DIALEKSIS.COM | Jakarta - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN memerlukan investasi hingga US$600 miliar atau sekitar Rp9.000 triliun untuk membangun pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) sampai 2060.

EVP Perencanaan Sistem Ketenagalistrikan PLN Edwin Nugraha Putra menjelaskan kebutuhan investasi ini berasal dari estimasi produksi energi mencapai 1.800 TWh sampai 2060. Dari jumlah tersebut, PLN baru memenuhi sekitar 420 TWh dari pembangkit listrik yang sudah ada.

Artinya, Edwin menjelaskan, ada gap energi sebesar 1.380 TWh dan ini akan diisi dengan pembangkit EBT dan memerlukan biaya investasi sekitar US$600 miliar atau Rp9.000 triliun

Edwin turut memaparkan nantinya kapasitas pembangkit PLN dengan bantuan pembangkit EBT akan mencapai 99,2 GW. Sementara, saat ini, kapasitas pembangkit PLN kurang lebih 63,3 GW.

Ia mengatakan perusahaan setrum nasional telah memetakan sejumlah langkah untuk mengejar pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT.

Pertama, meningkatkan keberhasilan COD PLTP dan PLTA/PLTM dengan percepatan izin eksplorasi dan pembebasan lahan.

Kedua, program dediselisasi PLTD yang tersebar sebanyak 588 MW menjadi PLTS 1,2 GWp dan baterai.

Ketiga, pembangunan 4,7 GW PLTS dan 0,6 GW PLTB.

Keempat, implementasi co-firing biomassa pada PLTU dengan porsi rata-rata 10 persen untuk PLTU Jawa-Bali dan 20 persen untuk PLTU luar Jawa-Bali.

Kelima, pembangkit beban dasar setelah 2025 yang sebelumnya dirancang menggunakan PLTU batu bara akan diganti dengan PLT-EBT. Keenam, menerapkan masa pensiun untuk PLTU berkapasitas 1,1 GW di Muarakarang, Priok, Tambaklorok, dan Gresik pada 2030.

Di sisi lain, Edwin mencatat pertumbuhan konsumsi atau penjualan listrik di Indonesia meningkat tahun ini meski di masa pandemi covid-19. Bahkan, realisasinya sudah melebihi pertumbuhan pada 2019 atau sebelum pandemi.

Padahal, kata Edwin, Oktober ini saja, sudah mencapai 22,6 TWh per bulan. Ini merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir, ini sudah tumbuh lebihi sebelum covid.

Kendati begitu, ia mengatakan realisasi pertumbuhan konsumsi ini tidak merata di setiap provinsi di Indonesia. Tercatat, pertumbuhan konsumsi tertinggi ada di Riau mencapai 14,79 persen dan Bangka Belitung 11,57 persen, sedangkan yang terendah di Bali minus 6,58 persen.

Berdasarkan segmen, konsumsi ini didominasi oleh pelanggan dari sektor rumah tangga mencapai 95,31 GWh dengan nilai penjualan mencapai Rp96,66 triliun. Konsumsi ini berasal dari aktivitas 74,83 juta pelanggan. Sisanya berasal dari industri, bisnis, publik, sosial, dan lainnya. (CNN Ind)