Tokoh Aceh Apresiasi Penanganan Pascabencana: “Pemerintah Terlihat Hadir dan Bekerja”. Foto: kolase Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sejumlah tokoh masyarakat dan akademisi Aceh menyampaikan apresiasi atas respons Pemerintah Provinsi Aceh dalam penanganan pascabencana banjir dan longsor yang melanda beberapa kabupaten. Setelah lebih dari sebulan sejak peristiwa itu, ujar-ujar publik menilai upaya pemerintah “terlihat” dan berjalan optimal meski masih ada pekerjaan rumah besar ke depan.
Redaksi dialeksis mengumpulkan pernyataan dari Ketua MPU Aceh, Profesi Universitas, pengamat survei sosial, dan pelaku usaha. Mereka memberi dukungan, sekaligus masukan konstruktif agar proses pemulihan berjalan cepat, transparan, dan berkelanjutan.
Tgk. Faisal Ali - Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh
Tgk. Faisal Ali menilai pemerintah telah bekerja dengan bahu-membahu bersama relawan di lapangan.
“Pemerintah terlihat hadir, dari penanganan darurat hingga penyaluran bantuan bagi korban. Yang penting bagi masyarakat adalah rasa ditemani di saat sulit, bukan dibiarkan berjuang sendiri,” ujarnya.
Ia menekankan dimensi keagamaan yang kerap terlupakan dalam penanganan pascabencana.
“Selain logistik, ada luka batin. Banyak keluarga kehilangan rumah, bahkan kehilangan anggota keluarga. Di titik itulah peran pemerintah, ulama, dan relawan untuk menguatkan akidah, kesabaran, dan harapan.”
Ia menambahkan saran tegas pemulihan fasilitas ibadah dan pendidikan agama diprioritaskan, pendampingan psikososial berbasis dayah, masjid, dan meunasah, distribusi bantuan tidak hanya adil, tetapi terasa adil.
“Bencana adalah ujian. Yang diuji bukan hanya korban, tetapi juga pemerintah apakah amanahnya dijalankan. Untuk saat ini, kita melihat ikhtiar itu nyata dan perlu dilanjutkan,” kata pria yang akrab disapa Lem Faisal tersebut.
Prof. Dr. Ir. Agussabti, M.Si., IPU - Guru Besar USK dan calon Rektor USK
Prof. Agussabti menyebut pemerintah telah bekerja “di jalur yang benar”, terutama dalam membuka akses jalan, pendataan, serta koordinasi lintas lembaga.
“Ada yang penting disampaikan: masyarakat melihat pemerintah bekerja, tidak diam. Itu modal sosial yang jangan disia-siakan,” ujarnya.
Namun ia mendorong langkah berikutnya “kondisi darurat belum valid dan jelas batasan selesai dan sudah dilewati. Untuk itu diperlukan kejelasan data valid darj pemetaan fakta lapangana.. Itu harus berbasis data yang kuat, melibatkan perguruan tinggi, dan berorientasi mitigasi jangka panjang.”
Ia memberikan tiga poin strategis, susun blueprint rehabilitasi - rekonstruksi lintas kabupaten/kota libatkan mahasiswa dan peneliti untuk rapid assessment dampak sosial ekonomi bangun kembali, tetapi dengan standar ketahanan bencana yang lebih tinggi
“Kalau kita membangun dengan cara lama, kita hanya sedang menunggu bencana berikutnya. Rekonstruksi harus lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih manusiawi,” ujarnya.
Ratnalia Indriasari - Direktur Eksekutif Jaringan Survei Inisiatif
Ratnalia melihat tren opini publik cukup positif terhadap respon pemerintah Aceh.
“Dalam temuan lapangan, yang dihargai publik adalah kehadiran pejabat dan tim teknis di lokasi, bukan sekadar rapat di ibu kota. Itu membangun kepercayaan,” katanya.
Namun ia menegaskan bahwa transparansi data akan menentukan keberlanjutan kepercayaan itu.
“Saran kami jelas yakni publikasikan data kerusakan, daftar penerima bantuan, dan peta prioritas rekonstruksi. Masyarakat Aceh sudah melek informasi, mereka ingin ikut mengawasi.”
Ratnalia menambahkan, pelibatan warga lokal adalah kunci pemulihan. “Bukan hanya top down. Mekanisme pelaporan warga, verifikasi partisipatif, dan diskusi terbuka dengan kelompok perempuan, nelayan, petani, dan pelaku UMKM harus menjadi bagian dari proses. Dengan itu, program pemerintah tidak hanya benar, tetapi juga dirasakan benar.”
Ir. H. Muhammad Iqbal - Ketua Umum Kadin Aceh
Muhammad Iqbal menilai langkah pemerintah menjaga konektivitas jalan, energi, dan layanan perbankan sangat menentukan denyut ekonomi.
“Kalau akses terputus, ekonomi terhenti. Respons pemerintah memulihkan akses adalah penentu agar usaha rakyat tidak mati,” ujarnya.
Namun ia mengingatkan bahwa pemulihan ekonomi tidak berhenti pada perbaikan fisik.
“Kita perlu skema konkret: pembiayaan lunak bagi UMKM terdampak, restrukturisasi kredit, fasilitasi permodalan, dan pendampingan usaha. Dunia usaha siap bermitra.”
Ia menawarkan peran Kadin memetakan UMKM terdampak, menghubungkan pengusaha dengan skema pembiayaanmembantu pemulihan pasar dan rantai pasok.
“Pesan kami sederhana: jangan biarkan warga menunggu terlalu lama untuk bangkit. Pemerintah sudah bergerak; kini saatnya kita bergerak bersama.”
Jika dicermati, benang merah dari seluruh narasumber menunjukkan dua kesimpulan utama. Pertama, pemerintah Aceh dinilai hadir dan bekerja dalam penanganan pascabencana. Kedua, tantangan ke depan terletak pada rekonstruksi, transparansi data, serta pemulihan ekonomi dan psikososial.
Mereka menutup pernyataan dengan nada optimistis: upaya sudah berjalan, namun pekerjaan belum selesai.
Sebelumnya
