Anggota Komisi VI DPR RI Subardi.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Subardi meminta pemerintah untuk memperkuat sistem logistik nasional guna mengantisipasi krisis pangan global. Menurutnya, ada dua langkah yang harus diantisipasi oleh seluruh stakeholder pangan nasional. Pertama, negara wajib mengontrol seluruh ekosistem pangan, mulai dari aspek fisik, seperti rantai pasokan, penawaran dan permintaan (supply and demand), maupun pemerataan harga.

Kedua, peningkatan kapasitas produksi, termasuk perbaikan jaringan distribusi pangan hingga manajemen stok. “Bagi saya dua faktor itu akan menguji soliditas ekosistem pangan nasional,” kata Subardi dalam keterangan tertulis kepada DIALEKSIS.COM,  Rabu (29/6/2022).

Secara khusus, ia juga mendorong kemampuan holding BUMN Pangan (ID Food) untuk merancang sistem logistik nasional yang kuat. “Ini momentum agar ID Food yang diluncurkan pada Januari 2022 menjadi penopang sistem logistik nasional. Kita juga punya Bulog yang performanya semakin bagus. Artinya secara kelembagaan kita sudah siap,” tambah politisi Partai NasDem tersebut.

Dengan kelembagaan pangan yang beragam, tambahnya, negara wajib menjamin ketahanan pangan dari segala bentuk tantangan geopolitik dunia. Pemerintah juga dituntut mampu memperbaiki tata kelola pangan dimulai dari tiap lembaga. “Bulog, PTPN, dan RNI itu kan mitra Komisi VI. Kami selalu mendorong mitra di bidang pangan agar semakin produktif. Ada evaluasi dan inovasi secara berkala,” pesannya.

Diketahui, ancaman krisis global dipengaruhi dampak perang yang merusak rantai pasok pangan. Faktor lainnya adalah perubahan iklim sehingga banyak negara produsen pangan mengalami penurunan produksi. Menurut Subardi, memperkuat sistem logistik nasional akan membantu stabilitas pasokan pangan dalam negeri.

Namun, hal ini butuh dukungan dari semua pihak termasuk kepala daerah. “Ini bukan hanya PR Pemerintah Pusat. Kepala daerah harus satu visi. Perkuat komoditas unggulan di daerah masing-masing. Juga yang penting adalah nasib petani kita agar lebih sejahtera,” pesan legislator daerah pemilihan (dapil) DI Yogyakarta tersebut.

Diketahui, dalam forum KTT G7 sesi II dengan topik ketahanan pangan dan kesetaraan gender, yang berlangsung di Elmau, Jerman, 27 Juni 2022, Presiden Joko Widodo menyerukan negara anggota G7 dan G20 bersama-sama mengatasi ancaman krisis pangan global. "323 juta orang di tahun 2022 ini, menurut World Food Programme, terancam menghadapi kerawanan pangan akut. G7 dan G20 memiliki tanggung jawab besar untuk atasi krisis pangan ini," tegas Jokowi. (ASY)