DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan terjadi peningkatan konten 10 kali lipat konten berita bohong atau hoaks jelang Pemilu 2024. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie mengatakan ancaman penyebaran berita bohong diprediksi akan kembali terjadi dan mengalami peningkatan.

Ia menyebut media sosial terutama Facebook menjadi platform terbesar peredaran hoaks. Kata dia, hoaks yang beredar tidak hanya menyerang kepada pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).Tetapi juga menyerang kepada penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Sepanjang 2022 hanya terdapat 10 hoaks Pemilu. Namun sepanjang Januari 2023 hingga 26 oktober 2023 terdapat 98 isu hoaks Pemilu berarti terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat isu hoaks dibanding tahun lalu," ujar Budi, dalam Konferensi Pers: Awas Hoaks Pemilu, Jumat (27/10/2023).

Untuk itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie menegaskan pihaknya akan bertindak cepat dan cermat dalam menghapus peredaran berita bohong atau hoaks yang berpotensi pada menurunkan kredibilitas dan integritas penyelenggaraan pemilu, kualitas pemilu itu sendiri, serta perpecahan antara masyarakat Indonesia.

Ia juga menyatakan pihaknya juga menggandeng aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi yang tegas kepada para pihak yang dengan sengaja menyebarkan ujaran kebencian.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menyebut berita bohong atau hoaks menjadi salah satu kerawanan utama dalam pemilihan umum (pemilu) mendatang.

Ia mengatakan pada era digitalisasi saat ini konten hoaks akan semakin berkembang pesat dan perlu penanganan yang serius. Sebab jika tidak diatasi, hoaks akan dapat menurunkan kredibilitas dan integritas penyelenggaraan pemilu, serta kualitas pemilu itu sendiri.