Jum`at, 02 Oktober 2026
  • Idham Holik: Batas Belanja Kampanye Perlu Diatur dalam Undang-Undang
    Polkum | 16 hari lalu
    Idham Holik: Batas Belanja Kampanye Perlu Diatur dalam Undang-Undang

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Dr. H. Idham Holik, S.E., M.Si., menilai pembatasan maksimal pengeluaran dana kampanye pemilu memerlukan pengaturan dalam undang-undang. Menurut dia, KPU menjalankan pengaturan teknis berdasarkan mandat undang-undang sehingga kewenangannya memiliki batas.

  • Arif Fadillah Soroti Keberadaan Linmas di Aceh
    Parlemenkita | 27 hari lalu
    Arif Fadillah Soroti Keberadaan Linmas di Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Arif Fadillah, menyoroti belum optimalnya peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Aceh. Ia meminta pemerintah memperkuat kapasitas dan kesejahteraan anggota Linmas hingga tingkat gampong.

  • Linmas Jangan Hanya Diingat Saat Pemilu, Akademisi USK: Perannya Strategis bagi Keamanan Gampong
    Hankam | 27 hari lalu
    Linmas Jangan Hanya Diingat Saat Pemilu, Akademisi USK: Perannya Strategis bagi Keamanan Gampong

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Keberadaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dinilai semakin terpinggirkan dan kerap hanya diingat ketika berlangsung pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, atau pemilihan keuchik. Padahal, Linmas memiliki fungsi strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban, ketenteraman, hingga membantu masyarakat menghadapi bencana.

  • Daya Ungkit atau Daya Rusak? Demokrat Aceh dan Jalan Pintas yang Mahal
    Opini | 2 bulan lalu
    Daya Ungkit atau Daya Rusak? Demokrat Aceh dan Jalan Pintas yang Mahal

    DIALEKSIS.COM | Opini - Jelang detik detik perhelatan saklar dari partai besar yakni Demokrat akan melangsungkan musyawarah daerah di Aceh. Kondisi hari ini Partai Demokrat Aceh sedang didorong masuk ke dalam satu pilihan yang terdengar sederhana, namun berat menentukan pilih figur yang punya “daya ungkit” agar partai kembali besar.

  • Risman A Rachman: Demokrasi Aceh Harus Menghormati Proses Kaderisasi Partai
    Polkum | 2 bulan lalu
    Risman A Rachman: Demokrasi Aceh Harus Menghormati Proses Kaderisasi Partai

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengamat sosial dan politik, Risman A Rachman, menilai partai politik perlu kembali menempatkan proses kaderisasi, loyalitas, dan rekam jejak pengabdian sebagai pertimbangan utama dalam menentukan figur yang akan menduduki jabatan strategis maupun dicalonkan sebagai kepala daerah.



  • Musda Demokrat Aceh, Pertarungan Kader Organik dan Pendatang Baru
    Dialetika | 2 bulan lalu
    Musda Demokrat Aceh, Pertarungan Kader Organik dan Pendatang Baru

    DIALEKSIS.COM | Dialektika - Perebutan kursi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Aceh mempertemukan dua figur dengan jalan politik berbeda. Keduanya adalah anggota DPR Aceh, drh. Nurdiansyah Alasta, M.Kes., dan Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H.

  • Demokrasi yang Tersandera Elite
    Polkum | 7 bulan lalu
    Demokrasi yang Tersandera Elite

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Demokrasi Indonesia menghadapi persoalan mendasar yang kian mengkhawatirkan. Proses elektoral memang berjalan rutin, tetapi substansinya terus menyusut. Dominasi elite politik dan ekonomi, politik transaksional, serta melemahnya partisipasi publik menjadi penanda utama problem demokrasi hari ini.

  • Pilkada Lewat DPRD Mengikis Kedaulatan Rakyat, Kata Masudi SR
    Nasional | 7 bulan lalu
    Pilkada Lewat DPRD Mengikis Kedaulatan Rakyat, Kata Masudi SR

    DIALEKSIS.COM | Banten - Usulan sejumlah partai politik untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai kritik keras dari aktivis politik Masudi SR. Menurutnya, gagasan tersebut bukan sekadar perubahan teknis sistem pemilihan, melainkan langkah mundur yang berpotensi mereduksi peran langsung rakyat dan mengalihkan kedaulatan ke tangan partai politik serta elit-elitnya.

  • Usulan Pilkada Via DPRD, Haram Hukumnya Pasca Putusan MK 110/PUU-XXIII/2025
    Opini | 8 bulan lalu
    Usulan Pilkada Via DPRD, Haram Hukumnya Pasca Putusan MK 110/PUU-XXIII/2025

    DIALEKSIS.COM | Opini - Tempo hari publik dihebohkan dengan wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD Prov/Kab/Kota. Wacana Pilkada melalui DPRD ini tentu menyita atensi publik secara serius, karena langsung disampaikan oleh Ketum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia dalam peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, 5 Desember 2025.

    Pada kesempatan itu Bahlil Lahadalia secara terbuka mengusulkan Pilkada lewat DPRD di hadapan Presiden Prabowo. Prabowo pun langsung menyambutnya secara positif.


  • Fahrul Rizha Yusuf: Pilkada Langsung instrumen Penguatan Demokrasi Lokal
    Polkum | 8 bulan lalu
    Fahrul Rizha Yusuf: Pilkada Langsung instrumen Penguatan Demokrasi Lokal

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Di tengah kembali menguatnya wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah, suara penegasan datang dari penyelenggara pemilu. Komisioner Bawaslu Aceh, Fahrul Rizha Yusuf, menekankan bahwa Pilkada secara langsung oleh rakyat sebagai fondasi utama demokrasi dan perwujudan kedaulatan politik rakyat.

  • Surak Tupe
    Celoteh-warga | 1 tahun lalu
    Surak Tupe

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pada era Orde Baru, ada jampi - jampi politik lam nanggroe bernama "Surak Tupe". Ia bukan mantra hitam atau rajah sakti. Tapi, simfoni sorakan memekakkan telinga, menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada).

  • KPU Siap Gelar Pemilu Terpisah sesuai Putusan MK
    Polkum | 1 tahun lalu
    KPU Siap Gelar Pemilu Terpisah sesuai Putusan MK

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan lembaganya siap melaksanakan pemilihan umum terpisah antara pemilu nasional, dan daerah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024.

  • MK Putuskan Pemilu Dipisah, Mashudy SR: Meningkatkan Kualitas Demokrasi dan Efisiensi Penyelenggaraan
    Nasional | 1 tahun lalu
    MK Putuskan Pemilu Dipisah, Mashudy SR: Meningkatkan Kualitas Demokrasi dan Efisiensi Penyelenggaraan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memutuskan pemisahan pelaksanaan pemilihan umum nasional dan daerah mulai tahun 2029. Dalam skema baru tersebut, pemilu nasional hanya mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, serta anggota DPD. Sementara pemilu daerah, yang terdiri dari pemilihan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, akan digelar bersamaan dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

  • HUT ke-60, Sekda: Mari Bersatu Majukan Sabang
    Aceh | 1 tahun lalu
    HUT ke-60, Sekda: Mari Bersatu Majukan Sabang

    DIALEKSIS.COM | Sabang - Peringati Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Sabang ke-60, Sekretaris Daerah Kota Sabang Andri Nourman mengajak seluruh masyarakat Sabang untuk bersatu padu dalam membangun dan memajukan Pulau Weh.

  • Kunjungi Gampong Pante Kuyun, Bupati Aceh Jaya Dengarkan Aspirasi Warga
    Aceh | 1 tahun lalu
    Kunjungi Gampong Pante Kuyun, Bupati Aceh Jaya Dengarkan Aspirasi Warga

    DIALEKSIS.COM | Calang - Bupati Aceh Jaya, Safwandi, S.Sos., M.A.P., melakukan kunjungan silaturahmi ke Gampong Pante Kuyun, Kecamatan Setia Bakti, Sabtu (21/6/2025). Dalam kunjungan tersebut, Bupati bersama Ketua TP PKK Aceh Jaya disambut hangat oleh masyarakat dan tokoh adat setempat melalui prosesi peusijuk sebagai bentuk penghormatan dan doa keselamatan.

« 1 2 3 4 »