Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Syahrul Putra Mutia. [Foto: Ist]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Di bawah kepemimpinan Azhari Cage, Badan Reintegrasi Aceh (BRA) menyatakan komit akan menuntaskan segala permasalahan korban konflik di Aceh.

Termasuk pada usulan reparasi mendesak terhadap 245 orang korban konflik yang diajukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh periode sebelumnya yang hingga hari ini masih terkendala pada realisasi anggaran.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Syahrul Putra Mutia mengaku gembira mendengar kabar tersebut.

"Kita senang dan bahagia mendengarnya. Tentunya ini kabar baik dari kepemimpinan yang baru dari BRA," kata Syahrul kepada reporter Dialeksis.com, Banda Aceh, Minggu (12/12/2021).

Syahrul berharap agar rekomendasi yang diajukan KKR Aceh tersebut benar-benar ditindaklanjuti. Ia juga berharap supaya dalam pelaksanaannya bisa tepat sasaran terutama pada nama dan alamat yang sudah diusul.

"Semoga, jangan sampai salah sasaran. Pelaksanaannya harus benar-benar sesuai dengan rekomendasi. Kalau orang butuh pemulihan ekonomi, jangan hanya kasih cukup 10 juta. Tapi harus dilihat pemulihan ekonomi yang seperti apa. Kalau butuhnya kesehatan, jangan disamaratakan semua dengan uang. Artinya betul-betul pada pemulihan kesehatan," ujarnya.

Sementara itu, dikabarkan dari media ini, Kepala BRA Azhari Cage dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi serta komunikasi dengan semua jajaran stakeholder yang berkaitan dengan anggaran reparasi mendesak ini.

Azhari juga akan mencoba berkomunikasi dengan pihak KKR Aceh selaku pengaju reparasi mendesak dan pendataan korban konflik, berkomunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) selaku penyedia anggaran, serta mencoba berkomunikasi dengan Gubernur Aceh Nova Iriansyah selaku eksekutif pengguna anggaran.

Adapun lembaga KKR Aceh, saat ini masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekretariat KKR Aceh. Sementara tujuh orang Komisioner baru juga sudah keluar nama-nama yang lulus seleksi.

Oleh karenanya, supaya kelancaran koordinasi yang akan dicoba lakukan oleh Azhari Cage bisa berjalan dengan lancar, Direktur LBH Banda Aceh itu meminta agar Gubernur Aceh menyegerakan pelantikan komisioner KKR Aceh yang baru.

"Sebenarnya, bisa saja berkoordinasi dengan Plt Kepala Sekretariat KKR Aceh yang sekarang. Tapi, alangkah baiknya koordinasinya dilakukan dengan komisioner definitif. Semoga gubernur mempercepat pelantikan Komisioner KKR Aceh periode 2021-2026," pungkasnya. [Akh]