Aktivis lingkar tambang di Aceh Timur, Muhammad Nuraqi. Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com.
DIALEKSIS.COM | Aceh Timur - Aktivis lingkar tambang di Aceh Timur, Muhammad Nuraqi, mendesak PT Medco E&P Malaka membuka penyebab suara gemuruh keras dari cerobong api (flare stack) di fasilitas Central Processing Plant (CPP) Blok A yang memicu kepanikan warga Gampong Blang Nisam, Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur, Jumat (16/10/2026).
Menurutnya, warga membutuhkan penjelasan mengenai penyebab kejadian, dampak terhadap lingkungan, serta langkah mitigasi yang seharusnya dilakukan perusahaan untuk melindungi masyarakat di sekitar wilayah operasional.
“Harus diinvestigasi sumber suara dan penyebabnya. Apakah berkaitan dengan pelepasan gas dalam jumlah besar, gangguan proses, atau kondisi operasional lainnya? Perusahaan harus menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan, bukan membiarkan masyarakat berspekulasi,” tegasnya saat dihubungi media dialeksis.com, Sabtu, 17 Oktober 2026.
Diketahui, insiden yang terjadi sekitar pukul 10.48 WIB itu dilaporkan berlangsung selama kurang lebih 15 menit. Suara gemuruh yang menyerupai pesawat terbang tersebut membuat sejumlah warga, terutama perempuan dan anak-anak, ketakutan hingga berhamburan keluar rumah.
Sebagian warga mengaku khawatir terjadi ledakan di fasilitas pengolahan gas tersebut. Kepanikan semakin besar karena masyarakat mengaku tidak menerima pemberitahuan atau peringatan sebelumnya mengenai kejadian tersebut.
Nuraqi menilai perusahaan perlu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang memadai mengenai keselamatan di lingkungan tempat tinggal mereka.
Nuraqi mengatakan, suara gemuruh yang tidak biasa tersebut perlu ditelusuri melalui pemeriksaan teknis oleh pihak yang berwenang.
Ia meminta perusahaan menjelaskan apakah kejadian berkaitan dengan proses operasional rutin, gangguan proses, kegiatan pemeliharaan, atau kondisi darurat pada fasilitas pengolahan gas.
Menurutnya, kemungkinan-kemungkinan tersebut tidak boleh langsung disimpulkan tanpa pemeriksaan teknis dan data operasional yang memadai.
Ia juga meminta hasil evaluasi disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, terutama warga yang tinggal paling dekat dengan fasilitas CPP Blok A.
Nuraqi menilai, keterbukaan informasi menjadi penting karena kegiatan industri minyak dan gas memiliki risiko operasional yang perlu dikelola secara serius.
Masyarakat di sekitar fasilitas, menurutnya, harus mengetahui prosedur yang perlu dilakukan ketika muncul suara tidak biasa, pelepasan gas, atau keadaan yang berpotensi mengganggu keselamatan.
Selain meminta penjelasan teknis, Nuraqi menyoroti pentingnya sosialisasi prosedur keselamatan kepada masyarakat lingkar tambang.
Ia mempertanyakan apakah perusahaan telah memberikan pemahaman yang memadai mengenai karakteristik suara dari fasilitas flare stack, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, serta tindakan yang harus dilakukan warga ketika menghadapi situasi darurat.
“Ketika ibu-ibu sampai berlarian sambil menggendong anak-anak karena ketakutan, ini menunjukkan ada persoalan yang harus dievaluasi dalam komunikasi risiko kepada masyarakat. Warga perlu tahu apa yang harus dilakukan dan ke mana harus meminta informasi ketika kejadian seperti ini berlangsung,” katanya.
Menurut Nuraqi, sosialisasi dan mitigasi tidak semestinya baru dilakukan setelah masyarakat mengalami kepanikan.
Perusahaan perlu membangun sistem komunikasi yang memungkinkan warga menerima informasi dengan cepat dan memahami tingkat risiko yang sedang terjadi.
Ia juga mengingatkan pentingnya pelaksanaan tanggung jawab perlindungan lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Namun, untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran dalam insiden tersebut, diperlukan pemeriksaan terhadap fakta kejadian, ketentuan yang berlaku, serta pemenuhan kewajiban perusahaan.
Ia meminta hasil pemeriksaan tidak hanya menjadi dokumen internal, tetapi juga disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk penjelasan yang mudah dipahami.
“Kami meminta audit keselamatan dan pemeriksaan lingkungan secara independen. Jangan hanya mengandalkan pernyataan perusahaan. Hasil pemeriksaan harus bisa menjawab apa yang terjadi, bagaimana dampaknya, dan apa yang akan dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali menimbulkan kepanikan,” ujarnya.
Ia juga meminta manajemen PT Medco E&P Malaka menemui warga Blang Nisam untuk menjelaskan insiden tersebut secara langsung, mendengarkan keluhan masyarakat, serta menyampaikan langkah perbaikan yang akan dilakukan.
“Kami meminta manajemen Medco datang langsung ke Blang Nisam, menemui warga, dan menjelaskan persoalan ini secara terbuka. Masyarakat membutuhkan kepastian dan informasi yang jelas mengenai keselamatan mereka,” kata Nuraqi.
Nuraqi menegaskan, perusahaan perlu mengevaluasi sistem komunikasi darurat dan memperkuat sosialisasi prosedur keselamatan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar fasilitas operasi.
Menurutnya, ukuran keberhasilan pengelolaan risiko industri bukan hanya kondisi fasilitas yang kembali normal setelah suatu kejadian, tetapi juga kemampuan perusahaan mencegah risiko, memberikan informasi secara transparan, serta memastikan masyarakat memahami langkah yang harus dilakukan dalam situasi darurat.
Hingga berita ini ditulis, pada Sabtu, 17 Oktober 2026, media Dialeksis.com telah mengirimkan permintaan konfirmasi kepada Humas PT Medco E&P Malaka terkait penyebab suara gemuruh Flare Stack di CPP Blang Nisam serta kepanikan warga yang ditimbulkan oleh insiden tersebut. Namun hingga berita ini ditulis, PT Medco E&P Malaka belum memberikan tanggapan.
Sebelumnya
