Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani. [IST]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketertinggalan dalam penyerapan anggaran bisa dipastikan akan memicu SiLPA kembali di Aceh. Tentunya banyak keinginan agar dapat dilakukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P), karena dengan APBAP dapat meredamkan ketertinggalannya penyerapan anggaran di Aceh.

Menanggapi hal itu, Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani mengatakan, jika melihat pada dinamika politik pada saat laporan pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan APBA 2020 yang mendapat penolakan dari sebagian Fraksi, sehingga kemudian harus Dipergubkan, maka dipastikan APBAP tahun ini tidak akan berjalan.

Hal itu dipicu karena ada dinamika politik yang tidak berjalan mulus, ada hal yang sebenarnya menghambat komunikasi politik antara Eksekutif dan Legislatif. Puncanya adalah pada kinerja Top Manager, bukan Gubernur tetapi Sekretaris Daerah (Sekda).

"Sekda ini yang seharusnya menjadi salah satu tokoh bagian sukses tidaknya jalannya roda pemerintahan, khusus dalam kinerja keuangan dan ASN, kalau peforma Sekdanya sesuai dengan tupoksi dia bekerja, kemudian tidak menimbulkan polemik apapun maka dipastikan perencanaan penganggaran itu akan berjalan mulus," jelasnya kepada Dialeksis.com, Kamis (9/9/2021).

Askhalani menegaskan, di masa-masa terakhir setahun lagi kepemimpinan Gubernur Nova Iriansyah ini kelihatan sekali ada persoalan yaitu pada posisi yg disebut "bargaining" komunikasi politik anggaran yang tidak berjalan mulus.

Menurutnya, dalam tatanan tertentu tidak mungkin Top Manager Level Gubernur itu harus mengatur sampai regit bicara soal siapa yang mengelola dan siapa yang membelanjakan itu tidak akan mungkin.

"Hal itu menjadi tanggungjawab pokok dari seorang Sekda sebenarnya, jadi kegagalan Pemerintahan Aceh itu ada di indikator performa Sekda yang tidak berjalan optimal dalam kinerja pemerintahan," tegasnya.

Saat ditanya apakah mungkin APBAP dilakukan dengan persetujuan Mendagri?

"Tidak mungkin, karena ada indikator segmen politik yang terjadi kemaren itu akan menjadi barometer dalam proses perencanaan penganggaran, sebenarnya jika kinerja Sekda mampu membangun trust politik ke dalam, saya melihat beberapa daerah itu yang paling ngotot bicara soal performa budget, mempertemukan kepentingan antara eksekutif dan legislatif itu perannya ada pada di Sekda. Karna kemaren ada banyak sekali orang yang menolak tentang keberadaan Sekda karena tidak bekerja bagus, maka imbasnya adalah pada posisi perencanaan penganggaran itu sudah pasti," jawabnya.

"Solusinya adalah kalau Gubernur Nova mau pemerintahan selamat maka harus berani mengevaluasi kinerja Sekda dan kalau tidak sesuai maka harus ada rotasi untuk itu sebagai jembatan politik antara kepentingan eksekutif dan legislatif," pungkasnya.