DIALEKSIS.COM - Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah rumah rakyat. Demikian kata Puan Maharani, Ketua DPR RI Periode 2019-2024. 

"DPR adalah lembaga yang merupakan representasi rakyat sehingga gedung DPR adalah rumah rakyat. Oleh karena itu, kita akan selalu terbuka terhadap setiap aspirasi dan masukan yang kita terima dari masyarakat," kata eks Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI itu.

Jika lembaga DPR diibaratkan rumah rakyat, tentu saja, ada penghuninya: para wakil rakyat. Di setiap daerah di Indonesia, rakyat memilih anggota legislatif dengan harapan ketika terpilih ia benar-benar menjadi wakil mereka di parlemen.

DPRA adalah rumah rakyat Aceh. Para penghuninya telah disumpah janji untuk menjadi wakil dari 5 juta lebih warga Aceh. Pada 30 September lalu, 81 anggota DPRA resmi dilantik, untuk memegang amanah sebagai wakil rakyat Aceh periode 2019-2024.

Puluhan anggota legislatif itu melaju ke Gedung Parlemen Aceh berkat tangan rakyat, yang memberikan kepercayaan kepada mereka di Tempat Pemungutan Suara, 17 April 2019 lalu.

Rakyat Aceh, dengan waktu lebih kurang hanya 5 menit, memutuskan memberikan amanah kepada anggota legislatif selama 5 tahun. 5 menit untuk 5 tahun.

Ke-81 anggota DPRA terpilih, tentu saja tak boleh semena-mena dalam menjabat. Mereka takkan bisa duduk di kursi dewan, jika tak ada tangan masyarakat yang pada hari pemilihan meninggalkan seluruh aktivitasnya, hanya untuk menentukan siapa wakil mereka.

Politisi yang melenggang ke Gedung DPRA datang dari 10 Daerah Pemilihan (Dapil). Mereka meyakinkan rakyat dengan janji memprioritaskan pembangunan di Dapil-nya, sebagai "balas jasa" para konstituen yang tersebar di gampong-gampong.

Sejumlah anggota DPRA terbaru, akhirnya menempuh alternatif guna memenuhi aspirasi konstituennya. Lihat apa yang dilakukan anggota DPRA dari Dapil 9 dan 10 berikut.

Di sebuah warung kopi di Banda Aceh, Selasa (15/10/2019) lalu, 10 dari 18 anggota DPRA dari dapil 9 dan 10 Aceh gelar pertemuan terbatas.

Adalah Teuku Raja Keumangan, Herman, Tarmizi, Edy Kamal, Zaenal Abidin, T Zaini Bakri, Tgk Attarmizi, Tgk H Syarifuddin, Hendri Yono, dan Fuadri, menyepakati pembentukan Forum Bersama Barat Selatan Aceh atau disingkat (Forbes Barsela).

"Semua sepakat untuk segera membentuk Forbes DPRA Barsela. Pengesahan Forbes dilakukan pada pertemuan berikutnya setelah sidang paripurna ke 2 di ruang Banmus Gedung DPRA," ujar Hendri Yono, politisi Partai Kebangkitan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Belasan anggota DPRA periode 2019-2024 dari Dapil 9 dan 10 foto bersama usai mengikuti sidang di Gedung DPRA, Senin (14/10/19) malam. [Foto: IST] 

Seperti diketahui, ada dua dapil yang bertanggungjawab terhadap suara rakyat dari wilayah barat dan selatan Aceh (Barsela). Dapil 9 dan 10, dengan jumlah 18 orang.

Sembilan orang dari dapil 9 (Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Subulussalam, dan Aceh Singkil) yaitu Tgk H Syarifuddin, Safaruddin, Hj Sartina NA, Tgk H Attarmizi Hamid, Irpannusir, H Teuku Sama Indra, Hj Asmidar, Safrijal, dan Hendri Yono.

Sisanya, berasal dari dapil 10 (Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, dan Simeulue) yaitu Asib Amin, TR Keumangan, Zaenal Abidin, Zainal Bakri, Fuadri, Herman, Edi Kamal, Tarmizi, dan Azhar Abdurrahman.

Pembentukan Forbes Barsela tampaknya akan berjalan mulus, hanya menunggu pengesahan. Lantas publik bertanya, untuk apa gerangan pembentukan forum "Blok Barsela" itu? Apakah ada kaitannya dengan isu pemekaran provinsi Abas (Aceh Barat Selatan)?

Unsur Politis?

Teuku Sama Indra, salah anggota DPRA dari Dapil 9 mengatakan, anggota DPRA dari wilayah barat selatan Aceh (Barsela) mulanya ingin menghadirkan forum silaturrahmi antar sesama anggota legislatif dari wilayah Barsela. Lalu ada usulan untuk membentuk Forbes DPRA Barsela

"Agar kepentingan barsela itu bisa sama-sama kita perjuangkan," kata mantan Bupati Aceh Selatan itu kepada Dialeksis.com, beberapa waktu lalu.

Haji Teuku Sama Indra, anggota DPRA 2019-2024 dari Dapil 9. [Foto: acehselatankab.go.id ]

Sejauh ini, forum itu masih wacana. Ke depan pihaknya akan melihat sejauh mana usulan pembentukannya dari anggota DPRA dapil 9 dan 10.

"Kita jangan sampai disalahartikan bahwa barsela ingin berjalan sendiri dalam lingkaran Aceh, bukan!" tegasnya.

Sebenarnya semua anggota DPRA punya keinginan untuk memperjuangkan daerah masing-masing, kata Sama Indra. Pun seorang anggota DPRA, bukan hanya membangun dapilnya saja, tapi juga memerhatikan kepentingan Aceh secara keseluruhan.

"Apakah ada unsur politis, Pak?" tanya Dialeksis.com.

"Oh, enggak, kita untuk memajukan ekonomi, secara keseluruhan 81 itu memikirkan Aceh, namun secara khususan kan yang lebih mengetahui barsela kan orang barsela itu sendiri," timpal politisi berbaju Demokrat itu.

Ketika ada Forbes Barsela itu nanti, katanya, wakil rakyat Aceh dari Barsela dapat bertukat pandangan dengan dewan dari dapil non-Barsela, untuk menghimpan saran dan masukan dalam membangun wilayah tersebut.

Dia menegaskan, ke-81 anggota DPRA yang sudah dilantik menuduki parlemen untuk kepentingan Aceh, bukan kepentingan dapil. Sebab jika hanya memenuhi aspirasi dari basis konstituennya, akan ada tarik-menarik.

"Insyaallah, kalau saya pribadi mendukung forbes itu sepanjang untuk kepentingan, mempercepat meningkatkan pembangunan baik infrastruktur maupun ekonomi Barsela. Kepentingan umumnya ya Aceh secara keseluruhan, bukan dalam pengertian kita ingin blok, tidak," tukasnya.

Abdullah Saleh: Blok itu Biasa

Sama Indra memang menyebut tak ada unsur politis. Tapi dalam hiruk-pikuk suara rakyat di parlemen, potensi "blok-blok kepentingan" sesuatu yang lumrah terjadi.

"Di DPRA sudah terbiasa dengan itu (blok), sebut saja fraksi dan dapil. Tapi itu kan bukan menjadi hal negatif tetapi malah menjadi hal positif mendorong pembangunan di tupoksi masing-masing," kata Abdullah Saleh, kepada Dialeksis.com, Senin (21/10/2019).

Abdullah Saleh adalah mantan anggota DPRA periode 2014-2019 dari Fraksi Partai Aceh. Ia tercatat sudah menjadi anggota DPRA selama empat periode, sejak 1999 (kecuali 2008). Ia ahli hukum dan menjadi Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRA pada periode lalu. [Foto: IST]

Menurutnya, pembentukan Forbes Barsela suatu langkah positif karena mampu mewadahi aspirasi dan kebutuhan pembangunan di daerah tersebut. Pun kalau dikaji dari aspek politik dan hukum, adanya forum seperti itu sah sah-sah saja.

"Tidak dilarang," tegas politisi asal Nagan Raya itu.

Saat ini, dia mengungkapkan, masih banyak sekali yang perlu dibangun di daerah Barsela, tetapi nyatanya pengalokasian pembangunan belum berimbang dan adil. Hanya menumpuk di beberapa kabupaten kota saja.

Dengan adanya Forbes Barsela, kata dia, perimbangan keuangan terhadap pembangunan lebih mudah disuarakan.

Pun selama ini, menurut Abdullah Saleh, Pemerintah Aceh belum melakukan pembangunan yang beorientasi Aceh secara menyeluruh.

"Masih ada yang namanya orientasi ‘kampung halaman’, kita berharap ke depan pemimpin kita bisa lebih adil dalam hal pembangunan," tandasnya.

Dia berharap, jika forum itu terbentuk nantinya, maka bisa menjadi ruang melakukan sinergitas pembangunan antar kabupaten/kota di wilayah tersebut. Forbes Barsela juga bisa memetakan pembangunan di wilayahnya.

"Jangan semua kabupaten ada perguruan tinggi, begitu pun halnya dengan pembangunan infrastruktur yang lain. Intinya, harus ada sinergitas antar kabupaten supaya ada fokus untuk setiap goal yang ingin dicapai."

Jika ada opini yang menyebutkan pembentukan Forbes Barsela sebagai agenda terselubung mewujudkan pemekaran Provinsi ALA-Abas, Abdullah Salah menepis hal itu.

"Ada baiknya jangan dikaitkan ke sana (Provinsi ALA-Abas)," ujarnya.

Dia berharap semua pihak tidak mengaitkan pembentukan Forbes Barsela dengan isu pemekaran provinsi, karena akan menciptakan kontra di DPRA sendiri.

"Fokus Forbes Barsela adalah menjawab tuntutan pembangunan dan membentuk sinergitas di daerah tersebut," tandasnya.

Bukan untuk Pemekaran Provinsi

Kalangan akademisi pun menaruh perhatian pada wacana pembentukan Forbes Barsela. Misalnya, Dosen FISIP Unsyiah, Ardiansyah.

"Saya melihat kehadiran forbes sebagai salah satu wadah komunikasi anggota dewan dari Barsela dalam memperjuangkan berbagai kepentingan pembangunan barat selatan di parlemen," katanya kepada Dialeksis.com, Senin (21/10/2019).

Ardiansyah, dosen FISIP Unsyiah, Banda Aceh. [Foto: Dok. Dialeksis.com]

Forbes Barsela dianggap sebagai bentuk menyatukan kekuatan politik dan kekompakan anggota DPRA dari Dapil 9 dan 10 dalam memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat dari dapil mereka.

Dengan adanya forbes itu, wakil rakyat dari Barsela bisa sharing tupoksi masing-masing. Ujungnya, tidak terjadi tumpang-tindih dalam merancang berbagai program pembangunan terhadap masyarakat Barsela di parlemen.

"Saya rasa kehadiran forbes ini tidak akan memunculkan blok-blok di Parlemen Aceh," kata Ardiansyah.

Dia menerangkan, di parlemen, ada alat kelengkapan dewan (AKD) dan fraksi. Nah, para anggota Forbes Barsela berpencar di setiap AKD dan fraksi. Kalau begitu, dengan adanya forbes, mereka bisa saling mengisi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Barsela.

Ardiansyah pun menyatakan, sejauh ini, wacana pembentukan Forbes Barsela tidak menjurus ke upaya pemekaran Provinsi Abas, meskipun potensi itu tidak tertutup kemungkinan bisa saja terjadi suatu saat nanti.

Dia hanya menggarisbawahi, kehadiran Forbes dapat memudahkan anggota DPRA dari Dapil Barsela dalam mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan melalui Dana Aspirasi.

"Adanya Forbes akan memudahkan mereka dalam mengusulkan program pembangunan yang besar dan strategis," sebutnya.

Rumah Rakyat Barsela

Beberapa hari sebelum sebagian anggota DPRA dari Dapil 9 dan 10 ngopi bareng di sebuah café di Banda Aceh, wacanakan pembentukan Forbes Barsela didengungkan oleh Forum Paguyuban Mahasiswa Pemuda Barat Selatan Aceh (FPMP Barsela).

Adalah Ketua FPMP Barsela Iswandi Razali yang menyuarakan aspirasi masyarakat Barsela kepada media lokal. Pihaknya lah yang mendorong anggota DPRA 2019-2024 dari Dapil 9 dan 10 untuk membentuk Forbes Barsela.

Menurut FPMP Barsela, kehadiran forbes dapat menyatukan semangat dan kekuatan dalam memperjuangkan kepentingan Barsela, baik dari sisi pembangunan infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

"Pembentukan forbes dipandang penting mengingat pada periode DPRA 2014-2019 kita sedikit kesulitan dalam membangun sinergisitas terutama dengan DPRA dapil 9 dan 10. Misalnya saja untuk menyampaikan aspirasi Barsela kita harus menjumpai satu per satu anggota DPRA sehingga kita sulit menyatukan komitmen bersama," kata Iswandi.

Eks Ketua Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Aceh Barat Daya (Hipelmabdya) itu menegaskan, Forbes Barsela nantinya diharapkan mampu menjadi ‘rumah’ bagi rakyat Barsela. Targetnya, setiap aspirasi masyarakat Barsela akan lebih mudah digoalkan.

Ada sejumlah isu strategis dari Barsela yang selama ini didengungkan dan perlu dikawal agar cepat terealisasi. Ia menyebut pembangunan Terowongan Geurutee, pembangunan Kawasan Ekonomi Eksklusif (KEK) Barsela, pembangunan jalan Lamno-Jantho, Abdya-Gayo Lues dan Subulussalam-Aceh Tenggara.

Masyarakat Barsela, kata dia, juga mendorong percepatan pembangunan rumah sakit regional dan pembangunan breakwater atau pemecah ombak Pelabuhan Kuala Bubon, berikut penyediaan kapal berkapasitas lebih besar untuk transportasi dari dan ke Simeulue.

Semua aspirasi tersebut, tambahnya, akan sulit diperjuangkan jika anggota DPRA Dapil Barsela bekerja personal atau secara partai.

"Tapi jika kekuatan personal dan partai disatukan dalam sebauah wadah yang kita sebut forbes, maka sudah pasti daya dorongnya akan semakin dahsyat," pungkas Iswandi.

Puan Maharani mengatakan DPR adalah rumah rakyat. Analogi itu, benar saja, jika kehadiran Forbes Barsela nanti menjadi ‘rumah rakyat Barsela’ di DPRA, seperti diharapkan FPMP Barsela. Kita lihat saja kemana forum itu bermuara.(tim)