Yayasan Aceh Green Conservation (AGC) temui Penjabat (Pj) Bupati Bireuen. [Foto: Dialeksis/Fajri Bugak]

DIALEKSIS.COM | Bireuen - Yayasan Aceh Green Conservation (AGC) meminta Penjabat (Pj) Bupati Bireuen mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menetapkan usulan perhutanan sosial yang pernah diusulkan oleh Yayasan AGC ke KLHK.

Demikian salah satu poin yang disampaikan Pembina Yayasan AGC, Suhaimi Hamid dalam forum audiensi antara Yayasan AGC dengan Pj Bupati Bireuen yang diselenggarakan di ruang pertemuan kantor Bupati Bireuen, Selasa (23/08/2022) kemaren.

Menurut Suhaimi Hamid yang juga Wakil Ketua DPRK Bireuen ini, perhutanan sosial yang diusulkan pihaknya ke KLHK seluas 17.886 hektar hutan adat, 755 hektar hutan desa, ini merupakan upaya mendorong pengelolaan hutan yang lestari khusus di Kabupaten Bireuen.

“Sebenarnya manfaat dari perhutanan sosial dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian sehingga penting bagi Pj Bupati Bireuen untuk mendorong percepatan perhutsos di Bireuen,” urainya.

Interaksi negatif antara satwa gajah dan manusia, tambah Suhaimi Hamid, adalah hal penting yang harus mendapat perhatian terlebih ini menjadi bagian melahirkan ekosistem yang lestari di Kabupaten Bireuen khususnya.

“Salah satu upaya yang telah kami lakukan adalah membentuk kelompok mitigasi konflik di wilayah kecamatan Peudada, Jeumpa dan Juli dan kelompok ini juga telah ditetapkan melalui SK Bupati,” sebutnya.

Kedepan, lanjutnya, kelompok ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah Bireuen untuk menunjang kerja-kerja mitigasi konflik satwa termasuk peningkatan kapasitas kelompok ini dalam rangka meminimalisir interaksi negatif antara satwa dan manusia. 

Selain itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Yayasan AGC, Ilhami meminta kepada Pemerintah Bupati untuk mendorong pengelolaan sampah berbasis gampong, implementasi adiwiyata dan juga pelaksanaan kampung iklim di Kabupaten Bireuen.

“Pengelolaan sampah berbasis gampong penting juga mendapatkan perhatian dari pemerintah termasuk program kampung iklim yang sampai sejauh ini di kabupaten Bireuen belum ada satu pun yang ditetapkan oleh KLHK termasuk sekolah program adiwiyata,” sebutnya.

Yayasan AGC, tambah Ilhami, berharap program-program yang dilahirkan di Bireuen harus mainstreamig lingkungan sehingga upaya mewujudkan Bireuen yang lestari dapat terealisasi.

Sementara itu, Pj Bupati Bireuen, Aulia Sofyan menyambut positif dan berterimakasih atas masukan-masukan yang disampaikan oleh Yayasan AGC. “Beberapa hal ini nantinya akan menjadi dasar bagi saya untuk melahirkan kebijakan daerah,” sebutnya. (Fajri Bugak)