Teguh Agam Di Pidieya, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (USK). Foto: Ist
DIALEKSIS.COM | Aceh - Di tengah dinamika yang berkembang di Aceh, seluruh elemen pemerintah dan masyarakat diminta tetap fokus mengawal revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Revisi aturan ini dinilai krusial karena berkaitan langsung dengan masa depan otonomi khusus dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.
Teguh Agam Di Pidieya, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (USK), mengatakan perhatian terhadap revisi UUPA tidak boleh terpecah oleh isu lain. Menurut dia, agenda ini menyangkut aspek fundamental pembangunan Aceh.
“Fokus memperjuangkan UUPA itu harus menjadi fokus utama kita karena ini menyangkut kemerdekaan ekonomi, pendidikan, dan pembangunan di Aceh,” kata Teguh, Kamis, 16 April 2026.
Ia menambahkan, kondisi ekonomi daerah yang belum stabil pascabencana menjadi alasan pentingnya percepatan pembahasan revisi tersebut.
Revisi UUPA mencakup sejumlah substansi strategis, antara lain keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus), penguatan kewenangan Pemerintah Aceh, serta penegasan identitas daerah seperti bendera dan simbol Aceh dalam kerangka hukum yang jelas.
Selain itu, pengelolaan sumber daya alam juga menjadi sorotan, khususnya terkait skema pembagian hasil 70 persen untuk Aceh dan 30 persen untuk pemerintah pusat. Skema ini dianggap sejalan dengan kesepakatan dalam MoU Helsinki, terutama poin 1.3.4 yang mengatur kewenangan Aceh dalam pengelolaan sumber daya ekonomi.
MoU Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 menjadi landasan utama lahirnya UUPA sekaligus dasar penyelesaian konflik di Aceh. Karena itu, implementasi revisi UUPA dinilai perlu tetap mengacu pada semangat perjanjian damai tersebut.
Teguh menekankan, pemerintah pusat memiliki kewajiban menjalankan seluruh kesepakatan dalam MoU Helsinki secara konsisten. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan perdamaian di Aceh.
Ia juga mengingatkan agar seluruh elemen di Aceh tidak terpecah oleh dinamika politik maupun isu lain, melainkan memperkuat sinergi dalam mengawal revisi UUPA sebagai agenda strategis daerah.
“Konsistensi pengawalan menjadi kunci agar aspirasi masyarakat Aceh bisa diwujudkan melalui mekanisme konstitusional,” ujarnya.
Sebelumnya
