DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Kick Off Meeting Perencanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Lingkup Kemendagri, Selasa (28/2/2023). Acara yang dilaksanakan di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri Jakarta tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Biro (Karo) Perencanaan Kemendagri Bachril Bakri.

Pelaksanaan kick off meeting tersebut tidak terlepas dari siklus perencanaan program dan anggaran setiap tahun. Seperti diketahui, pada Februari ini sudah mulai dilaksanakan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2024. Untuk itu, perlu adanya penyamaan persepsi Pimpinan Unit Kerja Eselon (UKE) I terhadap arah kebijakan dan isu strategis (nasional dan lokal) Kemendagri tahun 2024.

Sementara itu, isu strategis di lingkungan Kemendagri tahun 2024 sesuai permasalahan dan tantangan yang dihadapi terdiri beberapa poin. Pertama, pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Kedua, penguatan investasi dan kemudahan perizinan berusaha. Ketiga, penanganan stunting dan kemiskinan. Keempat, stabilitas politik, hukum, pengamanan, dan pengawasan.

Kelima, dukungan fasilitasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Keenam, dukungan fasilitasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024. Ketujuh, fasilitasi percepatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua. Kedelapan, penguatan pembinaan pengelolaan keuangan di daerah. Terakhir, kesembilan, peningkatan sarana dan prasarana perkantoran.

Adapun usulan pagu indikatif Kemendagri tahun 2024 telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian PPN/Bappenas melalui Surat No. 900.1.2/651/SJ tanggal 2 Februari 2023. Total usulan pagu yang diusulkan Kemendagri sebesar Rp5,983 triliun, naik sebesar Rp3,002 triliun dari pagu alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp2,981 triliun.

Narasumber dalam pertemuan tersebut, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional(Kementerian PPN/Bappenas) Scenaider Clasein Hasudungan Siahaan menegaskan, dalam penyusunan anggaran perlu memperhatikan target-target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Misalnya pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 5,7 sampai 6 persen, penurunan kemiskinan ekstrem bisa turun sebesar 6 hingga 7 persen, dan agenda besar lain seperti Pemilu dan Pilkada bisa berjalan dengan sukses.

"Sehingga fungsi Kementerian Dalam Negeri yang saya ingat itu sebagai Korbinwas, koordinator pembinaan pengawasan itu bisa mendorong target-target pembangunan masing-masing daerah ini bisa tercapai," ujarnya.

Sementara itu, narasumber lainnya, Deputi Bidang Pengembangan Regional yang diwakili Plh. Direktur Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas Mohammad Roudo berharap, pemulihan ekonomi Indonesia bisa tumbuh agar anggaran yang diberikan pada kementerian/lembaga (K/L) bisa sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi. Ia juga meminta agar mewaspadai terjadinya inflasi yang tinggi yang dapat memicu stagflasi. 

"(Harapannya) kita dengan APBN 2023 ini kita bisa mengendalikan inflasi, menjaga daya beli masyarakat, kita bisa mempertahankan momentum pemulihan, mengurangi pengangguran dan tingkat kemiskinan," terangnya.

Di sisi lain, mewakili Direktur Jenderal Anggaran, Itjok Henandarto dari Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) Kemenkeu menjelaskan, tema kebijakan fiskal tahun 2024 difokuskan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 melalui belanja K/L yang diarahkan untuk lima poin. Hal itu terdiri dari kualitas sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan ekonomi hijau.

Selain itu, untuk menekan defisit anggaran di bawah 3 persen, diperlukan penajaman kegiatan untuk memastikan kegiatan dilakukan secara efisien dengan memanfaatkan pola kerja baru. Dia menambahkan, dalam rangka meningkatkan kualitas belanja, K/L perlu fokus pada belanja modal yang lebih produktif.

"Contoh misalkan tadi untuk Rakornas atau Rakortek itu dalam rangka apa, menyelesaikan apa, kalau memang untuk menyelesaikan stunting, ya ditulis saja bahwa Kemendagri ada kegiatan untuk penanganan stunting," ungkapnya.