Foto: Dialeksis

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Lembaga Wali Nanggroe adalah Lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, bahasa dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.

Menanggapi Komentar Tokoh Aceh mantan Anggota DPR dan DPD RI Ghazali Abbas Adan, Ia Kembali menyarankan agar menghapus Lembaga Wali Nanggroe (LWN) karena dinilai mubazir anggaran dan tidak bermanfaat untuk kesejahteraan serta kemaslahatan rakyat Aceh. Hal ini turut menjadi sorotan pastinya menimbulkan Pro-Kontra ditengah Masyarakat Aceh. 

Yusri Kasim, Ketua Kaukus Anak Muda provinsi Aceh kepada media dialeksis.com Selasa (4/5) mengatakan, Jika yang bocor bannya, maka yang di ganti cukup bannya saja. Jangan sepeda motornya yang di jual. Artinya kalo wali Nanggroe yang di pandang gagal, jangan lembaga wali nanggroe yang di hapus. 

" Namun kita tekankan juga, untuk mengganti wali nanggroe alangkah baiknya di lakukan berdasarkan waktunya " ujar Alumni Lemhannas.  

Yusri Mengingatkan bahwa, begitu besar dan beratnya tanggungjawab yang diemban Lembaga Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haytar. 

" Lembaga Wali Nanggroe dengan berbagai perangkat di dalamnya memiliki peranan penting dan strategis dalam mengawal perdamaian Aceh dan pengembangan peradaban di Bumi Serambi Makkah" tutupnya.