Penandatanganan nota kesepahaman yang ditandangani Ketua Yayasan Fatih Indonesia, Surahman Sirait dan Kadisbudpar Aceh, Almuniza Kamal terkait pendidikan dan kebudayaan, Kamis (22/12/2022) di Sekolah Fatih Bilingual School Putra, Banda Aceh. [Foto: dok. Disbudpar Aceh]

DIALEKSIS.COM | Aceh - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh bersama Yayasan Fatih Indonesia menjalin MoU terkait pendidikan dan kebudayaan. 

Penandatanganan nota kesepahaman yang ditandangani Ketua Yayasan Fatih Indonesia, Surahman Sirait dan Kadisbudpar Aceh, Almuniza Kamal itu berlangsung di Sekolah Fatih Bilingual School Putra, Banda Aceh, Kamis (22/12/2022).

Almuniza menjelaskan, maksud kerja sama ini adalah untuk mensinergikan potensi yang dimiliki kedua belah pihak untuk pengembangan kebudayaan dan pariwisata berbasis edukasi dengan pola-pola yang baik dan bernilai keislaman.

"Setelah penandatanganan MoU ini, saya berharap terbentuk komunikasi di antara kita, dan perjanjian ini bukan hanya sebuah seremonial saja, namun ada bukti nyata melalui kerja sama ini," kata Almuniza saat memberikan sambutan di acara tersebut.

Sejak dirinya menjabat sebagai Kadisbudpar, pihaknya terus berupaya meningkatkan kapasitas kebudayaan dan pariwisata dengan menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak, di antaranya dengan Pemprov Jawa Tengah dan Jawa Barat. 

Dengan tagline “Lestarikan Budaya, Majukan Pariwisata”, Disbudpar berharap tata nilai kebudayaan dan kepariwisataan terus dikuatkan dengan mempertahankan tradisi peumulia jamee adat geutanyoe (memuliakan tamu adalah adat kita).

Diharapkan melalui MoU ini juga lahir generasi emas yang akan mengembalikan kejayaan dan kemuliaan Aceh, sebagaimana pada masa kejayaan Sultan Iskandar Muda terdahulu. 

“MoU ini akan dibahas lebih mendalam dengan menampilkan nilai-nilai kebudayaan. Niat baik dengan kolaboratif dan inovatif akan kita lakukan dengan sesuatu yang berbeda melalui kreativitas,” ucapnya.

Almuniza berharap tiga hal yang telah disampaikannya menjadi kerja sama di masa depan dalam melahirkan generasi emas Aceh, di mana estafet kepemimpinan Aceh yang akan lahir di masa depan dapat memastikan bahwa tata nilai keAcehan itu tidak akan pernah hilang dan luntur. 

"Saya menunggu aksi nyatanya, karena jika hanya sebuah tanda tangan dan diskusi tanpa aksi, sama dengan nol,” pungkasnya. [DBP]