[IST]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) dari Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko masih terus menjadi perhatian publik.

Wakil Ketua DPD 1 Partai Demokrat Aceh, Dalimi menyampaikan bahwa ada beberapa caleg gagal dan mantan kader Partai Demokrat yang telah pindah ke partai lain hadir ke acara KLB ilegal di Deli Serdang 5 Maret 2021 yang lalu. 

“Dari bukti dokumentasi, inilah penampakan para 'begal politik' Partai asal Aceh, yang diduga hadir pada KLB abal-abal di Deli Serdang lalu, diantaranya; M. Azhari caleg gagal DPR RI 2014, T. Iskandar Daod caleg gagal DPR RI 2019, Edi Obama mantan Ketua DPC Bireun yang telah pindah partai, Marzuki alias Cek Ki caleg gagal DPRK Pidie Jaya 2019, M. Hasbi caleg gagal DPRA 2019 Lhokseumawe, Tarmizi Age Caleg gagal DPRK Bireun, Nur Fuadi ketua timses Iskandar Daod pileg lalu dan berapa mantan kader lainnya,” ujar Dalimi melalui keterangan tertulis kepada Dialeksis.com, Jumat (26/3/2021).

Dalimi juga mengatakan bahwa para "begal politik" tersebut telah memberikan contoh buruk tentang demokrasi bagi generasi muda di Aceh,

“Mereka pernah diberi kesempatan, besar, dan menikmati berbagai jabatan melalui Partai Demokrat karena jasa Pak SBY sebagai tokoh Perdamaian Aceh. Ketika gagal nyaleg, kini mereka berduyun-duyun ikut dalam gerombolan 'begal politik' yang merampok, menghina dan memfitnah SBY serta Ketum AHY. Mereka adalah contoh buruk bagi generasi muda Aceh dalam berdemokrasi," ungkapnya.

Terkait beredarnya kabar sedang dibentuknya kepengurusan illegal Partai Demokrat di Aceh, Dalimi menegaskan bahwa, perilaku politisi yang cacat moral dan jauh dari etika politik seperti itulah yang semakin membuat citra politisi dan partai politik menjadi buruk di mata masyarakat, padahal masih banyak sekali politisi dan partai politik yang berjuang dengan cara yang benar mengedapankan etika, dan berjuang sungguh-sungguh dalam memperjuangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

“Mari selamatkan demokrasi, cegah perbuatan melawan hukum yang merusak demokrasi kita dari para 'begal politik' di daerah kita masing - masing, jangan salahkan bila publik menghukum mereka dengan sanksi sosial,” pungkas Dalimi.