Ketum DPP PNA, Samsul Bahri alias Tiyong. [Foto: Istimewa]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketum DPP PNA, Samsul Bahri alias Tiyong membenarkan bahwa dirinya telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan Ketua Harian PNA.

Berdasarkan rilis yang diterima Dialeksis.com, Jumat (4/2/2022), Tiyong mengatakan, benar seperti yang dikatakan oleh Irwandi, bahwa saya waktu itu telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan Ketua Harian Partai Nanggroe Aceh. 

"Saat itu Irwandi juga telah menerima pengunduran diri saya. Namun tak lama setelah itu Irwandi ditangkap oleh KPK. Pasca Irwandi ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK, Miswar Fuadi sebagai Sekjen dan Tgk. Nurdin Ramli sebagai Ketua DPP bersama beberapa pengurus harian DPP PNA lainnya mendatangi saya. Mereka meminta agar saya bersedia kembali aktif sebagai Ketua Harian," jelasnya.

Kemudian, Dirinya menjelaskan, mengingat Irwandi sebagai Ketum sedang fokus menghadapi persoalan hukum. Sementara waktu itu merupakan saat-saat krusial bagi PNA dalam proses menuju Pemilu 2019. 

"Atas pertimbangan untuk menyelamatkan partai, akhirnya saya bersedia kembali aktif sebagai Ketua Harian. Bahkan adik kandung Irwandi, M Zaini Yusuf secara khusus menemui saya untuk meminta dukungan aksi demo terhadap KPK agar melepaskan Irwandi Yusuf," ujarnya. 

"Terutama dia meminta dukungan material berupa uang untuk membiayai aksi demo tersebut. Sampai saat ini saya masih terutang dengan orang untuk bayar biaya demo itu. Saat itu saya juga pergi menjumpai Irwandi saat sidang di PN Jakarta Pusat," tambahnya.

Lebih lanjut, Dirinya mengatakan, selama masa Pileg 2019 Irwandi tidak pernah sekalipun berbicara soal politik, termasuk persiapan PNA menghadapi Pemilu. 

Menurutnya, hal itu disebabkan karena ia (Irwandi) sedang fokus menghadapi persidangan di Pengadilan. 

"Alhamdulillah, walau tanpa kehadiran Ketum, saya dan kawan-kawan bisa memimpin PNA untuk berjuang menambah kursi PNA dalam Pileg 2019. Hasilnya perolehan kursi DPRA naik 100 persen dari sebelumnya 3 kursi menjadi 6 kursi. Begitu juga dengan perolehan kursi DPRK yang meningkat menjadi 46 kursi," ungkapnya.

Lebih lanjut, Tiyong mengungkapkan, bahkan saya sendiri merupakan peraih suara terbanyak, baik di PNA maupun di Dapil 3 DPRA. Sampai sejauh itu tidak ada persoalan apa-apa diantara kami. Kami malah bisa bekerja secara kolektif untuk mengamankan suara dan kursi PNA. Termasuk mengajukan dan menghadapi gugatan di MK. 

"Setelah KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota secara resmi menetapkan perolehan suara dan kursi setiap partai, muncul inisiatif dari teman-teman pengurus harian DPP PNA untuk melaksanakan Rapat Pimpinan Pusat (Rapimpus). Kegiatan ini dilaksanakan di Banda Aceh, diinisiasi dan dimotori oleh Sekjen Miswar Fuadi dengan Ketua DPP Tgk Nurdin Ramli. Rapimpus tersebut dimaksudkan sebagai ajang konsolidasi pasca Pileg dan membicarakan strategis partai kedepan. Semua Pengurus Harian DPP dan seluruh DPW hadir pada acara tersebut. Kecuali Darwati A Gani selaku salah satu Ketua DPP dan M. Zaini Yusuf selaku Ketua DPW PNA Banda Aceh. Kabarnya mereka berangkat ke Jakarta," jelasnya.

Lebih lanjut, Dirinya meyebutkan, salah satu kesepakatan pada Rapimpus tersebut adalah memberi mandat kepada Ketua Harian untuk mewakili Ketua Umum menandatangani semua dokumen administrasi kepartaian. 

"Ini yang kemudian oleh oknum tertentu menuduh Tiyong telah mengkudeta Irwandi dari Ketua Umum PNA. Padahal Rapimpus bukanlah ajang pergantian kepemimpinan partai. Berawal dari sinilah kemudian mempertajam perbedaan antara pengurus DPP dengan kelompok Darwati dan M. Zaini Yusuf. Mereka sangat pandai memainkan peran sebagai orang yang didzalimi. Padahal sebagiannya adalah fitnah terhadap Tiyong," jelasnya.

Setelah perbedaan pendapat dan berbagai tudingan tak kunjung reda, ditambah komunikasi dengan Irwandi juga sangat sulit. Tiyong mengungkapkan, akhirnya lagi-lagi Miswar Fuadi dan Teungku Nurdin berinisiatif mengajak teman-teman pengurus DPP PNA untuk melaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB).

"Bahkan merekalah yang menemui saudara Irwansyah (Muksalmina) dan Mayjen (Purn) Soenarko sebagai Ketua dan Anggota Majelis Tinggi Partai (MTP) untuk meminta dukungan pelaksanaan KLB. Makanya, KLB PNA di Bireuen dilaksanakan berdasarkan permintaan 3 dari 5 Anggota Majelis Tinggi Partai yang terdiri dari Muksalmina, Mayjen Soenarko dan Miswar Fuadi. Sementara Irwandi dan Sayuti tidak setuju KLB. Mereka bertiga lah yang minta agar KLB dilaksanakan. Jadi fitnah kalau Tiyong yang dituduh meminta KLB. Karena posisi Tiyong sebagai Ketua Harian tidak memiliki kewenangan untuk meminta atau melaksanakan KLB. Karena itu kami minta Miswar dan Tgk. Nurdin untuk tidak memutar balikkan fakta," tegasnya.

Sementara itu, Tiyong menyebutkan, persoalan mereka berdua tiba-tiba berbelot dengan bergabung bersama Irwandi, ini juga tidak pernah dikomunikasikan kepada kami. Padahal dulu salah satu alasan mereka mengajak kami membuat KLB adalah karena Irwandi itu koruptor. Agar citra partai tidak lagi dikait-kaitkan dengan koruptor yang berpotensi membuat pemilih PNA beralih ke partai lain. 

"Eh, tiba-tiba kok mereka yang kemudian bergabung kembali dengan koruptor. Begitulah kalau orang berpolitik tidak punya prinsip. Seperti kodok yang cari makan dengan loncat sana loncat sini. Kalau Tiyong berpolitik itu dengan prinsip. Setiap pilihan wajib dipertahankan dan diperjuangkan, sampai takdir Allah menentukan lain," tukasnya.

Oleh karena itu, Tiyong meminta Miswar dan Tgk Nurdin tidak usah sok suci dengan cuci tangan atas dosa-dosa mereka di PNA. "Saya tau semua kelakuan mereka. Bahkan ada kader PNA sendiri yang mereka tipu bersama Irwandi. Kader tersebut dijanjikan akan didukung sebagai Cawagub sisa masa jabatan 2017-2022 dengan sejumlah permintaan," ungkapnya lagi.

"Waktu keluar keputusan final dukungan Cawagub justru diberikan kepada kader yang lain. Kader yang didukung tersebut malah tidak melakukan upaya apa-apa untuk menggolkan Wagub dari PNA. Jelas PNA sangat dirugikan atas keputusan tersebut. Saya tidak habis pikir mereka tega menipu kader sendiri. Saya merasa sangat kasihan terhadap kader yang ditipu oleh Miswar dan Irwandi tersebut. Jika orang-orang tidak punya prinsip dan pragmatis seperti mereka dibiarkan memimpin partai, maka hampir bisa dipastikan masa depan PNA akan suram," pungkasnya. []