Telaah Program Aceh Meulaot, Masih Ada Tantangan Capai Kesejahteraan Nelayan
Font: Ukuran: - +
Reporter : Akhyar
Sekretaris Panglima Laot Kabupaten Pidie, Marfian.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh Nova Iriansyah pada Selasa (1/3/2022) kemarin memaparkan sejumlah capaian positif dari sektor kelautan dan perikanan Aceh selama periode 2017-2021 yang dituangkan dalam Program Aceh Meulaot.
Diantara capaian positif yang disampaikan oleh Gubernur Nova ialah Rasio Nilai Tukar Nelayan Aceh menunjukkan perkembangan signifikan setiap tahunnya dalam kisaran 97,17 hingga 105,07.
Sehingga, menurut Pemerintah Aceh capaian indeks tersebut turut membawa perubahan positif pada pendapatan para masyarakat nelayan.
Namun, lain cerita dengan keadaan lapangan. Sekretaris Panglima Laot Kabupaten Pidie, Marfian mengatakan, keadaan nelayan khususnya di daerah Pidie masih belum bisa dikatakan sejahtera seutuhnya.
Karena, kata dia, bicara soal kesejahteraan tidak semudah seperti apa yang diucapkan. Artinya, masih ada tanggung jawab di beberapa lini sektor dan kerja keras dari semua pihak.
Akan tetapi, Marfian tidak menafikan kinerja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Aceh dalam mengupayakan kesejahteraan bagi masyarakat nelayan. Karena segala bantuan yang telah dikucurkan pemerintah untuk nelayan ada wujudnya.
“Pemerintah memang sudah berusaha, segala bantuan dari pemerintah memang ada dan tampak. Cuma, ya, kalau bicara soal kesejahteraan, menurut kami masih belum bisa diucapkan sudah sejahtera seutuhnya, ada yang masih kurang,” ujar Marfian kepada reporter Dialeksis.com, Pidie, Rabu (2/3/2022).
Di sisi lain, Marfian juga berharap agar Dinas Koperasi Pemerintah Aceh mau membantu masyarakat nelayan dalam usaha mendirikan koperasi. Karena untuk membangun koperasi, kadang butuh dana yang sangat besar.
“Saya lihat, di Pidie ada koperasi, tapi itu entah satu atau dua koperasi yang berjalan. Sementara di wilayah-wilayah pelosok tidak ada koperasi sama sekali. Kami sudah duduk rapat beberapa kali, akar masalahnya mengapa kami tidak sanggup membangun koperasi ternyata terkendala di biaya,” ucapnya.
Sehingga, Marfian menyarankan agar Pemerintah Aceh mau mengasih kemudahan atau bantuan dalam bentuk apapun kepada kelompok nelayan supaya bisa mendirikan koperasinya.
Adapun salah satu manfaat adanya koperasi untuk kelompok nelayan, jelas dia, ialah dengan adanya koperasi maka segala bantuan yang dialirkan oleh pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun daerah bisa langsung tersampaikan kepada para nelayan.
“Semangatnya itu agar bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu bisa langsung ke nelayannya, tidak lagi melalui pihak ketiga. Jadi harapan kita, ya, tolong pak gubernur sudikiranya mau membantu memberi kemudahan kepada kami untuk membangun koperasi,” pintanya.
Dampaknya minus akibat tak ada koperasi tidak hanya dirasakan di wilayah Pidie saja. Akan tetapi, Marfian mengatakan, hampir di seluruh Aceh para nelayan merasakan dilema yang sama. Oleh sebab itu, ia sangat berharap agar Pemerintah Aceh mau membantu para nelayan untuk membangun koperasi. [Akhyar]