DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Presiden PKS, H. Ahmad Syaikhu mengatakan pemerintah obral fasilitas untuk pemodal tapi pajak rakyat dinaikkan.

Ia menyaksikan betapa Undang-Undang Cipta Kerja terlalu terburu-buru disahkan di tengah pandemi hanya untuk sekelompok masyarakat. Pemerintah tidak segan-segan menggelar karpet merah fasilitas pajak untuk para pengusaha. 

"Mereka berikan potongan pajak korporasi, mereka hapuskan pajak deviden, mereka berikan penghapusan pajak dengan teks amnesti, mereka berikan insentif perpajakan yang meringankan beban keuangan perusahaan mereka, dan mereka bebaskan royalti untuk industri batubara," kata Ahmad yang di kanal YouTube PKSTV yang diunggah, Selasa (4/1/2022).

Tidak hanya itu, pemerintah juga enggan menaikkan pajak ekspor untuk batubara padahal itu seharusnya menjadi sumber tambahan yang besar bagi penerima negara di tengah defisit keuangan negara yang semakin memburuk. Namun di saat yang sama, pemerintah sangat gemar sekali menaikkan pajak rakyatnya.

Lanjutnya, pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai, pemerintahan juga memasukkan sembako, jasa pendidikan, jasa sosial, dan keagamaan sebagai barang dan jasa kena pajak. Yang mana ini setiap waktu akan bisa dikenakan pajak oleh pemerintah

“Sungguh sangat ironis, di tengah-tengah derasnya obral fasilitas pemerintah untuk para pemodal dan pengusaha,” ucapnya.

Di sisi lain, PKS konsisten memperjuangkan agar masyarakat berpenghasilan 8 juta ke bawah tidak bayar pajak penghasilan, PKS juga berjuang agar pajak kendaraan roda 2 bersesi kecil dibebaskan sebagai bukti keberpihakan pemerintah kepada masyarakat bawah.

“Sayangnya perjuangan PKS bertepuk sebelah tangan dengan pemerintah lebih memilih menggelar fasilitas untuk pemodal dibandingkan untuk masyarakat kelas menengah dan bawah,” tutupnya. [AU]