Bupati Nagan Raya, Teuku Raja Keumangan, yang akrab disapa TRK. [Foto: Prokopim NaRa]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kajian Jaringan Survei Inisiatif atau JSI menunjukkan tingkat keterkenalan publik atau awareness Bupati Nagan Raya, Teuku Raja Keumangan, yang akrab disapa TRK, mengalami penguatan dalam periode 1 Januari hingga 30 Mei 2026.
Direktur Eksekutif JSI, Ratnalia Indriasari, mengatakan kajian tersebut disusun melalui pendekatan open source intelligence atau OSINT pasif. Metode ini dilakukan dengan menelusuri jejak pemberitaan, kanal resmi pemerintah, media sosial terbuka, media lokal, media publik, hingga kanal video.
Namun, Ratnalia menegaskan kajian tersebut bukan survei elektabilitas dan tidak mengukur niat memilih masyarakat. Menurutnya, analisis JSI hanya membaca bagaimana nama, jabatan, narasi, serta kebijakan TRK hadir di ruang publik dan memicu dukungan, kritik, ajakan, maupun respons institusional.
“Fokus kajian ini bukan popularitas elektoral. Kami membaca bagaimana nama, jabatan, narasi, dan tindakan kepala daerah hadir di ruang media publik, lalu bagaimana paparan itu memicu dukungan, kritik, ajakan, atau respons institusional,” kata Ratnalia, Minggu (31/5/2026).
Dalam laporan berjudul "Analisis Awareness dan Influence Teuku Raja Keumangan (TRK) Bupati Nagan Raya Periode 1 Januari 2026 - 30 Mei 2026", JSI mencatat terdapat 44 rekam jejak publik non-akademik yang dianalisis, ditambah lima sumber teori sebagai kerangka pembacaan.
Dari hasil pemantauan, TRK paling sering muncul sebagai kepala daerah yang mengelola isu layanan publik, kesehatan, pascabencana, harga Tandan Buah Segar atau TBS sawit, investasi besar, penguatan birokrasi, hingga agenda religius dan kultural.
Ratnalia menjelaskan, pengaruh TRK di ruang publik tidak berjalan dalam satu arah. Pada isu layanan kesehatan dan harga sawit, narasi yang muncul cenderung protektif dan responsif. Sementara pada isu investasi dan tambang, narasi lebih terbelah antara harapan pembangunan dan lapangan kerja di satu sisi, serta kritik lingkungan dan tuntutan transparansi di sisi lain.
Puncak intensitas pemberitaan terjadi pada pekan 25 Mei 2026. Pada periode tersebut, sejumlah isu muncul bersamaan, mulai dari harga sawit, investasi Rp200 triliun, dukungan politik lokal, polemik tambang Beutong, uji kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi, hingga agenda Iduladha.
JSI mencatat RRI menjadi sumber paling dominan dengan 16 rekam pemberitaan. Media lokal menyumbang 11 rekam, disusul YouTube lima rekam, Antara dua rekam, serta sejumlah kanal media nasional, regional, media kritik, media opini, media sosial, dan portal pemerintah.
Dari sisi kanal digital, akun Instagram resmi Pemkab Nagan Raya tercatat memiliki 2.620 pengikut dan 1.330 unggahan saat data diakses. Sementara Facebook Pemkab Nagan Raya menampilkan 5.170 suka dan 197 akun membicarakan halaman. Untuk YouTube, video Serambinews tentang investasi Rp200 triliun menjadi temuan visual terkuat dengan 6.035 tayangan saat akses data dilakukan.
Ratnalia menyebut isu investasi Rp200 triliun menjadi salah satu narasi paling kuat secara influence. Isu ini memunculkan optimisme pembangunan, industrialisasi, dan peluang kerja bagi masyarakat, terutama kelompok pemuda.
Meski demikian, JSI mengingatkan narasi besar tersebut tetap membutuhkan validasi dokumen agar tidak berubah menjadi klaim berlebih.
“Pengaruh naratifnya kuat, tetapi isu investasi paling membutuhkan validasi dokumen agar tidak menjadi klaim berlebih di ruang publik,” ujar Ratnalia.
Di sisi lain, isu tambang Beutong menjadi salah satu titik kritis dalam lanskap komunikasi publik TRK. Frame yang muncul dari kelompok kritis menonjolkan persoalan transparansi, risiko ekologis, trauma bencana, dan potensi pembelahan sosial. JSI menilai counter-influence pada isu ini cukup kuat, terutama dari segmen Beutong dan komunitas mahasiswa.
Untuk isu sawit, JSI membaca awareness TRK cukup tinggi di kalangan petani. Media menonjolkan peran pemerintah daerah dalam merespons turunnya harga TBS dan memanggil pihak pabrik kelapa sawit. Meski demikian, pengaruh substantif kebijakan itu tetap perlu dibuktikan melalui hasil mediasi dan perubahan harga di lapangan.
Pada isu layanan publik dan kesehatan, TRK lebih banyak diframing sebagai kepala daerah yang menempatkan aspek kemanusiaan di atas hambatan administrasi. Kajian itu menyebut pengaruh administratif pada tema ini cukup kuat karena terdapat instruksi kepada fasilitas kesehatan dan kanal pengaduan.
Selain isu kebijakan, JSI juga menyoroti modal simbolik TRK melalui agenda religi, adat, dan budaya. Kegiatan haji, Idulfitri, Iduladha, Dewan Kesenian Aceh, dan aktivitas kultural lainnya dinilai memperkuat citra simbolik TRK di komunitas religius-kultural.
Namun, Ratnalia memberi catatan bahwa modal simbolik tidak otomatis dapat diterjemahkan sebagai dukungan politik elektoral.
“Paparan media dan simbol kultural tidak boleh langsung disimpulkan sebagai elektabilitas atau dukungan politik. Untuk membaca dukungan elektoral, tetap dibutuhkan survei metodologis,” katanya.
JSI merekomendasikan Pemkab Nagan Raya memperkuat kanal resmi sebagai pusat verifikasi informasi, terutama untuk mengantisipasi akun palsu dan potensi penipuan yang mencatut nama kepala daerah. Setiap rilis penting disarankan memiliki versi singkat untuk media sosial, tautan sumber resmi, dan penanda visual yang mudah dikenali publik.
Untuk isu investasi, JSI menyarankan pemerintah daerah memisahkan antara klaim investasi dan bukti investasi. Publik dinilai perlu mendapat penjelasan mengenai tahapan, dokumen yang dapat dibuka, peta manfaat, risiko, serta mitigasi lingkungan.
Pada sektor sawit, JSI mendorong Pemkab Nagan Raya membangun dashboard isu sawit yang memuat jadwal pertemuan dengan pabrik, hasil mediasi, serta tindak lanjut harga TBS secara berkala. Langkah ini dinilai penting karena harga sawit bersentuhan langsung dengan ekonomi harian masyarakat.
Sementara untuk isu Beutong, JSI merekomendasikan dialog partisipatif melalui forum terbuka, publikasi dokumen perizinan yang dapat diakses publik, peta risiko, dan jalur pengaduan yang tidak defensif.
Ratnalia menegaskan, komunikasi publik pemerintah daerah harus tetap berbasis layanan, bukti program, transparansi, dan partisipasi warga. Menurutnya, penguatan awareness akan bernilai positif apabila diikuti konsistensi kebijakan dan keterbukaan informasi.
“Ruang publik membutuhkan komunikasi yang jernih. Narasi yang kuat harus ditopang bukti, data, dan tindak lanjut kebijakan. Dengan begitu, kepercayaan publik dapat terus dijaga,” ujar Ratnalia.
Dengan demikian, laporan JSI menempatkan TRK sebagai kepala daerah dengan eksposur publik yang meningkat. Namun, kajian itu juga mencatat adanya pekerjaan besar dalam menjaga kepercayaan publik, terutama pada isu investasi, tambang, harga sawit, dan transparansi kebijakan. [red]
Sebelumnya
