Pengamat Kebijakan Publik Aceh, Nasrul Zaman. [Foto: Dialeksis/amd/ftr]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aceh yang kini sedang Down dengan segala masalah yang ada kesejahteraan yang tidak merata, kemiskinan dimana-mana dan dengan segala dana yang masuk ke Aceh harusnya bisa membuat Aceh sejahtera. Namun Fakta berkata lain.

Pengamat Kebijakan Publik Aceh, Nasrul Zaman juga merespon hal itu. Dirinya mengatakan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh sudah disusun dengan sangat jelas, sangat terukur, dan sistematis.

“Saya sebenarnya adalah orang yang ikut menyusun RPJM Aceh, itu sudah disusun dengan sangat jelas, sangat terukur, dan sistematis sekali diawal, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Aceh,” ucap Nasrul Zaman kepada Dialeksis.com, Kamis (12/08/2021).

Lebih lanjut ia menjelaskan, jadi kalau melihat lagi RPJM Aceh 2017-2022 itu sudah jelas semua terukur apa saja yang harus dilakukan pemerintah Aceh.

“Tapi pasca Gubernur Irwandi ditangkap, dan diganti dengan gubernur Nova Iriansyah, nah ini RPJM sudah tidak dipegang lagi, dulu kita menyelesaikan masalah Aceh ini, kita sebut Evidence Based. Jadi program itu disusun oleh pemerintah dari tahun ke tahun berdasarkan data-data yang ada,” ujarnya.

Contoh yang ada, kata Nazrul zaman, 2018 kita sudah masukkan stunting menjadi target yang harus diselesaikan oleh pemerintah Aceh. “Tapi sampai sekarang program stunting tidak jelas, tidak ada yang terukur sama sekali. Kemudian rumah Dhuafa, di RPJM setiap tahu kita sebutkan 6000 rumah, bayangkan kalau 6000 x 5 sudah 30.000 rumah, kalau keluarga yang miskin itu misalkan 85.000, berarti itu sudah berkurang 30.000, belum lagi akses air bersih, nah inilah sebenarnya program-program begini yang tidak pernah dikerjakan dengan serius oleh gubernur Nova Iriansyah,” tegasnya.

Sementara itu, dirinya mengatakan, tidak pernah gubernur Nova mengatakan target setiap tahunnya untuk sektor-sektor, misalnya seperti pemerataan ekonomi, peningkatan mutu pendidikan, dan peningkatan kesehatan.

“Tidak pernah Nova mengatakan hal seperti itu, jadi yang kita dengar selalu menyakitkan, SiLPA Rp 3.96 Trilliun atau dibulat Rp 4 Triliiun, bayangkan uang sebanyak itu nganggur, padahal kita tahu stimulan ekonomi Aceh itu APBA, tidak ada lain,” tegasnya lagi.

“Ketika Realisasi APBA itu rendah, maka orang miskin tidak akan tertangani,” pungkas Nazrul Zaman.

Kemudian, Ia mengatakan, Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) sejak 2008 sampai saat ini 2021, belum terealisasi dengan benar.

“DOKA itu habis dibagikan ke Kab/Kota yang ada di Aceh, apa yang dibelanjakan oleh mereka? Hanya pembangunan pagar sekolah, masjid, paving blok, bangun parit-parit. Kenapa bisa begitu? Karena tidak ada yang terukur, dan tidak ada efeknya, dengan adanya DOKA itu enggak ngefek. Harusnya DOKA itu digunakan untuk perencanaan yang besar, contoh misalnya, membuat sebuah pabrik semen, kasih saja DOKA Rp 4 Triliun, atau kita buat Laboratorium Sekolah Menengah Keatas (SMA/SMK) disetiap wilayah Aceh, sehingga pendidikan kualitas generasi kita lebih bagus,” tegas kembali Nazrul Zaman.

Tetapi, Kata Nazrul, dr.Zaini Abdullah meninggalkan legacy dikepemimpinannya. Yang lain apa? Sebenarnya, Irwandi di tahun 2006-2012 sudah meletakkan pondasi pembangunan Aceh dengan sangat baik.

“Ketika ingin di eksekusi di tahun 2017-2022, sangat disayangkan Irwandi tersandung masalah. Tapi segarusnya disini Nova bisa melanjutkan, dan yang jadi masalahnya, Nova dan Sekdanya seperti tidak tahu apa-apa, gagap, gugup dan akhirnya gagal membangun Aceh, jadi bisa dikatakan banyak sudah direncanakan tapi tidak dikerjakan, tidak ada yang bisa dibanggakan, dengan segala data yang sudah di publis ke masyarakat,” ucapnya.

Dan juga Nazrul juga menegaskan, tidak hanya sektor Kesehatan, pembangunan, pendidikan, dan kesehatan, bahkan UMKM juga babak belur dihantam Covid-19 dan juga minimnya kucuran dana yang masuk kesektor tersebut.

“Tanpa adanya Covid-19, tidak ada strategi yang meningkat kesejahteraan sektor UMKM, sehingga babak belur, dari 3 amanat perpu dan Inpres ialah, salah satunya adalah Recovery Economic, artinya membangun UMKM yang sudah mati, dan di Aceh apa yang hidup? Tidak ada, semua terpuruk hancur, ekspor Aceh apa sekarang? Tidak ada. Nah itu salah satu standar kalau melihat standar uang masuk ke Aceh, sebenarnya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Aceh membangun UMKM yang memenuhi kebutuhan rakyat Aceh,” tegas Nazrul.

Pengamat Kebijakan Publik Aceh, Nasrul Zaman mengakhiri dengan menyampaikan, Aceh sedang tidak baik-baik saja, karena apa? Karena pemimpin banyak mengerjakan yang tidak penting-penting.

“Jadi seharusnya, pemimpin Aceh buka hati, buka mata, buka telinga, jangan tipis telinga. Kritik-kritik yang banyak disampaikan warga dan komponen Aceh, sebenarnya itu adalah saran yang dilakukan, bukanlah kebencian. Dan orang yang mengkritik itu, dialah orang yang sayang kepada pemerintah Aceh, sedangkan yang memuja dan mensanjung-sanjung itulah penyakit untuk pemerintah Aceh, itu yang diharapkan kepada Gubernur, Sekda Aceh. Ayolah Bnayak anak Aceh yang bisa bekerja dan memprogram dengan bagus membangun Aceh, tapi bukalah ruang-ruang dan hati kalian untuk mereka agar terlibat dalam membangun Aceh, karena membangun Aceh tidak cukup hanya kalian berdua saja,” tutupnya kepada Dialeksis.com. [ftr]