Foto: Dialeksis.com

DIALEKSIS.COM | Aceh - Kondisi perkembangan ekonomi dan investasi di Aceh kurang berkembang dan memberikan dampak kepada pendapatan asli daerah. Hal itu jadi diskusi menarik ketika dialeksis.com (12/09/2021) bertatap muka ke Ketua DPR Aceh, H. Dahlan Jamaluddin, S.IP. Dirinya memberikan penilaian terkait kultur budaya Aceh dalam pengelolaan ekonomi masih menganut budaya rente. Kultur rente terbentuk karena pengelolaan ekonomi Aceh dibentuk dari APBA.

Masih menurutnya, dibutuhkan kesabaran, konsistensi, komitmen tanpa batas, serta dibutuhkan komitmen yang lebih besar dalam menggerakan ekonomi Aceh.

“Kultur kita kultur rente, karena pengelolaan ekonomi di Aceh dibentuk dari APBA. Itu kondisi makro ekonomi di Aceh. Karena kita tidak ada pemain sektor swasta, baik dari hilir dan hulu. Semuanya dipasok dari Sumut,” sebutnya.

Seperti sales, jelas ketua DPRA, produknya dari Sumut sampai ke kecamatan diseluruh yang ada di Aceh. Demikian dengan pengelolaan apapun hasil sumber daya alam Aceh semuanya lari ke Sumut (Medan) pengelolaannya.

Fakta lainnya menurut Dahlan, tidak ada didukung penuh yang nyata dan kongkrit oleh pemerintah, selain itu desain pemberdayaan ekonomi benar berorientasi pada kemandirian ekonomi dikontrol, tetap sasaran dan sesuai kebutuhan potensi daerah serta dikawal perkembangannya.

“Kita terjebak pada mimpi konsep tanpa action nyata. Kita butuh dukungan dan peran semua pihak, kita membutuhkan persepsi yang satu warna dalam membangun perekonomian di Aceh,” jelas kader Partai Aceh ini.

Bagaimana kita menjawab kebutuhan masyarakat Aceh? Bila ekonomi di sekitar kita tumbuh dan menjadi bagian dari dampak positif ekonomi. Untuk itu kita butuh dukungan, dan peran semua pihak serta persepsi yang satu warna serta tindakan nyata bersama dalam membangun perekonomian Aceh, sebutnya.