Ketua Bidang Advokasi Politik dan Hukum Muda Seudang Banda Aceh, Rony Syahputra. [Foto: dokumen untuk dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Muda Seudang Kota Banda Aceh menyatakan sikap penolakannya terhadap pembentukan penambahan 4 Batalyon di Aceh, Selasa (17/6/2025).
Ketua Bidang Advokasi Politik dan Hukum, Rony Syahputra mengatakan rakyat Aceh tidak butuh penambahan Batalyon dengan motif membuka lapangan pekerjaan.
“Rakyat Aceh tidak butuh 4 Batalyon, yang rakyat Aceh butuhkan lapangan kerja, bukan Batalyon. Berbicara terciptanya Batalyon untuk ketahanan pangan, tidak mesti libatkan TNI dengan terciptanya 4 batalyon.” ujar Roni
Dia mempertanyakan, mengapa tidak dibentuk semacam badan pangan nasional di Aceh, dan tidak diframing seolah-olah Aceh mendesak butuh Batalyon.
“Kenapa tidak diciptakan saja badan pangan nasional di Aceh untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Aceh, kan itu menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di Aceh tanpa ciptakan 4 Batalyon.” tegasnya lagi.
Dia juga mendesak agar pemerintah pusat jangan merusak perdamaian Aceh yang sudah berjalan baik selama ini.
“Senjata kami letakkan, dendam kami kubur, dan di Aceh pun aman-aman saja tenteram dan damai, Aceh cinta damai sangat menjaga perdamaian yang telah disepakati, dengan adanya penambah 4 Batalyon di Aceh, itu sama saja pemerintah pusat melanggar hasil dari perdamaian dulu yang kita ciptakan bersama.” katanya lagi.
Selanjutnya, ia mengaku telah 18 tahun disepakati perdamaian antara RI dan GAM, begitu juga jumlah personil TNI itu hanya boleh 14.700 dan jumlah polisi hanya boleh 9.100.
“Itu jelas tertera di dalam pasal 22 dan 23 MoU Helsinki, ketika pemerintah pusat ingin menambahkan 4 Batalyon lagi di Aceh secara tidak langsung pemerintah pusat mengingkari hasil dari perjanjian damai yang telah disepakati.” katanya lagi.
Dia menambahkan, Pemerintah Aceh dan politisi Aceh lainnya di pemerintahan pusat harus menolak penambahan Batalyon tersebut atas nama perdamaian Aceh.
“Salah satu cara yang harus segera kita desak ialah penolakan dari Pemerintah Aceh dalam hal ini, kita harus menuntut terutama Gubernur Aceh Muzakir Manaf, DPRA, DPD/DPR-RI untuk menyatakan sikap penolakan terhadap penambahan 4 Batalyon”. tutupnya. [*]
Sebelumnya
