DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pimpinan Rumah Demokrasi Ramdansyah berharap Command Centre yang diinisiasi Bawaslu RI dapat mewujudkan sejumlah asas penyelenggaraan pemilu yang terbuka, profesional, efektif dan efisien.

Ia berharap sistem informasi tersebut mampu mencegah upaya peretasan dan memiliki kualitas dalam perlindungan data-data yang dimiliki Bawaslu.

"Masyarakat dan lembaga membutuhkan teknologi informasi dan sebaliknya teknologi informasi membutuhkan masyarakat. Tapi teknologinya bukan malah merugikan masyarakat," ujarnya dalam Sosialisasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI yang diselenggarakan di Palembang, Selasa (16/5/2023).

Ia mencontohkan teknologi canggih namun merugikan masyarakat di dunia perbankan yakni kebocoran data pribadi pegawai dan pelanggan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebesar 1, 5 terabita. Jutaan data bocor karena dugaan serangan siber kelompok peretas.

“Patut adanya mitigasi terhadap kasus seperti ini sebagai upaya perlindungan hak-hak korban. Bawaslu harus melihat kasus BSI sebagai early warning untuk dapat merformulakan hal hal yang patut disiapkan sebagai antisipasi serangan siber,” ujarnya.

Ramdansyah mengatakan kasus dunia perbankan Indonesia bisa terjadi pada lembaga manapun termasuk sistem informasi yang dimiliki Bawaslu.

Ia juga mengatakan yang terkena penyalahgunaan TIK menghasilkan kesimpulan sederhana yakni teknologi yang diharapkan membantu manusia, untuk efisiensi dan efektifitas, malah justru menyusahkan.

"Intinya teknologi informasi yang ingin dikembangkan Bawaslu mampu mempermudah komunikasi yang ingin dilakukan," ujarnya.

Anggota Bawaslu RI Puadi menjelaskan Bawaslu memiliki komitmen u meningkatkan data dan informasi serta pelayanan publik di lingkungan Bawaslu. Karena itu, Bawaslu berencana membuat “Command Centre”. 

Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi itu juga diakhir mengharapkan jajaran anggota Bawaslu memanfaatkan TIK dengan baik untuk pengawasan Pemilu 2024.

"Tujuannya, untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi jajaran Bawaslu. Command Centre ini juga nantinya sebagai Remote Control dan koordinasi antara pusat hingga provinsi” tutupnya.

Peserta yang hadir dalam kegiatan itu berasal anggota Bawaslu yang berasal dari 17 provinsi yang ada di wilayah Barat Indonesia.