Logo Dialeksis
Beranda / Liputan Khusus / Dialetika / Kemiskinan Kelas Menengah Dampak Covid 19

Kemiskinan Kelas Menengah Dampak Covid 19

Senin, 27 April 2020 14:30 WIB

Font: Ukuran: - +

Ilustrasi virus Corona menyerang Indonesia (Foto: Kompas)


DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kasus corona di Indonesia masih belum menunjukan tanda-tanda penurunan yang signifikan. Alih-alih menurun, malah data statistik menunjukkan angka yang memprihatinkan.

Data per 25 April 2020 pukul 15.45 WIB, sebanyak 8.607 orang positif corona di Indonesia. Sedangkan jumlah yang meninggal sudah mencapai 720 orang.

Terlebih sejak dilakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah di Indonesia, kondisi ini tidak hanya berdampak bagi masyarakat kelas bawah, namun juga dirasakan oleh masyarakat dengan ekonomi kelas menengah.

Dampak pandemi corona yang tidak kunjung reda, masyarakat dengan ekonomi kelas menengah, mulai menggunakan tabungannya untuk bertahan hidup di situasi ini.

Melansir detikFinance (25/4/2020), Kepala Humas Pegadaian Basuki Tri Andayani mengatakan, peningkatan transaksi gadai ini didominasi dengan menggunakan jaminan emas.

"Transaksi gadai mengalaminya peningkatan dengan komposisi barang jaminan 95% berupa emas baik perhiasan maupun emas batangan," kata Basuki melansir detikcom, Sabtu (25/4/2020).

Sedangkan, 5% di antaranya merupakan jaminan non-emas. Di Pegadaian sendiri memang barang jaminan yang bisa digunakan dalam mengajukan kredit antara lain ponsel, elektronik, kendaraan, dan laptop.

Masyarakat sedang dihadapkan pada fenomena, khususnya mereka dengan kelas ekonomi menengah, sudah melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan hidup dengan menjual barang menggunakan uang simpanan dan lain-lain. 

Namun jumlah tabungan itu tentu ada batasan. Jika sudah sampai pada batasan tertentu, maka akan memunculkan dua masalah yakni masyarakat di level ekonomi ke bawah, ditambah masyarakat dengan ekonomi menengah lagi.

Pemerintah Aceh melihat kasus ini

Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani mengatakan, menghadapi situasi ini pihaknya hanya berpegang sebagaimana petunjuk regulasi yang ada.

"Sejauh ini, regulasi yang ada yakni pemerintah membatasi hanya membantu mereka yang masuk kategori miskin dan orang miskin baru, melalui program jaring pengaman sosial," jelas pria yang akrab disapa SAG itu saat dihubungi Dialeksis.com, Sabtu (25/4/2020).

"Namun untuk masyarakat dengan ekonomi kelas menengah, pemerintah juga kan punya keterbatasan. Dalam kondisi ini kita menggunakan skala prioritas. Yang masih mampu, membantu saudara-saudara kita yang miskin, yang masih mampu jangan pura-pura miskin. Kan begitu," tambah SAG.

Ia juga berujar, bila mana ada masyarakat dengan ekonomi kelas menengah yang sudah masuk kategori orang miskin baru, berarti keluarga tersebut sudah masuk dalam skema bantuan pemerintah.

"Tapi kalau bicara kelas menengah kan, turunnya itu tidak langsung drastis. Butuh waktu lama hingga masuk ke batas garis kemiskinan," jelas SAG.

Ia menjelaskan, Refocussing (pemusatan kembali) anggaran yang dilakukan pemerintah saat ini merupakan bagian untuk mengatasi problematika yang menyertai virus Corona ini. Seiring situasi tersebut, proriotas pemerintah pun ikut berubah.

"Masalah yang dihadapi pemerintah saat ini adalah masalah yang juga dihadapi rakyat. Pemerintah tidak sendirian. Nah karena itu, dalam mengatasi krisis ini mari saling bahu-membahu antara pemerintah dan masyarakat," tambahnya.

"Tidak ada yang namanya Superman dalam menghadapi kondisi ini. Yang ada super team, yakni rakyat, kelas menengah dan kita semua saling bahu-membahu dengan pemerintah," tambahnya.

Ia menjelaskan, dalam situasi ini masyarakat harus paham bahwa semua negara di dunia sedang berada pada kondisi tidak baik-baik saja.

"Regulasi membatasi kepada orang miskin baru saja yang mendapat skema bantuan dari pemerintah melalui program jaring pengaman sosial," jelas SAG.

"Intinya, kalau tidak terbatas, maka tidak ada skala prioritas itu. Dengan demikian, mana yang lebih penting dan mendesak, itu yang ditangani duluan," tambahnya.

Dalam kondisi ini, Jubir Covid-19 Pemerintah Aceh itu berujar, pihaknya hanya bergerak di koridor regulasi.

"Bagaimana petunjuk regulasi, begitu yang kita jalankan. Tidak boleh bekerja tanpa aturan," tegas SAG.

"Tidak boleh dua regulasi, nanti akan merepotkan aparat penegak hukum juga. Selesaikan masalah corona ini, kasian terlalu banyak aparat penegak yang dipanggil kalau tidak bermain dalam koridor regulasi yang ada," pungkas Saifullah Abdulgani.


Langkah Strategis yang Perlu Diambil

Krisis ekonomi keluarga, akibat tulang punggung menanggur sudah terjadi. Upaya memutar otak yang dilakukan oleh kepala keluarga beserta istri sudah dilakukan. Tetapi, jalan keluar belum ditemukan. Semua upaya menemui jalan buntu dan tidak membuahkan hasil.

Pemerintah harus terlibat penuh dalam situasi ini, beberapa tanaga kerja di rumahkan tanpa gaji, diberhentikan, sektor usaha swasta dan UMKM ada yang bangkurut.

“Makanya pemerintah itu harus menyediakan dana cash kepada masyarakat bukan lagi dalam bentuk sembako,” kata Sudirman Hasan Sekjen Forum LSM Aceh.

?Saat ini, tentu anggaran pemerintah banyak sekali yang terkuras untuk menangani virus Corana. Dana kontinjensi di sektor kesehatan untuk kebutuhan penangangan virus Corona sudah dapat dipastikan telah membengkak di luar perkiraan.

Bayang-bayang pelemahan ekonomi tidak lagi terelakkan. Kalau kondisi seperti ini berlanjut terus menerus, maka kemungkinan akan terjadi darurat ekonomi. 

Hal itu bukan tanpa alasan, karena saat ini sudah tidak ada gerakan ekonomi yang sesuai dengan ekspektasi.

Pengangguran semakin banyak. Masyarakat di seluruh struktur sosial telah banyak yang kehilangan harapan untuk mempertahankan ekonomi keluarga. Resesi ekonomi tingkat keluarga tidak terhindarkan.

Berbagai daya upaya yang telah dilakukan pada tingkat rumah tangga telah gagal, karena pihak lain yang akan memanfaatkan jasanya atau produknya juga tidak mempunyai daya beli yang prima. Dengan kata lain, stagnasi perekonomian keluarga telah melebar ke seluruh rumah tangga rentan.

Rantai pasokan pendapatan rumah tangga telah terputus. Ekonomi kian meredup, dan potensi pendapatan rumah tangga mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Berbagai langkah yang perlu diambil pemerintah untuk mengatasi semua itu antara lain. 

Pertama, pemerintah perlu mempersiapkan kebijakan kesehatan yang kuat, dengan menambah jumlah rumah sakit yang siap menangani virus Corona.

Kedua, pemerintah perlu memberikan akses kesehatan gratis kepada semua orang yang hendak memeriksakan dan berobat karena terindikasi virus corona.

Ketiga, pemerintah perlu memberikan stimulus bagi rumah tangga. Ekonomi kreatif tingkat rumah tangga harus digalakkan. Produk barang dan jasa skala rumah tangga yang dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat lainnya diharapkan dapat digalakkan sehinga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan rentan.

Keempat, pemerintah perlu mencari strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas harga, menciptakan lapangan kerja produktif, dan memacu pertumbuhan sektor pertanian.(ZU/SM)

Editor :
Zulkarnaini

dalimi
utu lebaran
Komentar Anda
hendri budian