Kadisdik Aceh, Murthalamuddin, meninjau langsung proses rehabilitasi sarana belajar berupa mobiler siswa di sejumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Aceh Tamiang, Senin (12/1/2026). Foto: humas Disdik
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Upaya pemulihan sektor pendidikan pascabencana hidrometeorologi di Aceh menunjukkan progres signifikan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, bergerak cepat memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan, meski di tengah keterbatasan sarana dan prasarana.
Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, S.Pd., MSP, menegaskan bahwa langkah percepatan yang dilakukan menjadi bukti nyata komitmen negara dalam menjaga keberlangsungan pendidikan, khususnya bagi anak-anak di wilayah terdampak.
“Dalam situasi bencana, yang paling utama adalah memastikan anak-anak tetap belajar. Pendidikan tidak boleh terhenti. Ini bukan sekadar soal ruang kelas, tetapi tentang menjaga masa depan generasi kita,” ujar Murthalamuddin kepada Dialeksis, Minggu 19 April 2026.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 27 Februari 2026, bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera berdampak pada 4.922 satuan pendidikan, dengan jumlah peserta didik terdampak mencapai 707.161 orang serta 59.620 guru dan tenaga kependidikan.
Di Aceh sendiri, ribuan sekolah terdampak, dengan variasi kerusakan mulai dari ringan hingga berat, bahkan sejumlah sekolah harus direlokasi. Namun demikian, proses pembelajaran tetap berjalan. Pemerintah mencatat seluruh sekolah terdampak telah kembali melaksanakan kegiatan belajar, meski sebagian masih memanfaatkan tenda dan ruang kelas darurat.
Murthalamuddin menilai, keberhasilan menjaga keberlangsungan pembelajaran di tengah situasi darurat merupakan capaian penting yang patut diapresiasi. Ia menyebut kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak menjadi kunci utama.
“Sinergi ini sangat terasa. Mulai dari penyediaan ruang belajar darurat, distribusi bantuan pendidikan, hingga dukungan psikososial bagi siswa dan guru. Semua bergerak bersama dengan satu tujuan, yakni memastikan anak-anak tetap mendapatkan hak pendidikannya,” katanya.
Pemerintah pusat, lanjutnya, telah menyalurkan berbagai bentuk bantuan, antara lain tenda darurat, ruang kelas darurat, paket perlengkapan sekolah, hingga buku pembelajaran. Selain itu, ribuan guru juga menerima tunjangan khusus sebagai bentuk perhatian terhadap peran mereka di tengah situasi krisis.
Tidak hanya itu, program dukungan psikososial juga menjadi perhatian serius. Menurut Murthalamuddin, aspek ini sangat penting mengingat banyak siswa mengalami trauma akibat bencana.
“Pemulihan pendidikan tidak cukup hanya membangun fisik sekolah. Kita juga harus memulihkan kondisi psikologis anak-anak dan guru. Karena tanpa itu, proses belajar tidak akan berjalan optimal,” ujarnya.
Dalam jangka menengah hingga panjang, pemerintah juga menggulirkan program revitalisasi satuan pendidikan. Hingga pertengahan Maret 2026, ribuan sekolah telah masuk dalam program tersebut dengan nilai anggaran mencapai triliunan rupiah.
Murthalamuddin menyambut baik langkah ini. Ia menilai, revitalisasi tidak hanya menjadi solusi pemulihan, tetapi juga momentum untuk meningkatkan kualitas sarana pendidikan di Aceh.
“Kita tidak ingin hanya kembali ke kondisi semula. Justru ini harus menjadi titik balik untuk membangun sekolah yang lebih aman, lebih layak, dan lebih tangguh terhadap bencana,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya integrasi pendidikan kebencanaan dalam proses belajar mengajar ke depan. Menurutnya, Aceh sebagai daerah yang rawan bencana perlu membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kesiapsiagaan sejak dini.
“Anak-anak kita harus paham bagaimana menghadapi bencana. Ini bagian dari pendidikan karakter dan ketahanan. Sekolah harus menjadi ruang yang tidak hanya mendidik secara akademik, tetapi juga membangun kesadaran dan kesiapsiagaan,” kata Murthalamuddin.
Di sisi lain, Dinas Pendidikan Aceh terus melakukan pendataan dan verifikasi terhadap sekolah-sekolah terdampak untuk memastikan seluruh kebutuhan tertangani secara tepat sasaran. Koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota juga diperkuat guna mempercepat proses pemulihan.
Murthalamuddin optimistis, dengan kerja bersama dan komitmen yang kuat, sektor pendidikan di Aceh akan pulih lebih cepat dan bahkan menjadi lebih baik dari sebelumnya.
“Ini adalah ujian, tetapi sekaligus peluang. Kita ingin memastikan bahwa dari situasi sulit ini, lahir sistem pendidikan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkualitas. Dan yang paling penting, tidak ada anak Aceh yang tertinggal dari pendidikan,” pungkasnya.
Sebelumnya
