DIALEKSIS.COM | Jakarta - Untuk kesekian kalinya, para kepala daerah tak henti-hentinya membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) kecewa. Masalahnya tetap sama, yakni berkaitan dengan serapan anggaran.

Persoalan klasik ini memang hampir setiap tahun terjadi, bahkan sebelum adanya pandemi Covid-19. Para kepala daerah memang terkesan lamban dalam membelanjakan anggaran yang telah disalurkan pemerintah pusat.

Namun, kali ini urusannya berbeda. Serapan anggaran pemerintah daerah memegang peranan penting di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat.

PPKM Darurat mensyaratkan pekerja di sektor non-esensial dan non-kritikal 100% bekerja dari rumah. Kegiatan belajar-mengajar pun kembali dilakukan jarak jauh, setelah sempat dilakukan uji coba tatap muka.

Kemudian, restoran dan warung makan juga tidak boleh melayani pengunjung yang makan-minum di tempat, hanya boleh pesan-bawa pulang (takeaway) atau pesan-antar (delivery).

Bahkan, pusat perbelanjaan alias mal wajib tutup sementara, tetapi toko yang menjual kebutuhan sehari-hari masih boleh buka meski kapasitas dibatasi 50% dan harus tutup pukul 20:00.

Rambu-rambu ini memang berhasil cukup berhasil mengerem pergerakan masyarakat, namun tetap ada harga yang harus dibayar mahal karena ekonomi nasional tidak bergairah.

Para pekerja saat ini dihadapkan pada ancaman PHK secara besar-besaran karena PPKM Darurat mengharuskan sejumlah usaha menyetop produksinya. Bukan tidak mungkin, semakin panjang PPKM, semakin panjang pula derita kantong masyarakat.

Disinilah peranan pemerintah diperlukan untuk menyalurkan berbagai bantuan sosial kepada masyarakat yang benar-benar terdampak pandemi. Namun, bagaimana bisa jika dana tersebut tak terserap dengan optimal?

Saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah seluruh Indonesia, Jokowi sempat mengungkap data realisasi serapan anggaran khususnya bantuan sosial di pemerintah daerah.

Data yang diterima kepala negara, saat ini realisasi bantuan sosial, bantuan untuk pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan dana desa masih cukup rendah. Padahal, dana tersebut dibutuhkan masyarakat.

"Data yang saya terima untuk anggaran UMKM ada Rp 13,3 triliun. Ini kita lihat untuk seluruh daerah, artinya 514 kabupaten/kota dan provinsi, [dari] Rp 13,3 triliun yang dipakai baru Rp 2,3 triliun. Padahal kita sekarang ini butuh sekali, rakyat butuh sekali, rakyat menunggu. Sehingga saya minta ini agar segera dikeluarkan," jelasnya.

Catatan Jokowi, realisasi anggaran perlindungan sosial baru terserap Rp 2,3 triliun dari total alokasi Rp 12,1 triliun. Pun demikian dana bantuan langsung tunai (BLT) desa yang baru terserap Rp 5,8 triliun dari total alokasi Rp 28 triliun.

"Ini yang saya minta semuanya dipercepat. Sekali lagi, dengan kondisi seperti ini, percepatan anggaran sangat dinanti oleh masyarakat," tegasnya.

Jokowi memang sudah berkali-kali menekankan kepada seluruh pemangku kepentingan agar memiliki sense of crisis di masa sulit seperti ini. Namun, terkadang realitas berbanding terbalik dengan keadaan.[CNBC Indonesia]