DIALEKSIS.COM | Jakarta - PT Pertamina (Persero) berencana berekspansi ke Bangladesh, terutama untuk proyek gas dan pembangkit listrik sejak 2017 lalu. Namun sayangnya, sampai saat ini rencana ekspansi ini belum berjalan mulus.

Pertamina bahkan harus kembali memperpanjang perjanjian pembangunan pembangkit listrik bertenaga gas dengan Bangladesh Power Development Board (BPDP) pada awal tahun ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Corporate Secretary PT Pertamina Power Indonesia, Subholding Power & New Renewable Energy Pertamina, Dicky Septriadi, saat diskusi dengan media secara daring, Kamis (01/07/2021).

Dia mengatakan, pengembangan atau rencana bisnis terkait dengan gas to power dengan Bangladesh ini merupakan bagian dari program kerja sama antar pemerintah atau government to government (G to G).

"We are continuing communication dengan pemerintah di sana sambil kita coba detailkan lagi progresnya, sebab untuk Bangladesh itu konteksnya menunggu permit dari (pemerintah) lokal di sana yaitu BPDP," lanjutnya.

Melansir dari website PT Pertamina (Persero), kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari MoU sebelumnya di sektor energi yang ditandatangani Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Ministry of Power, Energy and Mineral Resources of the People's Bangladesh 15 September 2017 lalu.

Dalam MoU sebelumnya tersebut, Pertamina akan membangun dan mengembangkan proyek terintegrasi di Bangladesh yang terdiri dari Independent Power Producer (IPP) Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) Power Plant dengan kapasitas 1.400 MW.

Proyek ini nantinya akan terhubung dengan fasilitas penerima LNG yang terdiri dari unit regasifikasi dan penyimpanan LNG terapung (Floating Storage and Regasification Unit/ FSRU), infrastruktur mooring dan off loading, serta jalur pipa gas baik di bawah permukaan laut (subsea) maupun darat (onshore).

Dalam proyek ini, BPDB akan bertindak sebagai pembeli listrik yang dihasilkan oleh fasilitas terintegrasi tersebut. Adapun nilai investasi dari proyek ini diperkirakan sebesar US $ 2 miliar atau sekitar Rp 26,3 triliun.

Proses penyelesaian konstruksi fasilitas ini akan membutuhkan waktu tiga tahun setelah tahap financial closing dicapai. Rencana awalnya konstruksi bahkan ditargetkan dimulai pada 2019.[CNBC Indonesia]