demokrat muslim
Beranda / Berita / Aceh / Zulfata: Hari Ini DPRA Seperti Takut Tak Kebagian Jatah dari Politik Anggaran

Zulfata: Hari Ini DPRA Seperti Takut Tak Kebagian Jatah dari Politik Anggaran

Jum`at, 10 Desember 2021 19:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Akhyar

Pengamat Agama dan Politik di Aceh, Zulfata Mag. [Foto: IST]


DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengamat Agama dan Politik di Aceh, Zulfata Mag mengatakan, kondisi Pemerintahan Aceh hari ini sangat lah memprihatinkan. Kondisi ini, kata dia, secara nyata dapat dilihat pada program-program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh, namun program tersebut banyak yang tidak tepat sasaran. 

Pun demikian dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) hari ini. Menurutnya, tindak-tanduk yang dimiliki DPRA sekarang ini semakin hari semakin layu saja, terutama dalam hal mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

“Justru yang tampak hari ini adalah DPRA seperti takut tak kebagian jatah dari politik anggaran yang dimainkan Pemerintah Aceh,” kata Zulfata kepada reporter Dialeksis.com, Banda Aceh, Jumat (10/12/2021).

Sementara itu, saat Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan tim Badan Anggaran (Banggar) DPRA melakukan konsultasi lebih lanjut dengan pihak pusat, Jakarta, Selasa (7/12/2021), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyentil Pemerintah Aceh terkait penggunaan dana hibah dan bantuan sosial (bansos). 

Menurut Zulfata, sentilan pemerintah pusat terkait berbagai dana bansos secara tidak langsung memperlihatkan Pemerintah Aceh hari ini memiliki segudang masalah yang tampak seperti tidak berani disentuh oleh penegak hukum. Ia mencontohkan semisal dana hibah, anggaran Pensus, serta anggaran Refocussing.

Ia berharap, supaya pemerintah pusat jangan hanya menyentil pemerintah Aceh saja, tetapi juga turun tangan dalam menangkap oknum-oknum di Pemerintahan Aceh jika sudah terbukti bersalah, meskipun itu seorang gubernur sekalipun, sehingga pusat tak dinilai hanya gertak sambal belaka melalui safari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aceh.  

“Untuk itu, Pemerintah Pusat juga dituntut serius dan berkomitmen dalam membangun Aceh, juga pemerintah Aceh harus lebih berkomitmen untuk membangun program yang pro-rakyat, bukan asal mengalokasikan anggaran demi kebagian jatah golongan politik saja,” tutup Zulfata.

Keyword:


Editor :
Alfi Nora

dispora, ksp, perpadi
Komentar Anda