[Foto: IST] 

Untuk membangun peradaban dan memperjuangkan hak-hak Aceh

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Selain sebagai kegiatan keagamaan dan kebudayaan, peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW juga harus dimanfaatkan oleh orang Aceh untuk memperkuat kebersamaan dalam upaya membangun peradaban yang berlandaskan Dinul Islam dan memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak Bangsa Aceh. 

Hal itu disampaikan Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar dalam sambutannya pada peringatan Maulid Nabi di Lembaga Wali Nanggroe, Sabtu 27 November 2021, Kompleks Meuligoe Wali Nanggroe, Aceh Besar. 

“Khususnya pada masa sekarang ini, peringatan Maulid Nabi yang didalamnya juga terkandung nilai silaturrahmi hendaknya dapat dimanfaatkan sebagai sarana memperkuat kebersamaan,” kata Wali Nanggroe. 

Lembaga Wali Nanggroe, tambah Tgk. Malik, akan terus konsisten memperjuangkan upaya membangun peradaban berlandaskan Dinul Islam dan perjuangan terhadap hak-hak yang telah dijanjikan kepada Bangsa Aceh oleh Pemerintah Republik Indonesia. 

Pada kesempatan tersebut Wali Nanggroe juga menyampaikan kekecewaannya terhadap Pemerintah Pusat karena ada beberapa poin dari MoU Helsinki yang belum terimplementasi dengan baik. Ia meminta agar Pemerintah Pusat lebih bijaksana menyikapi persoalan tersebut. 

“Janga sampai menumpuk. Jangan sampai seperti luka kecil yang terus dibiarkan dan lama-lama menjadi luka besar,” kata Wali Nanggroe.

Bukan tidak mungkin, tambah Wali Nanggroe, menumpuknnya persoalan-persoalan implementasi MoU Helsinki akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak senang dengan perdamaian Aceh untuk membuat kekacauan. Jika hal itu terjadi, kedua belah pihak akan dirugikan, baik Aceh dan Pemerintah Republik Indonesia. 

“Dan kalau Aceh dalam keadaan aman, damai, kuat dan sejahtera, Aceh juga akan memberikan sumbagan yang besar bagi negara,” kata Wali Nanggroe sembari mengajak semua pihak untuk sama-sama memperjuangkan implementasi MoU Helsinki dan mempertahankan perdamaian Aceh. 

Perdamaian Aceh yang diraih melalui sejarah panjang perjuangan, dan dinamika politik dengan Pemerintah Pusat harus menjadi landasan utama dalam pembangunan, baik fisik maupun mental orang Aceh. 

“Seperti kita ketahui bersama, keleluasaan dan kebebasan Bangsa Aceh dalam mengaktualisasi diri melalui berbagai macam keseharian, baik dalam beribadah dan berkebudayaan tidak terlepas dari suasana aman dan damai yang diraih pasca penandatanganan MoU Helsinki di Finladia 2005 silam,” kata Wali Nanggroe mengingatkan. []