sesuai tugas dan fungsi Partai Politik.

Menurutnya, dalam sebuah negara demokrasi seperti ini, tugas pokok dan fungsi partai politik salah satunya adalah harus menjadi mitra pemerintah.

“Jadi sebagai mitra pemerintah itu adalah dengan cara mengkritisi kerja-kerja pemerintahan demi menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Itulah tugas partai politik,” ujar Ridwan.

Selayaknya, kata dia, Pj Gubernur Aceh menganggap ini sebuah masukan yang harus ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan kinerja. Kritik ini untuk mengontrol dan mengawasi kebijakan pemerintah demi membangun Aceh ke arah lebih baik.

“Mestinya kritikan tersebut ditanggapi dengan positif. Dengan membangun kerja sama, mencari solusi dan jalan keluar, juga merawat demokrasi di serambi mekkah,” tuturnya.

Ridwan berharap pemerintah lebih bijak dan tenang dalam menyikapi masukan. Sebagai negara Demokrasi seharusnya apa pun bentuk masukkan, saran dan kritikan dapat dipelajari dan dipahami hingga menjadi evaluasi kinerja pemerintah menuju good governance.