Foto: Ist

DIALEKSIS.COM | Aceh - Sekda Aceh Taqwallah meminta Keuchik se-Aceh untuk mengindentifikasi dan mencatat nama warga gampong terkait siapa-siapa saja yang sudah vaksin dan siapa saja yang belum vaksinasi. Himbauan ini didengungkan supaya ada percepatan vaksinasi di tingkat gampong.

Menyikapi pernyataan tersebut, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh Muksalmina mengatakan, pihaknya merasa apa yang disampaikan Sekda Aceh sebagai sesuatu yang bentuknya normatif. Ia juga menyarankan pemerintah gampong untuk bersikap sama.

"Jika permintaan data dilakukan melalui mekanisme resmi, maka sebaiknya pemerintah gampong juga akan menjawab secara resmi dalam waktu sesingkat-singkatnya yang bisa dipenuhi oleh pemerintah gampong masing-masing," ujar Muksalmina kepada reporter Dialeksis.com, Banda Aceh, Minggu (7/11/2021).

Namun, di sisi yang lain, secara kelembagaan APDESI Aceh meminta pemerintah untuk memperjelas himbauan dari Sekda Aceh tersebut. Apakah bersifat murni pemberitahuan atau tugas.

Selama ini, lanjut dia, Pemerintah Aceh terkesan hanya mau enaknya saja terkait gampong. Sementara penganggaran untuk pemerintah gampong yang bersumber dari APBA tidak ada sama sekali. 

"Begitu juga Ketika ada resiko atau imbas yang diterima pemerintah, gampong yang menjalankan instruksi atau rekomendasi. Selama ini Pemerintah Aceh terkesan selalu cuci tangan, dan tidak mau bertanggungjawab," tegasnya.

Keacuhan Pemerintah Aceh, kata dia, seperti kasus pemukulan keuchik dalam proses pendataan Bansos dan BST beberapa waktu lalu.

Muksalmina mengungkapkan, APDESI Aceh hanya ingin Pemerintah Aceh lebih perhatian terhadap gampong. Terutama, kata dia, dalam keberpihakan kebijakan dan penganggaran.

"Ingat gampong kalau lagi butuh saja. Salam Aceh Hebat dan Aceh Bereh," pungkasnya.