DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh memaparkan berbagai strategi penanganan Covid-19 yang telah dan sedang dilakukan di seluruh penjuru Aceh kepada rombongan tim Kemenko Polhukam RI, Selasa (1/12/2020).

Presentasi dari Pemerintah Aceh disampaikan Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Potensi Daerah, Setda Aceh.

Kunjungan tim Kemenko Polhukam ke Aceh dilakukan dalam rangka melaksanakan kegiatan pemantauan, inventarisasi data dan permasalahan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang terdampak Covid-19 di daerah.

Tim dipimpin Marsda TNI Rus Nurhadi Sutedjo, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, lnformasi Kemenko Polhukam RI, yang hadir bersama Asisten Deputi Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Y. Syaiful Garyadi, Asisten Deputi Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik, Agung Prathisto, Kepala Bidang Peningkatan Pelayanan Barang dan Jasa, Kolonel (Sus) Dwi Budi Haryanto, serta beberapa anggota tim lainnya.

Taqwallah dalam penjelasannya mengapresiasi kehadiran tim Kemenko Polhukam guna melihat langsung berbagai terobosan dan inisiasi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Tim Satgas dalam penanganan Pandemi COVID 19.

Taqwallah menyebutkan, sejauh ini beberapa kegiatan berskala besar telah dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dalam upaya penanggulangan Covid-19. Kegiatan tersebut antara lain, Gerakan Aceh Mandiri Pangan atau GAMPANG untuk mengantisipasi krisis pangan sebagai dampak COVID-19.

“Lalu ada Gerakan Gebrak Masker Aceh atau GEMA yang tujuannya untuk mensosialisasikan pentingnya penggunaan masker untuk melindungi masyarakat dari ancaman COVID-19,” ujar Taqwallah yang didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan, M Jafar.

Berikutnya, lanjut Taqwallah, Pemerintah Aceh juga meluncurkan Gerakan Nakes Cegah COVID-19 atau GENCAR yang fokus untuk mendukung sistem kerja tenaga Kesehatan dalam pemulihan dan penanganan pasien COVID serta senantiasa mengedukasi masyarakat untuk selalu melaksanakan 4 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak dan Menghindari Kerumunan).

“Terakhir, pada hari Minggu, 29 November yang lalu, kami baru saja melepas tim Pemerintah Aceh untuk melaksanakan program Gerakan Masker Sekolah atau GEMAS di 23 Kabupaten/kota se-Aceh,” ujar Taqwallah.

Taqwallah menjelaskan, kegiatan GEMAS diluncurkan sebagai pembelajaran tentang pencegahan COVID-19 melalui wali kelas, dan praktek penggunaan masker kepada murid oleh wali kelas. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan para guru dan peserta didik aman dalam menjalankan dan mengikuti proses belajar mengajar.

Kegiatan itu disebut sangat penting, mengingat sistem belajar tatap muka direncanakan akan dimulai Januari mendatang.

Taqwallah juga menjelaskan, untuk mendukung pelaksanaan GEMAS ini, para Kepala Sekolah dan guru sebanyak 7 angkatan juga sebelumnya sudah mendapat sosialisasi dan pembekalan secara daring pada tanggal 23-24 November 2020, sehingga implementasi di lapangan diharapkan berjalan dengan baik.

“Lebih lanjut dapat kami informasikan, bahwa Program GEMAS ini akan menyasar 6.783 sekolah se-Aceh dan 39.389 rombongan belajar. Sebanyak 117.712 guru dilibatkan dalam program ini untuk memastikan 1.081.174 peserta didik di Aceh selalu memakai masker yang benar,” kata Taqwallah.

Pada pertemuan itu Taqwallah juga menyampaikan, Pemerintah Aceh bersyukur bahwa berbagai kegiatan yang sudah dilakukan berjalan dengan baik, dan penyebaran COVID-19 menunjukkan tren menurun sejak awal November ini. Tingkat kesembuhan pasien, kata Taqwallah, juga secara perlahan meningkat, dan angka kematian semakin menurun.

Meski demikian, Taqwallah menyebutkan pihaknya tidak akan lengah, sebab pandemi ini berpotensi meningkat manakala para pihak tidak mengantisipasi sejak dini. “Karena itu, kami bersama-sama dengan Forkopimda, Pemerintah Kabupaten/Kota dan seluruh elemen terkait akan terus menempuh berbagai langkah untuk mendorong kesadaran masyarakat agar mau melaksanakan Protokol kesehatan secara disiplin.”

Sementara itu, Marsda TNI Rus Nurhadi Sutedjo, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, lnformasi Kemenko Polhukam RI, dalam pemaparannya menyebutkan, kedatangan pihaknya ke Aceh dalam upaya menjalankan fungsi pihaknya di Kemenko Polhukam.

“Yaitu untuk menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang komunikasi, informasi dan aparatur,” ujarnya.

Hasil yang diharapkan dari kunjungan itu yakni memperoleh data dan permasalahan tentang penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan pada situasi pandemi Covid-19 dan Reformasi Birokrasi terutama di bidang kelembagaan, SDM, pengawasan aparatur dan pelayanan publik. (*)