DIALEKSIS.COM|Jakarta-Pemerintah akan mencairkan gaji ke-13 bagi para pegawai negeri sipil (PNS), prajurit TNI, anggota Polri, para pensiunan, hingga pegawai non-PNS di lembaga nonstruktural (LNS) pada Senin (10/8).

Aturan mengenai gaji ke-13 tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan ke-13 Tahun 2020 kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai Non-PNS, dan Pensiun.

Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Andin Hadiyanto memastikan, pada Senin pekan depan gaji ke-13 akan cair dan akan langsung masuk ke rekening masing-masing penerima.

“Iya. Besok Senin, 10 Agustus sudah cair ya,” kata Andin kepada kumparan, Sabtu (8/8). Lalu, berapa besaran gaji ke-13?   

Dalam Pasal 5 ayat (1) beleid tersebut tertulis, besaran gaji ke-13 akan diberikan paling banyak sebesar penghasilan PNS yang bersangkutan pada bulan Juli.

"Dalam hal penghasilan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas," tulis aturan tersebut.

Untuk PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri yang telah meninggal dunia, tewas, atau gugur, serta hilang, maka besaran gaji ke-13 yang diterima akan sebesar satu bulan gaji terusan pada bulan Juli. Adapun anggarannya akan dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri tersebut bekerja.

Sementara untuk penerima pensiun, gaji ke-13 paling banyak meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan atau tunjangan tambahan penghasilan.

Untuk calon PNS (CPNS), besaran gaji ke-13 paling banyak meliputi 80 persen dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Selain itu, juga dijelaskan, gaji ke-13 tahun ini tidak meliputi tunjangan kinerja ataupun insentif kinerja.

Adapun total anggaran yang dibutuhkan untuk pembayaran gaji ke-13 tahun ini sebesar Rp 28,5 triliun. Sebanyak Rp 14,6 triliun berasal dari APBN untuk PNS dan pensiunan di kementerian dan lembaga pusat dan Rp 13,89 dari APBD untuk PNS dan pensiun di pemda.

Anggaran dari APBN tersebut paling banyak untuk pembayaran gaji ke-13 pensiun, sebesar Rp 7,86 triliun. Sementara anggaran gaji ke-13 untuk PNS aktif sebesar Rp 6,73 triliun.

Selain PNS, gaji ke-13 juga akan diberikan kepada pegawai non-PNS di lembaga nonstruktural (LNS). Berikut rincian perolehan maksimal gaji ke-13 bagi pegawai non-PNS:

Pimpinan LNS

Ketua/Kepala Rp 9,59 juta

Wakil Ketua/Wakil Kepala Rp 8,79 juta

Sekretaris Rp 7,99 juta

Anggota Rp 7,99 juta

Pejabat non-PNS pada LNS atau pejabat lainnya non-PNS yang menduduki jabatan setara eselon

Eselon I/JPT Utama/JPT Madya Rp 9,59 juta

Eselon II/JPT Pratama Rp 7,34 juta

Eselon III/Jabatan Administrator Rp 5,35 juta

Eselon IV/Jabatan Pengawas Rp 5,24 juta

Pegawai non-PNS pada LNS atau pegawai lainnya non-PNS Pendidikan SD/SMP/Sederajat

Masa kerja sampai dengan sepuluh tahun Rp 2,23 juta

Masa kerja sampai di atas sepuluh sampai 20 tahun Rp 2,56 juta

Masa kerja sampai dengan di atas 20 tahun Rp 2,97 juta

Pendidikan SMA/D1/sederajat

Masa kerja sampai dengan sepuluh tahun Rp 2,73 juta

Masa kerja sampai di atas sepuluh sampai 20 tahun Rp 3,15 juta

Masa kerja sampai di atas 20 tahun Rp 3,73 juta

Pendidikan D2/D3/sederajat

Masa kerja sampai dengan sepuluh tahun Rp 2,96 juta

Masa kerja sampai di atas sepuluh sampai 20 tahun Rp 3,41 juta

Masa kerja sampai di atas 20 tahun Rp 4,04 juta

Pendidikan S1/D4/sederajat

Masa kerja sampai dengan sepuluh tahun Rp 3,48 juta

Masa kerja sampai di atas sepuluh sampai 20 tahun Rp 4,04 juta

Masa kerja sampai di atas 20 tahun Rp 4,76 juta

Pendidikan S2/S3/sederajat

Masa kerja sampai dengan sepuluh tahun Rp 3,73 juta

Masa kerja sampai di atas sepuluh sampai 20 tahun Rp 4,3 juta

Masa kerja sampai di atas 20 tahun Rp 5,11 juta . (kumparan.com)