DIALEKSIS.COM | Data - Kursi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) tak pernah benar-benar punya usia yang seragam. Ada yang hanya bertahan sedikit lebih dari setahun. Ada pula yang melewati pergantian presiden dan memimpin Polri lebih dari lima tahun.
Pergantian Kapolri dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Jenderal Suyudi Ario Seto pada 1 Oktober 2026 kembali membuka catatan itu.
Tim Redaksi Dialeksis menelusuri masa jabatan Kapolri sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, hingga Prabowo Subianto. Penelusuran dibatasi pada Kapolri definitif dan dihitung berdasarkan masa jabatan resmi, bukan masa sebagai pelaksana tugas.
Hasilnya memperlihatkan dua kutub. Di antara Kapolri yang telah menyelesaikan masa tugasnya dalam rentang tersebut, Listyo Sigit Prabowo tercatat paling lama menjabat. Sebaliknya, Sutarman menjadi Kapolri dengan masa jabatan definitif paling singkat.
Suyudi Ario Seto tidak dimasukkan dalam kategori terpendek. Ia baru memulai tugas pada 1 Oktober 2026 sehingga masa jabatannya masih berjalan.
Jejak itu bermula dari Da'i Bachtiar. Ia sebenarnya sudah menjadi Kapolri sejak 29 November 2001, jauh sebelum Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden. Namun Da'i masih bertahan hingga 7 Juli 2005, atau sekitar sembilan bulan setelah SBY dilantik.
Da'i merupakan lulusan Akademi Kepolisian 1972. Masa kepemimpinannya berlangsung di tengah tekanan keamanan yang berat. Bom Bali 2002, serangan JW Marriott pada 2003, dan Bom Kuningan pada 2004 menjadi bagian dari ujian besar Polri saat itu.
Setelah Da'i, SBY memilih Sutanto.
Sutanto menjabat sejak 8 Juli 2005 hingga 30 September 2008. Ia merupakan lulusan Akpol 1973 dan peraih Adhi Makayasa, penghargaan bagi lulusan terbaik akademi.
Pada masa kepemimpinannya, Polri mengintensifkan pemberantasan perjudian, narkotika, dan terorisme. Salah satu operasi besar yang menyita perhatian publik adalah tewasnya Dr. Azahari, tokoh jaringan terorisme, dalam operasi polisi di Batu, Jawa Timur, pada 2005.
Sutanto berada di kursi Kapolri sekitar tiga tahun dua bulan.
Tongkat komando kemudian berpindah kepada Bambang Hendarso Danuri pada 1 Oktober 2008. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal itu memimpin sampai 22 Oktober 2010.
Bambang, lulusan Akpol 1974, menjadi Kapolri di masa akhir periode pertama SBY dan awal periode kedua pemerintahannya. Sejumlah agenda yang menonjol ketika itu berkaitan dengan pemberantasan korupsi, perjudian, pembalakan liar, pertambangan ilegal, serta pengamanan Pemilu 2009.
Sesudah Bambang, muncul nama Timur Pradopo.
Karier Timur menjelang kursi Kapolri sempat mencuri perhatian. Pada pagi 4 Oktober 2010, ia masih berpangkat inspektur jenderal dan menjabat Kapolda Metro Jaya. Hari itu pula ia dipromosikan menjadi komisaris jenderal dan menduduki jabatan Kabaharkam. Malamnya, namanya diajukan Presiden SBY sebagai calon tunggal Kapolri.
Timur kemudian memimpin Polri dari 22 Oktober 2010 sampai 25 Oktober 2013, sekitar tiga tahun.
Penggantinya, Sutarman, justru mencatat periode yang jauh lebih pendek.
Sutarman dilantik pada 25 Oktober 2013. Ia merupakan lulusan Akpol 1981 dan pernah menjadi ajudan Presiden Abdurrahman Wahid. Sebelum menjadi Kapolri, ia menjabat Kabareskrim.
Sutarman adalah salah satu Kapolri yang melintasi dua pemerintahan. Ia dilantik SBY, tetapi masih berada di kursi Kapolri ketika Joko Widodo menjadi presiden pada Oktober 2014.
Umurnya di kursi Tribrata 1 tak panjang.
Pada 16 Januari 2015, Presiden Jokowi memberhentikan Sutarman. Jika dihitung sejak pelantikannya, masa jabatan Sutarman sekitar 448 hari, atau satu tahun dua bulan lebih.
Itulah masa jabatan Kapolri definitif paling singkat dalam rentang pemerintahan SBY, Jokowi, dan Prabowo yang ditelusuri Dialeksis.
Setelah Sutarman, posisi Kapolri sempat memasuki masa transisi. Wakapolri Badrodin Haiti menjalankan tugas Kapolri sebelum akhirnya dilantik secara definitif oleh Jokowi pada 17 April 2015.
Badrodin merupakan lulusan terbaik Akpol 1982 dan peraih Adhi Makayasa. Ia memimpin Polri hingga 14 Juli 2016, sekitar satu tahun tiga bulan.
Masa jabatan Badrodin hanya terpaut beberapa hari lebih panjang dibanding Sutarman.
Jokowi kemudian membuat pilihan yang cukup menarik. Ia mengangkat Tito Karnavian, lulusan Akpol 1987 yang dikenal memiliki rekam jejak panjang di bidang reserse dan antiteror.
Tito juga peraih Adhi Makayasa.
Ketika diangkat menjadi Kapolri, Tito masih tergolong muda dibanding sejumlah perwira tinggi senior di atasnya. Ia bahkan melompati beberapa angkatan.
Tito memimpin Polri dari 14 Juli 2016 sampai 23 Oktober 2019. Masa kepemimpinannya berakhir setelah Jokowi menariknya masuk ke kabinet sebagai Menteri Dalam Negeri.
Selepas Tito, jabatan Kapolri diisi Idham Azis.
Idham merupakan lulusan Akpol 1988. Seperti Tito, jalur kariernya banyak ditempa melalui reserse dan penanganan terorisme. Ia pernah terlibat dalam pengejaran Dr. Azahari serta operasi terhadap kelompok bersenjata Santoso di Poso.
Idham menjabat sejak 1 November 2019 sampai 27 Januari 2021.
Masa tugasnya sekitar satu tahun dua bulan. Hanya sedikit lebih panjang dibanding Sutarman dan Badrodin Haiti.
Lalu datang Listyo Sigit Prabowo.
Listyo dilantik Jokowi pada 27 Januari 2021. Ia merupakan lulusan Akpol 1991. Berbeda dengan Sutanto, Badrodin, dan Tito, Listyo bukan peraih Adhi Makayasa.
Namun perjalanan kariernya memiliki jalur tersendiri.
Listyo pernah menjadi Kapolresta Surakarta ketika Jokowi masih menjabat Wali Kota Solo. Ia kemudian menjadi ajudan Presiden Jokowi, Kapolda Banten, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, hingga Kepala Bareskrim.
Dari Bareskrim, ia melompat ke kursi Kapolri.
Pada awal kepemimpinannya, Listyo memperkenalkan konsep Polri Presisi, singkatan dari prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.
Yang kemudian mencolok adalah panjang masa kepemimpinannya.
Listyo bertahan sampai 1 Oktober 2026. Artinya, ia memimpin Polri sekitar lima tahun delapan bulan. Ia melewati periode akhir pemerintahan Jokowi dan tetap dipercaya pada awal pemerintahan Prabowo Subianto.
Catatan itu menempatkan Listyo sebagai Kapolri dengan masa jabatan terlama dalam rentang tiga pemerintahan yang ditelusuri Dialeksis.
Ia jauh melampaui Tito Karnavian, Sutanto, Timur Pradopo, ataupun Bambang Hendarso Danuri yang rata-rata memimpin sekitar dua hingga tiga tahun.
Menariknya, karier Listyo di pemerintahan tidak berhenti setelah meninggalkan Mabes Polri. Pada hari yang sama dengan pergantian Kapolri, Presiden Prabowo melantiknya sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Kursi Kapolri kemudian berpindah kepada Suyudi Ario Seto.
Suyudi merupakan lulusan Akpol 1994 dengan rekam jejak kuat di bidang reserse. Ia pernah menjadi Wakapolda Metro Jaya, Kapolda Banten, hingga Kepala Badan Narkotika Nasional sebelum dipercaya Prabowo memimpin Polri.
Namun belum banyak yang bisa dihitung dari Suyudi.
Ia baru mulai menjabat.
Karena itu, memasukkannya sebagai Kapolri dengan masa jabatan tersingkat hanya karena baru beberapa hari berada di kursi Tribrata 1 tentu tidak tepat. Ukuran masa jabatan baru bisa dibandingkan secara adil setelah seseorang selesai menjabat.
Dari rangkaian itu terlihat bahwa Adhi Makayasa bukan satu-satunya jalan menuju kursi Kapolri.
Sutanto, Badrodin Haiti, dan Tito Karnavian datang dengan predikat lulusan terbaik akademi. Tetapi Kapolri lain tumbuh melalui jalur berbeda: reserse, terorisme, pengamanan internal, kewilayahan, hingga kedekatan dengan pusat pemerintahan.
Ada pula pola lain yang menarik.
Beberapa Kapolri bertahan lebih dari tiga tahun. Sebagian lainnya hanya sekitar satu tahun. Ada yang diangkat seorang presiden lalu diberhentikan presiden berikutnya. Ada pula yang justru bertahan ketika kekuasaan berganti.
Sutarman dan Listyo Sigit menjadi dua contoh paling kontras.
Sutarman berada di kursi Kapolri sekitar 448 hari. Listyo menempatinya lebih dari 2.000 hari.
Dalam sejarah kepolisian, angka tentu bukan satu-satunya ukuran. Panjang masa jabatan tidak otomatis menunjukkan keberhasilan, sebagaimana periode yang pendek tidak serta-merta berarti kegagalan.
Namun dari sana terlihat satu hal: kursi Kapolri sangat bergantung pada kombinasi usia pensiun, dinamika politik, kebutuhan organisasi, dan kepercayaan presiden.
Dan sepanjang era SBY, Jokowi, hingga awal pemerintahan Prabowo, dua nama kini berada di dua ujung catatan itu: Sutarman sebagai yang paling singkat dan Listyo Sigit Prabowo sebagai yang paling lama menjabat. [red]