Front Mahasiswa Aceh Resistance masih bertahan di gedung Kantor Gubernur Aceh hingga hingga pemantauan Dialeksis pada pukul 22.30 WIB. Foto: Kolase Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Front Mahasiswa Aceh Resistance menolak berdialog dengan perwakilan Pemerintah Aceh dan bersikeras meminta Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menemui mereka secara langsung. Sikap tersebut membuat aksi demonstrasi menuntut penetapan bencana nasional atas bencana ekologis dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berlangsung hingga malam hari di Kantor Gubernur Aceh, Selasa, 20 Oktober 2026.
Sekitar 100 orang diperkirakan mengikuti aksi yang dimulai pukul 14.30 WIB di Jalan Teuku Nyak Arief, Jeulingke, Banda Aceh. Massa tidak hanya menyampaikan tuntutan terkait penanganan bencana, tetapi juga mempersoalkan kesediaan pemimpin daerah menemui warga yang datang menyampaikan aspirasi.
Ketegangan mulai terlihat ketika massa tiba di gerbang pertama Kantor Gubernur Aceh. Mereka meminta Mualem hadir langsung dan menolak Penjabat Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, untuk mewakili gubernur.
Karena tidak mendapat akses masuk, massa berusaha melewati barikade kepolisian. Upaya itu berlanjut ke gerbang kedua sebelum massa berpindah ke gerbang ketiga. Di titik terakhir tersebut, massa berhasil masuk ke halaman kantor gubernur setelah pintu gerbang mengalami kerusakan.
Di halaman kantor, mahasiswa melanjutkan orasi. Mereka menilai pemerintah belum cukup serius menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari dampak bencana hingga ketimpangan pembangunan di sejumlah daerah.
Kapolda menemui massa, gubernur tetap menjadi tuntutan
Situasi sempat berubah ketika Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan bersama jajaran kepolisian menemui massa sekitar pukul 15.30 WIB. Sementara itu, jajaran Pemerintah Aceh yang dipimpin Sekda bersiap menerima peserta aksi dari dalam kompleks kantor gubernur.
Namun, upaya mempertemukan pemerintah dengan mahasiswa tidak langsung membuahkan hasil. Sekitar pukul 15.55 WIB, massa kembali berusaha menerobos barikade menuju lobi utama. Gesekan sempat terjadi dan mengakibatkan seorang peserta aksi mengalami sesak napas, sedangkan koordinator lapangan, Askarudin, mengalami cedera ringan pada kaki akibat terkilir.
Sekitar pukul 16.05 WIB, Sekda Aceh bersama Asisten III Setda Aceh, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Biro Hukum, Kepala Dinas Kehutanan, serta Kapolda Aceh kembali menemui massa di pintu masuk lobi utama.
Pertemuan itu belum menyelesaikan kebuntuan. Sepuluh menit kemudian, massa kembali berusaha memasuki lobi, tetapi dihadang aparat dan diarahkan ke teras depan kantor gubernur.
Ketegangan berlanjut ketika sebagian peserta aksi membakar ban. Petugas pengamanan berusaha memadamkan api, tetapi massa kembali membakar ban di beberapa titik di lingkungan kantor gubernur. Insiden tersebut diwarnai bentrokan fisik antara peserta aksi dan personel pengamanan.
Massa kemudian digiring ke lapangan upacara. Di lokasi itu, Kapolda Aceh kembali mendatangi peserta aksi untuk bernegosiasi. Namun, tuntutan mereka tetap sama: Gubernur Aceh harus hadir langsung, bukan diwakilkan kepada Sekda ataupun pejabat lainnya.
Sekitar pukul 17.10 WIB, rombongan pemerintah daerah kembali mencoba membuka ruang dialog. Massa tetap menolak pertemuan dengan perwakilan pemerintah dan memilih bertahan di kompleks kantor gubernur.
Penolakan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan bagi peserta aksi bukan hanya penyampaian tuntutan, melainkan juga keinginan untuk mendapatkan respons langsung dari pemimpin yang mereka pilih.
Mahasiswa singgung warga yang masih hidup di tenda
Di tengah ketegangan, persoalan bencana menjadi salah satu tema utama orasi. Muhammad Nofal, mahasiswa asal Aceh Singkil, menyinggung ketimpangan pembangunan dan penanganan bencana yang menurutnya belum memberikan perubahan berarti bagi masyarakat di daerahnya.
Ia menilai pergantian pemimpin melalui pemilihan belum otomatis membawa perbaikan yang dirasakan rakyat.
“Bertahun-tahun kita mengalami ketimpangan-ketimpangan ada di daerah saya. Pendidikan kami timpang, bencana kami terus melanda,” ujar Nofal dalam orasinya.
Ia juga mempertanyakan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang masih menghadapi kesulitan hidup. Menurutnya, aspirasi rakyat tidak semestinya hanya didengar ketika momentum pemilihan berlangsung.
Sementara itu, Misbah Hidayat dari Aliansi Rakyat Aceh menyoroti warga yang masih tinggal di tenda setelah bencana banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah Aceh. Ia turut menyinggung banjir yang kembali terjadi di Aceh Tamiang.
“Sudah satu tahun rakyat Aceh di bawah tenda. Semalam kawan-kawan di Aceh Tamiang, itu naik air lagi, kawan-kawan, banjir lagi. Apakah pemerintah serius, kawan-kawan?” kata Misbah dalam orasinya.
Mahasiswa menuntut penetapan status bencana nasional sebagai bagian dari dorongan agar penanganan bencana dan pemulihan masyarakat mendapatkan perhatian lebih serius. Mereka juga menyoroti kerusakan lingkungan dan karhutla yang dinilai membutuhkan langkah penanganan tegas.
Selain tuntutan terkait bencana, massa menyuarakan evaluasi terhadap penegakan hukum dan meminta pembebasan sejumlah orang yang mereka sebut sebagai tahanan politik, yakni Riyandi Bube Modifikasi dan Zaelan alias Jelan.
Bertahan di tengah hujan
Memasuki sore hingga malam, intensitas massa mulai berkurang. Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Aceh, Dr. Mirza Murni, S.E., M.M., sempat menemui mahasiswa sekitar pukul 18.20 WIB. Ia meminta peserta aksi mempertimbangkan keselamatan dan kembali ke rumah masing-masing menjelang malam.
Sebagian peserta, terutama mahasiswi, meninggalkan lokasi sekitar pukul 18.30 WIB. Massa yang tersisa diperkirakan sekitar 60 orang.
Setelah menunaikan salat Magrib, mahasiswa kembali berkumpul di bawah tiang bendera di lapangan upacara untuk mengonsolidasikan langkah selanjutnya.
Hujan yang turun pada malam hari tidak langsung membubarkan aksi. Sekitar pukul 20.00 WIB, jumlah peserta diperkirakan tersisa 35 orang. Dua jam kemudian, sekitar 25 orang masih bertahan di sudut gerbang pertama Kantor Gubernur Aceh.
Mereka bahkan menerima kiriman nasi dan menyantapnya di tengah gerimis. Hingga pukul 22.30 WIB, peserta aksi yang tersisa masih bertahan di lokasi.
Pengamanan dilakukan oleh personel gabungan lintas satuan yang diperkirakan berjumlah 350 orang. Meski sebelumnya terjadi gesekan, pembakaran ban, dan kerusakan pintu gerbang, kondisi pada malam hari dilaporkan aman dan kondusif.
Aksi yang berlangsung sekitar delapan jam tersebut menyisakan pertanyaan mengenai ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. Di tengah tuntutan penanganan bencana ekologis dan karhutla, mahasiswa tetap menginginkan satu hal yaitu Gubernur Aceh turun langsung menemui mereka dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan.
Hingga batas akhir pemantauan pukul 22.30 WIB, massa belum membubarkan diri. Belum ada keterangan dalam laporan pemantauan tersebut mengenai pertemuan langsung antara Gubernur Aceh dan peserta aksi.
Sebelumnya
